Oleh Jim Ferguson
Empat jam yang lalu, seorang jurnalis investigasi, Jim Ferguson (@JimFergusonUK), menyuarakan kekhawatirannya tentang dugaan keterlibatan Rishi Sunak dalam skandal finansial terkait pandemi COVID-19. Ferguson mengklaim bahwa Sunak, yang menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan Inggris selama pandemi, memiliki konflik kepentingan yang serius terkait investasinya di perusahaan farmasi Moderna.
Mengungkap Para Pencari Keuntungan dari Pandemi: Apakah Rishi Sunak Mengetahui Pandemi Akan Datang?
Pada tahun 2017, saat masih menjabat sebagai Anggota Parlemen, Rishi Sunak dikabarkan menginvestasikan $500 juta kekayaan pribadinya ke Moderna, sebuah perusahaan bioteknologi yang pada saat itu belum dikenal luas dan belum memiliki produk yang disetujui. Investasi ini dilakukan melalui Theleme Partners, sebuah dana lindung nilai (hedge fund) yang turut didirikan oleh Sunak dan terdaftar di Kepulauan Cayman, salah satu surga pajak paling rahasia di dunia.
Yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa investasi ini dilakukan jauh sebelum dunia mengenal COVID-19. Ferguson mempertanyakan apakah ini hanya keberuntungan semata atau Sunak memiliki informasi yang tidak diketahui publik, mengingat Moderna kemudian menjadi pusat respons pandemi global hanya tiga tahun kemudian.
Dari Kepentingan Pribadi hingga Keuntungan Publik
Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, Sunak menjabat sebagai Kanselir Keuangan, yang bertanggung jawab atas keuangan Inggris. Pada tahun 2022, ia menjadi Perdana Menteri.1 Dalam kedua perannya, Sunak mengawasi pengadaan vaksin Inggris, dan secara pribadi menyetujui kontrak dengan Moderna — perusahaan yang sama tempat ia menginvestasikan setengah miliar dolar.
Tidak hanya itu, Sunak juga memberikan dua kontrak tambahan yang didanai pembayar pajak kepada Moderna untuk pembangunan fasilitas produksi vaksin domestik di tanah Inggris. Ferguson menuduh bahwa setiap kontrak yang ditandatangani Sunak, setiap kebijakan yang ia promosikan, dan setiap jaminan yang ia berikan kepada publik Inggris, secara langsung meningkatkan nilai saham Moderna dan, pada gilirannya, kekayaan pribadinya.
Dalih "Blind Trust" yang Gagal
Menanggapi tuduhan konflik kepentingan ini, Sunak mengklaim bahwa investasinya ditempatkan dalam "blind trust" (perwalian buta), yang seharusnya menghindarkan dirinya dari pengetahuan langsung tentang aset-aset tersebut. Namun, Ferguson dengan tegas membantah klaim ini, menyatakan bahwa Sunak turut mendirikan Theleme Partners dan membantu membangun struktur dana tersebut di Kepulauan Cayman. Menurut Ferguson, Sunak sepenuhnya menyadari bahwa kontrak Moderna akan mendongkrak nilai portofolionya. Ia menyebut ini sebagai "operasi keuangan yang disengaja dan tersembunyi, yang dirancang untuk memperkaya seseorang sementara negara menderita."
Kasus Pengadilan Leeuwarden: Domino Pertama Telah Jatuh
Pada 9 Juli 2025, perhatian dunia tertuju pada sebuah ruang sidang di Leeuwarden, Belanda, di mana sebuah kasus luar biasa dimulai — yang oleh banyak pihak diyakini dapat memicu Nuremberg kedua. Para terdakwa meliputi Albert Bourla (CEO Pfizer), Bill Gates, Klaus Schwab (Forum Ekonomi Dunia), dan Mark Rutte (mantan Perdana Menteri Belanda). Mereka dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kematian, cedera, dan penipuan massal terkait vaksin.
Penggugat adalah tujuh keluarga yang hancur akibat reaksi merugikan dan kematian yang tidak dapat dijelaskan, terutama terkait dengan Batch EM0477, sebuah lot vaksin yang diduga terkait dengan lonjakan kematian. Bukti yang diajukan mencakup lebih dari 140 barang bukti, termasuk otopsi, laporan pelapor, dan komunikasi internal yang menurut pengacara menunjukkan "penutupan yang terkoordinasi."
Yang mengejutkan, pengacara utama Arno van Kessel ditangkap dan ditutup matanya sebelum persidangan, sebuah tindakan yang secara luas dianggap sebagai intimidasi politik. Meskipun demikian, rekan pengacara Peter Stassen tetap melanjutkan, menuduh para terdakwa melakukan kelalaian, penipuan, dan penipuan massal. Ferguson menyebutnya sebagai "momen hukum yang seismik" dan "garis pemisah."
Whistleblower, Penutupan, dan Kolusi Global
Kasus Leeuwarden hanyalah permulaan. Di seluruh dunia, para whistleblower pemberani mulai angkat bicara, termasuk James O’Keefe yang mengungkap pengakuan Pfizer tentang gain-of-function, Sasha Latypova yang mengungkapkan bagaimana kontrak vaksin COVID dialihkan melalui Departemen Pertahanan AS tanpa pengawasan medis standar, dan mantan karyawan Johnson & Johnson yang menuduh adanya tekanan internal untuk menekan data yang merugikan. Kesaksian mereka menunjuk pada "kolusi multi-nasional yang terkoordinasi antara pemerintah, korporasi, dan media untuk menekan kebenaran, membungkam perbedaan pendapat, dan membungkam korban."
Ferguson kembali mempertanyakan: Mengapa Rishi Sunak tidak diselidiki? Mengapa mantan Perdana Menteri Inggris — yang melakukan investasi setengah miliar dolar ke Moderna sebelum pandemi, lalu mengarahkan uang publik ke perusahaan yang sama selama pandemi — tidak duduk di ruang sidang itu?
Di Mana Penyelidikan Inggris?
Tidak ada penyelidikan publik yang memanggil Sunak, tidak ada komite yang mempertanyakan kepemilikannya di Moderna, dan tidak ada otoritas hukum yang menuntut untuk mengetahui berapa banyak keuntungan pribadinya. Sementara itu, keluarga-keluarga Inggris yang menderita cedera vaksin diabaikan, dicemooh, dan ditinggalkan tanpa jawaban. Ferguson menegaskan, "Ini bukan ketidakmampuan. Ini adalah penutupan."
Ini Bukan Hanya Korupsi. Ini adalah Pengkhianatan.
Ferguson berpendapat bahwa Sunak bukan hanya seorang pejabat yang melakukan yang terbaik dalam krisis. Ia adalah "penerima manfaat dari krisis." Ia secara pribadi mengambil keuntungan dari penderitaan publik — dan tidak pernah mengungkapkan konflik kepentingan tersebut. Ia tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah menghadapi pertanggungjawaban. Ferguson menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris, jika ada pejabat pemerintah yang bekerja secara terselubung untuk kepentingan asing atau entitas keuangan — dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi warga Inggris — itu merupakan tindakan kriminal. Ia mempertanyakan mengapa Parlemen tetap diam dan siapa yang melindungi Sunak.
Saatnya untuk Nuremberg 2.0
Jika pengadilan sipil tidak bertindak, Ferguson menyerukan keadilan internasional. Sidang Leeuwarden adalah awal, tetapi tidak boleh menjadi akhir. Rishi Sunak harus menghadapi pengawasan publik. Ia harus dipanggil dan harus menjawab kepada negara. Ferguson menyatakan bahwa ini bukan lagi tentang COVID-19, melainkan tentang "persenjataan krisis global untuk memperkaya elit, membungkam perbedaan pendapat, dan menekan demokrasi."
Ia menutup dengan seruan untuk "Nuremberg 2.0 global — damai, sah, dan tak terhentikan." Ia menekankan bahwa Inggris dan dunia berhak atas kebenaran, para korban berhak atas keadilan, dan Rishi Sunak harus menjawab kepada negara yang ia bersumpah untuk layani. (*)
Ditulis oleh Firnas dari sumber:
https://x.com/JimFergusonUK/status/1945420156718485845?t=noiGj0TE0XiNssFL3cBkDA&s=09
Apa itu Nuremberg 2.0
Istilah Nuremberg 2.0 adalah sebuah gagasan atau seruan untuk diadakannya pengadilan internasional baru yang meniru format dan prinsip Pengadilan Nuremberg yang bersejarah.
Asal Mula "Nuremberg 2.0"
"Nuremberg 2.0" muncul sebagai istilah populer di kalangan mereka yang percaya bahwa pihak-pihak tertentu—terutama pejabat pemerintah, pemimpin perusahaan farmasi, dan tokoh global—harus dimintai pertanggungjawaban atas dugaan "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau pelanggaran serius lainnya, khususnya terkait dengan respons terhadap pandemi COVID-19.
Mengapa Disebut "Nuremberg"?
Referensi "Nuremberg" berasal dari Pengadilan Nuremberg (1945-1949) yang diadakan setelah Perang Dunia II. Dalam pengadilan ini, para pemimpin Nazi Jerman diadili oleh Sekutu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida dan eksperimen medis yang tidak etis. Pengadilan ini membentuk preseden penting dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, bahkan dalam konteks perang atau kebijakan negara.
Salah satu hasil penting dari Pengadilan Nuremberg adalah Kode Nuremberg, seperangkat prinsip etika untuk eksperimen pada manusia yang menekankan pentingnya persetujuan sukarela subjek penelitian.
Konsep "Nuremberg 2.0" dalam Konteks Saat Ini
Pendukung "Nuremberg 2.0" berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk pengadilan serupa untuk mengadili individu-individu yang mereka yakini bertanggung jawab atas:
Dugaan penipuan dan korupsi: Terutama terkait dengan kontrak vaksin dan pengadaan medis selama pandemi.
Kerugian akibat vaksin: Klaim tentang cedera serius atau kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19.
Pelanggaran hak asasi manusia: Seperti lockdown paksa, pembatasan kebebasan, atau sensor informasi yang mereka anggap melanggar hak-hak dasar.
Kolusi global: Keyakinan bahwa ada konspirasi terkoordinasi antara pemerintah, korporasi, dan media untuk menekan kebenaran dan membungkam perbedaan pendapat.
Meskipun "Nuremberg 2.0" adalah istilah yang sering digunakan dalam retorika dan seruan aktivis, penting untuk dicatat bahwa ini bukan pengadilan formal yang diakui secara internasional dalam arti yang sama dengan Pengadilan Nuremberg asli. Namun, seperti yang disebutkan dalam artikel yang Anda berikan, kasus-kasus hukum sipil dan upaya investigasi oleh pelapor (whistleblower) di berbagai negara bisa dilihat sebagai langkah awal menuju akuntabilitas yang lebih luas, yang oleh para pendukungnya disebut sebagai "Nuremberg 2.0."
No comments:
Post a Comment