Firnas Blogspot
Media Aspirasi dan Rekaman Peristiwa. Kontak Email: suratfirnas@gmail.com
Monday, May 25, 2026
Momentum Dzulhijjah: Saat Langit Seakan Lebih Dekat
Hidup Kembali Setelah 12 Hari di Alam Kubur: Kisah Nyata Pak Haji Aceng dari Bandung
Saturday, May 23, 2026
Morowali: Ketika Tanah Kaya Nikel Tak Lagi Dimiliki Rakyatnya
Ada satu kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang membuka tabir tentang wajah lain hilirisasi nikel di Indonesia. Bukan wajah pembangunan yang megah di brosur investasi. Bukan pula narasi kebangkitan industri nasional yang sering diperdengarkan di panggung-panggung politik.
Melainkan cerita tentang sebuah daerah kaya raya yang justru merasa kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri.
Nama tokoh itu Irwan Arya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali periode 2014–2019. Putra asli daerah yang selama bertahun-tahun berada di lingkar kekuasaan lokal. Namun ketika datang ke Jakarta, ia tidak membawa proposal proyek, tidak meminta jabatan, dan tidak mencari keuntungan politik. Ia datang membawa peringatan.
Menurut Irwan, wilayah Morowali kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri.
“Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar berlebihan. Tetapi ketika fakta-fakta di lapangan diurai satu per satu, kekhawatiran itu menjadi sulit diabaikan.
Morowali saat ini adalah pusat industri nikel terbesar di Indonesia, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan industri PT IMIP berdiri di atas ribuan hektare lahan dengan tiga smelter raksasa, pabrik baja stainless, pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik, hingga pelabuhan besar yang mampu menampung puluhan kapal sekaligus.
Nilai bisnisnya mencapai puluhan triliun rupiah. Satu perusahaan tambang saja disebut mampu menghasilkan jutaan ton nikel hanya dalam hitungan bulan.
Namun di tengah perputaran uang sebesar itu, pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali hanya berkisar sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan menikmati keuntungan triliunan rupiah, sementara daerah penghasil hanya menerima bagian yang oleh Irwan diibaratkan “seperti anak kecil diberi permen sebiji.”
Ironi itu menjadi semakin tajam ketika lembaga pengawas daerah justru tidak memiliki akses terhadap kawasan industri tersebut.
Irwan mengaku selama lima tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali, ia hampir tidak pernah bisa masuk ke kawasan IMIP. Satu-satunya kesempatan hanyalah ketika Presiden Joko Widodo datang meresmikan smelter. Itu pun sekadar menghadiri acara seremonial.
Di luar itu, akses disebut sangat dibatasi. Permintaan kunjungan harus melalui kantor pusat di Jakarta dan kerap berujung tanpa kepastian.
Akibatnya, DPRD sebagai representasi rakyat tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam kawasan industri.
Mereka tidak memperoleh data pasti mengenai jumlah tenaga kerja asing yang masuk, volume produksi smelter, maupun besaran keuntungan yang dihasilkan.
Di tanah Indonesia sendiri, wakil rakyat daerah mengaku tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan.
Sorotan paling serius muncul dalam isu tenaga kerja asing dan pengawasan negara.
Di kawasan IMIP terdapat bandara khusus milik perusahaan. Menurut Irwan, setiap hari pesawat berbadan besar seperti Airbus dan Boeing bisa mendarat dua hingga tiga kali.
Persoalannya, ia menilai pengawasan negara di kawasan itu sangat minim.
Ia mempertanyakan keberadaan imigrasi, bea cukai, maupun institusi pengawasan resmi lainnya di bandara tersebut. Dalam kesaksiannya, penerbangan dari luar negeri sempat disebut dapat langsung masuk ke kawasan industri tanpa pengawasan memadai.
Belakangan pola penerbangan disebut berubah: penumpang dari China transit lebih dahulu ke Manado sebelum melanjutkan penerbangan domestik menuju Morowali. Namun menurut Irwan, substansi persoalan tetap sama — negara dianggap tidak hadir secara penuh dalam pengawasan.
Klaim lain yang lebih kontroversial juga disampaikan. Ia menyebut setiap kali ada upaya investigasi terkait tenaga kerja asing, para pekerja tertentu justru disembunyikan dari pantauan.
Di sisi lain, kawasan industri terus berkembang menjadi kota tersendiri. Jalan-jalan internal disebut menggunakan tulisan Mandarin, tersedia apartemen khusus pekerja asing, hotel berbintang, hingga fasilitas modern yang jika dilihat dari udara disebut menyerupai kota maju.
Kontras dengan kondisi di luar kawasan.
Warga lokal masih menghadapi jalan rusak, listrik yang kerap padam, dan lapangan kerja yang menurut banyak warga semakin sulit diakses. Alih-alih menikmati limpahan kekayaan nikel, sebagian masyarakat justru merasa tersisih di tanah mereka sendiri.
Narasi “negara dalam negara” bahkan sempat muncul dalam diskursus nasional. Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin, pernah mengingatkan tentang potensi masalah kedaulatan di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Namun menurut Irwan, hingga kini tidak ada perubahan besar yang dirasakan masyarakat lokal.
Kritiknya tidak berhenti pada soal industri dan investasi. Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya berhadapan dengan hukum.
Irwan mengaku pernah dipenjara karena meneruskan voice note mengenai warga negara asing yang meninggal akibat COVID-19 di kawasan industri. Informasi itu, menurutnya, diteruskan untuk dilaporkan kepada tim penanganan COVID daerah.
Namun ia justru ditangkap dengan tuduhan menyebarkan hoaks.
Baginya, pengalaman itu memperlihatkan bagaimana hukum terasa lebih keras kepada warga biasa dibanding kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.
Kasus Morowali kemudian menjadi simbol pertanyaan yang lebih luas: untuk siapa sebenarnya hilirisasi nikel dijalankan?
Indonesia memang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah mempromosikan hilirisasi sebagai jalan menuju industrialisasi dan kemajuan ekonomi nasional. Nikel Indonesia menjadi rebutan dunia karena merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Tetapi di Morowali, banyak warga merasa hanya menjadi penonton dari kekayaan yang keluar dari tanah mereka sendiri.
Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi. Tidak memiliki kuasa pengawasan. Tidak menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan nilai sumber daya yang diambil.
Sementara mereka yang bersuara keras kerap berhadapan dengan tekanan, kriminalisasi, atau marginalisasi.
Karena itu, kritik Irwan sesungguhnya bukan sekadar kritik terhadap perusahaan atau tenaga kerja asing. Ini adalah kritik terhadap negara yang dianggap gagal memastikan bahwa industrialisasi tetap berada dalam kendali rakyat dan konstitusi.
Pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto terdengar sederhana, tetapi mengandung kegelisahan mendalam.
“Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang selalu bilang semua baik-baik saja di lapangan. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung.”
Kalimat itu menggambarkan jurang antara laporan resmi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Tanpa pengawasan yang kuat, distribusi manfaat yang adil, dan keberpihakan kepada rakyat lokal, sumber daya justru bisa melahirkan ketimpangan baru.
Morowali hari ini adalah cermin dari pertarungan besar itu: antara investasi dan kedaulatan, antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara pembangunan nasional dan hak masyarakat lokal.
Di tengah gemerlap smelter, hotel mewah, dan lalu lalang pesawat industri, masih ada pertanyaan yang belum terjawab:
Apakah rakyat Morowali benar-benar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri?
Friday, May 22, 2026
Porsche Mewah Berpelat Dinas TNI Jadi Sorotan, Biaya Kepemilikan Diperkirakan Capai Rp1,8 Miliar
Sebuah Porsche Macan hitam berpelat dinas merah milik TNI dengan kode “84155-00” menjadi sorotan publik setelah terlihat terparkir di jalanan kota. Kendaraan SUV mewah asal Jerman itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa pejabat di balik kemudinya, sekaligus memicu perdebatan soal transparansi fasilitas pejabat negara.
Kode “00” pada pelat merah TNI diketahui merujuk pada kendaraan yang berada di lingkungan Markas Besar TNI (Mabes TNI), bukan satuan daerah seperti Kodam atau pangkalan angkatan. Hal itu memunculkan dugaan bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh pejabat tinggi yang bertugas langsung di pusat komando TNI di Jakarta.
Porsche Macan sendiri bukan kendaraan biasa. Untuk unit bekas generasi pertama keluaran 2015–2021 dalam kondisi baik, harga pasarnya masih berkisar Rp900 juta hingga Rp1,3 miliar. Sementara versi terbaru di Indonesia dijual mulai Rp1,7 miliar hingga Rp2,65 miliar untuk varian tertinggi GTS.
Selain harga beli yang fantastis, biaya operasional mobil ini juga sangat tinggi. Estimasi total kepemilikan selama lima tahun disebut dapat mencapai sekitar Rp1,784 miliar. Angka tersebut mencakup harga kendaraan, pajak, servis, bahan bakar, asuransi, hingga biaya perawatan tak terduga.
Pajak kendaraan mewah untuk Porsche Macan diperkirakan mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta per tahun. Dalam lima tahun, total pajak dapat menembus Rp150 juta sampai Rp250 juta. Belum termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) saat pembelian baru yang bisa mencapai 40 persen dari harga kendaraan.
Biaya servis kendaraan premium ini juga tidak murah. Servis rutin tahunan berkisar Rp6,5 juta hingga Rp23 juta tergantung jenis perawatan. Tarif jasa servis Porsche bahkan dihitung per jam dengan biaya sekitar Rp900 ribu di luar harga suku cadang. Total biaya servis dan sparepart selama lima tahun diperkirakan mencapai Rp90 juta hingga Rp120 juta.
Untuk bahan bakar, Porsche Macan diwajibkan menggunakan BBM beroktan tinggi minimal RON 95 atau setara Pertamax Turbo. Dengan konsumsi rata-rata sekitar 1 liter untuk 8 kilometer dan asumsi penggunaan 1.500 kilometer per bulan, biaya bahan bakar diperkirakan mencapai Rp2,6 juta per bulan atau sekitar Rp159 juta dalam lima tahun.
Estimasi pengeluaran lainnya mencakup asuransi sekitar Rp75 juta selama lima tahun serta biaya penggantian ban, rem, dan kebutuhan mendadak lain yang dapat mencapai Rp50 juta.
Di lingkungan TNI, kendaraan dinas umumnya digunakan oleh perwira menengah hingga perwira tinggi. Namun, penggunaan Porsche Macan dengan spesifikasi dan biaya tinggi seperti ini memunculkan dugaan bahwa penggunanya merupakan perwira tinggi berpangkat minimal bintang dua, seperti Mayjen, Laksda, atau Marsda, yang menduduki jabatan strategis di Mabes TNI.
Beberapa posisi yang berada pada level tersebut antara lain Asisten Panglima TNI, kepala badan atau dinas di lingkungan Mabes TNI, hingga wakil kepala staf angkatan.
Kemunculan kendaraan mewah berpelat dinas ini akhirnya memunculkan pertanyaan publik: apakah mobil tersebut merupakan fasilitas negara atau aset pribadi pejabat terkait. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keterbukaan pejabat publik, transparansi mengenai penggunaan kendaraan mewah dinilai menjadi bagian penting dari akuntabilitas kepada masyarakat. (*)
Bioskop Desa di Tengah Krisis: Ketika DPR Lebih Sibuk Menghibur daripada Mendidik
Thursday, May 21, 2026
Kajian Keilmuan Islam: Al-Zalzalah dan Kesadaran tentang Hari Akhir
Tuesday, May 19, 2026
“Mereka Merampok Toko Kami”: Jeritan Seller Marketplace yang Kian Tercekik Potongan Biaya
Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus dibanggakan, suara para penjual di marketplace justru semakin dipenuhi keluhan. Bukan karena dagangan sepi, melainkan karena keuntungan yang mereka terima terus tergerus oleh berbagai potongan biaya platform.
Sebuah unggahan yang ramai dibicarakan di media sosial memperlihatkan rincian transaksi seorang seller dengan nilai penjualan Rp4.799.000. Namun setelah dipotong berbagai biaya, dana yang diterima penjual hanya Rp3.830.751.
Artinya, hampir Rp1 juta hilang untuk biaya platform.
“Memang brengsek sih ini marketplace. Barang Rp4.799.000 terima cuma Rp3.830.000. Mereka merampok toko,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Rincian potongan itu memperlihatkan bagaimana seller harus menanggung beragam biaya sekaligus. Mulai dari komisi platform sekitar Rp463 ribu, dynamic commission lebih dari Rp311 ribu, biaya layanan cashback hampir Rp192 ribu, hingga biaya pemrosesan pesanan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dalam ekosistem marketplace hari ini?
Di satu sisi, marketplace menawarkan akses pasar luas, kemudahan transaksi, dan jutaan pengguna aktif. Namun di sisi lain, banyak seller mengaku dipaksa mengikuti berbagai program berbayar agar toko mereka tetap terlihat di algoritma platform.
Program gratis ongkir, cashback, promosi ekstra, hingga iklan internal perlahan berubah dari “opsional” menjadi sesuatu yang nyaris wajib jika ingin bersaing.
Akibatnya, margin keuntungan penjual semakin tipis.
Banyak seller akhirnya menaikkan harga barang untuk menutup biaya platform. Ironisnya, kondisi ini justru membuat harga di marketplace kadang tidak lagi lebih murah dibanding toko offline atau penjualan langsung lewat media sosial.
Keluhan seller sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, para pelaku UMKM digital berkali-kali menyampaikan keberatan terhadap kenaikan komisi dan biaya layanan. Namun karena ketergantungan terhadap trafik marketplace sangat tinggi, sebagian besar penjual tidak punya banyak pilihan selain tetap bertahan.
Bagi seller kecil, situasinya bahkan lebih berat. Mereka harus bersaing dengan toko besar, brand resmi, hingga produk impor murah sambil tetap menanggung biaya platform yang terus bertambah.
Yang paling dikhawatirkan adalah ketika marketplace tidak lagi sekadar menjadi “tempat bertemu penjual dan pembeli”, tetapi berubah menjadi sistem yang membuat seller bekerja keras hanya untuk membayar biaya ekosistem itu sendiri.
Ekonomi digital yang sehat seharusnya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara platform, pembeli, dan penjual. Namun jika potongan biaya terus membengkak tanpa transparansi yang jelas, maka kepercayaan seller bisa perlahan runtuh.
Sebab pada akhirnya, marketplace hidup bukan hanya dari aplikasi dan algoritma, tetapi dari jutaan penjual yang menjaga roda perdagangan tetap berputar setiap hari. (*)