APBN Per April 2026 Defisit Rp240,1 Triliun, Pengamat Usulkan Pemangkasan MBG Segmented untuk Selamatkan Keuangan Negara

Kondisi APBN per April 2026 disebut sedang berada di zona merah dengan defisit mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari APBN hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini. Pengamat ekonomi Hersubeno Arif mengingatkan, jika gaya pengelolaan keuangan negara tidak berubah, defisit berpotensi tembus di atas 3 persen, apalagi ditambah lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

Dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (16/4/2026), Hersubeno membeberkan sejumlah skenario yang bisa menyelamatkan APBN, salah satunya dengan mengubah skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari universal menjadi segmented alias hanya untuk anak yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau kita pakai data Kementerian Kesehatan 2025 yang prevalensi stuntingnya hanya 19,8 persen, maka target penerima MBG turun drastis dari 82,9 juta anak menjadi sekitar 16,4 juta anak. Kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp66,33 triliun, bukan Rp335 triliun. Artinya, negara bisa menghemat Rp268,67 triliun,” ujar Hersubeno.

Ia menambahkan, angka penghematan tersebut hampir persis menutup defisit Rp240 triliun yang sudah terjadi di kuartal pertama 2026. “Defisit langsung ketutup. Enggak perlu pangkas dana alokasi daerah atau belanja kementerian lain,” tegasnya.

Harga Minyak Jebolkan Asumsi APBN, Subsidi BBM Membengkak

Hersubeno menyoroti tekanan eksternal dari fluktuasi harga minyak dunia yang sangat dipengaruhi kebijakan Presiden AS Donald Trump. Harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel dan terendah sekitar 90 dolar AS—jauh di atas asumsi APBN 70 dolar AS.

“Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel, beban subsidi bisa naik sekitar Rp10 triliun. Kalau harga sekarang sudah lebih dari 20 dolar di atas asumsi, maka potensi tambahan subsidi mencapai ratusan triliun. APBN jebol,” jelasnya.

Menteri Keuangan Klaim Aman, Ternyata SAL di BI Tinggal Rp10 Triliun

Hersubeno mengungkap kejanggalan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Awalnya, Purbaya meyakinkan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) di level aman Rp280 triliun dan meyakini defisit hanya akan berkisar 2,89–2,9 persen.

Namun selang sebulan, Purbaya mengakui bahwa dana pemerintah di Bank Indonesia hanya tinggal Rp10 triliun. Sebab, dari total Rp320 triliun, Rp200 triliun telah dipindahkan ke perbankan Himbara dan Rp100 triliun lainnya juga dialihkan.

“Padahal sebelumnya dia bilang ‘saya jago, enggak mungkin defisit tembus 3 persen’. Sekarang sakit kepala, minum puyer tiga kali sehari,” sindir Hersubeno.

Efisiensi Ala Prabowo: Hemat Rp8 Triliun, Tapi MBG Jadi Big Tabu

Presiden Prabowo Subianto disebut menolak usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menerbitkan Perpu agar defisit bisa melampaui 3 persen. Prabowo memilih efisiensi belanja operasional dan peningkatan penerimaan negara, serta mengklaim telah menghemat Rp8 triliun dari potensi korupsi.

Namun, menurut Hersubeno, pilihan paling logis adalah memangkas anggaran MBG yang super jumbo. “Tapi baik Erlangga maupun Purbaya enggak berani otak-atik MBG karena itu janji kampanye dan big tabu bagi Prabowo,” katanya.

Kabar Terbaru: MBG Hanya untuk Anak Kurang Mampu, Potensi Hemat Rp268 Triliun

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nani S. D. mengumumkan bahwa MBG ke depan hanya difokuskan pada anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi dari keluarga kurang mampu, termasuk pesantren kecil, anak jalanan, ibu hamil, dan balita. Program bersifat sukarela, tidak dipaksakan bagi siswa mampu.

“Kalau ini benar dan dijalankan serius, Pak Prabowo sudah insaf. MBG bukan harga mati lagi. Ini kabar baik. Pemerintah bisa punya dana segar Rp268 triliun untuk menambal defisit tanpa membatalkan program,” ujar Hersubeno.

Ia menegaskan, mengubah MBG dari universal menjadi segmented bukan bentuk ingkar janji, melainkan kejujuran politik dan rasionalitas ekonomi. “Lebih baik memberi gizi maksimal kepada 16,4 juta anak yang benar-benar butuh daripada membagi rata ke yang sudah mampu, sementara APBN kita berdarah-darah,” pungkasnya. (*)

Pemangkasan MBG Segmented

Diplomasi Fiskal di Tengah Ketidakpastian: Saat Dunia Bingung dengan Ketahanan Indonesia

Berikut adalah esai yang disusun berdasarkan informasi dari akun X @LambeSahamjja mengenai diplomasi fiskal Menteri Keuangan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc. di kancah internasional. Kamis, 16 April 2026.

Diplomasi Fiskal di Tengah Ketidakpastian: Saat Dunia Bingung dengan Ketahanan Indonesia

Pertemuan tahunan dengan deretan lembaga keuangan raksasa dunia—mulai dari Goldman Sachs, Fidelity, hingga International Monetary Fund (IMF) dan World Bank—biasanya menjadi ajang bagi banyak negara untuk mencari dukungan atau bantuan finansial. Namun, kunjungan Menteri Keuangan Purbaya kali ini justru membawa narasi yang berbeda. Alih-alih datang sebagai pemohon, Indonesia hadir sebagai pemberi penjelasan atas fenomena ekonomi yang membuat para investor dan lembaga global merasa heran: ketahanan di tengah guncangan.

Salah satu poin yang paling mencolok adalah sesi pertemuan dengan 18 investor besar dunia. Pertanyaan yang mereka ajukan seragam, yaitu rasa penasaran mengenai bagaimana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat namun tetap menjaga anggaran tetap terkendali. Strategi fiskal yang dijelaskan Menkeu tampaknya memberikan angin segar, terbukti dengan adanya sinyal kuat masuknya modal asing ke pasar modal Indonesia dalam waktu dekat.

Interaksi yang cukup tajam terjadi saat Menkeu Purbaya berhadapan langsung dengan Direktur IMF, Kristalina Georgieva. Dalam sebuah pernyataan diplomasi yang tergolong berani, Indonesia menegaskan posisinya yang tidak membutuhkan dana talangan. Dengan bantalan fiskal sebesar Rp420 triliun, pemerintah merasa memiliki pengaman (buffer) yang cukup kuat untuk menyerap guncangan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia. Penolakan halus terhadap tawaran bantuan ini menandai pergeseran posisi tawar Indonesia di mata internasional; dari negara yang membutuhkan bantuan menjadi negara yang dijadikan contoh performa positif.

Senada dengan IMF, World Bank dan lembaga pemeringkat S&P juga menyatakan kepuasannya terhadap strategi fiskal Indonesia. Keraguan global mengenai kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran tampaknya mulai terkikis. World Bank bahkan mulai menjajaki kemungkinan kerja sama yang lebih mendalam, melihat posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling stabil di tengah ketidakpastian global saat ini.

Namun, di balik keberhasilan narasi internasional tersebut, terdapat catatan kritis yang perlu menjadi perhatian. Meskipun angka-angka makro dan cadangan fiskal sebesar Rp420 triliun terlihat meyakinkan bagi investor global, tantangan utamanya adalah memastikan dampak pertumbuhan tersebut benar-benar meresap hingga ke akar rumput. Kepuasan lembaga internasional dan sinyal positif pasar modal harus berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh para pekerja harian, petani, dan sektor UMKM.

Secara keseluruhan, perjalanan diplomasi Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berdiri di posisi yang cukup solid. Pengakuan dari IMF dan minat kerja sama dari World Bank adalah sinyal stabilitas, namun tugas rumah terbesar selanjutnya adalah menjaga agar stabilitas tersebut tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga menjadi kekuatan nyata bagi ekonomi domestik. (*)

Menyingkap Tabir "Beyond the Law": Anatomi Intelijen dalam Ruang Demokrasi

Dunia intelijen selama ini identik dengan lorong-lorong gelap dan bisikan rahasia. Namun, pengakuan blak-blakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, dalam siniar On The Record, baru-baru ini merobek tirai tersebut. Pernyataannya bukan sekadar anekdot pensiunan, melainkan sebuah refleksi fundamental tentang pertanyaan yang menghantui setiap negara demokrasi: Siapa yang mengawasi mereka yang bekerja di wilayah yang tidak bisa diawasi?

Bekerja di Wilayah "Beyond the Law"

Esensi dari pekerjaan intelijen, menurut Ponto, adalah tindakan yang berada di luar jangkauan hukum biasa (beyond the law). Ia memberikan analogi yang tajam: jika warga biasa mencetak uang di rumah, itu adalah kriminal; namun jika negara melakukannya, itu adalah kebijakan moneter. Begitu pula dengan intelijen. Memasuki rumah tanpa izin adalah pelanggaran hukum bagi warga sipil, namun menjadi sebuah "operasi" ketika negara yang memerintahkannya.

Namun, ada kontrak sunyi yang mengerikan di sini. Tidak ada impunitas otomatis. Jika seorang operatif tertangkap, negara—melalui atasan—seringkali akan memutus rantai (deniability). Operatif tersebut akan dianggap bertindak atas inisiatif pribadi, menanggung beban hukum sendirian, sementara sistem tetap berjalan tanpa cacat di permukaan.

Bahasa Isyarat dan Perintah Implisit

Sisi paling krusial dari mekanisme ini adalah bagaimana perintah diturunkan. Dalam dunia intelijen profesional, hampir mustahil menemukan perintah tertulis yang eksplisit untuk melakukan tindakan represif. Perintah dikemas dalam ambiguitas yang disengaja.

Frasa seperti "cabut rumput teki" atau "saya tidak ingin mendengar kabar orang itu lagi" adalah sinyal. Para intelijen yang terlatih akan menafsirkan isyarat tersebut menjadi tindakan nyata, mulai dari persuasi lunak hingga tindakan paling ekstrem. Desain perintah yang implisit ini memastikan para pemegang kekuasaan di puncak piramida selalu memiliki ruang untuk mengelak dari tanggung jawab hukum (deniability).

*Kasus Andri Yunus dan Cacat Operasi*

Diskusi mengenai kapabilitas intelijen ini tak pelak bersinggungan dengan kasus kekerasan yang menimpa aktivis, seperti penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Analisis Ponto menarik: jika sebuah operasi dirancang secara profesional oleh negara untuk melenyapkan target, maka target tersebut seharusnya tidak akan pernah "kembali pulang."

Keberadaan korban yang masih hidup bisa diinterpretasikan dalam dua kemungkinan: ini adalah pesan teror yang sengaja dibiarkan bersisa, atau justru dilakukan oleh unsur-unsur intelijen yang tidak profesional—mereka yang memiliki akses pada kapabilitas operasional namun minim penilaian (judgment) dan pendidikan formal. Fenomena "intelijen tanpa seleksi" inilah yang disebut Ponto sebagai ancaman nyata karena ketidakterukurannya.

Stigmatisasi Kritik dan Bahaya Bagi Demokrasi

Salah satu poin paling mengkhawatirkan adalah cara pandang intelijen terhadap kelompok kritis dan LSM. Ponto mengonfirmasi bahwa pengawasan (surveillance) terhadap mereka dianggap wajar. Bahkan, muncul narasi bahwa mereka yang mempertanyakan urgensi badan intelijen dianggap telah terpapar pengaruh asing atau menjadi korban penggalangan negara lain.

Istilah "rumput teki" yang perlu dicabut adalah metafora yang berbahaya bagi demokrasi. Dalam sistem yang sehat, mengkritik kebijakan atau mempertanyakan lembaga negara adalah hak konstitusional. Menggeser kritik menjadi ancaman negara yang sah untuk "ditertibkan" adalah garis tipis yang memisahkan alat pertahanan negara dengan alat pembungkaman.

Antara Informasi dan Pengaruh

Prinsip tertinggi yang diungkapkan adalah: "Don't lie, but don't tell the truth" (Jangan berbohong, tapi jangan katakan kebenaran yang sesungguhnya). Pengakuan Ponto tentang upayanya mempengaruhi audiens dan pembawa acara dalam podcast tersebut menunjukkan bahwa setiap informasi yang keluar dari mulut seorang intelijen adalah bagian dari "operasi" itu sendiri.

Intelijen profesional adalah kebutuhan absolut negara untuk mendeteksi ancaman luar. Namun, tanpa mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang berfungsi, institusi ini sangat rentan berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk mematikan nalar kritis warganya. Di titik itulah, kita harus mulai bertanya: sejauh mana garis beyond the law boleh ditarik sebelum ia akhirnya melumat demokrasi itu sendiri? (*)

Menagih Janji Reformasi: "Sebodoh Apakah Kita?"

Sebuah tamparan keras mendarat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa, 14 April 2026. Di tengah keriuhan prosedur hukum yang biasanya kaku dan penuh eufemisme, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, melontarkan sebuah pertanyaan yang bukan hanya menggugat nalar hukum, tapi juga nurani kebangsaan kita:

 

*"Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu?"*

Kalimat ini bukan sekadar retorika akademis. Ini adalah kulminasi dari rasa frustrasi yang telah membusuk selama hampir tiga dekade. Zainal tidak datang untuk berbasa-basi diplomatik. Ia datang untuk menelanjangi sebuah anomali hukum yang telah dibiarkan hidup subur sejak runtuhnya rezim Orde Baru.

*Warisan yang Tak Tersentuh*

Inti persoalannya adalah **Undang-Undang Peradilan Militer**. Produk hukum tahun 1997 ini adalah artefak politik dari zaman ketika militer memiliki hak istimewa yang hampir tak tertembus hukum sipil. Saat itu, sistem memang didesain untuk memagari akuntabilitas publik.

Namun, reformasi 1998 seharusnya sudah mengubah segalanya. Tap MPR Tahun 2000 dan Pasal 65 UU TNI Tahun 2004 sudah memberikan mandat yang sangat terang benderang: anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di pengadilan umum.

Landasan hukum kita telah berputar 180 derajat, namun UU Peradilan Militer tetap berdiri kokoh sebagai benteng terakhir impunitas.

Selama hampir 20 tahun, alasan yang direproduksi oleh pemerintah dan parlemen selalu sama, berlindung di balik Pasal 74 yang menyatakan undang-undang lama tetap berlaku hingga ada undang-undang baru. Sebuah pasal transisi yang ironisnya dijadikan alasan untuk "diam di tempat" secara permanen.

*Antara "Inability" dan "Unwillingness"*

Zainal Arifin menegaskan bahwa kebuntuan ini bukan soal *inability* atau ketidakmampuan. Indonesia memiliki barisan akademisi hukum terbaik, memiliki DPR, dan memiliki pemerintah dengan sumber daya yang melimpah. Masalah sesungguhnya adalah *unwillingness*—ketidakmauan politik.

Absennya kemauan ini membawa implikasi yang nyata dan pedih bagi warga sipil. Ketika kekerasan atau pembunuhan dilakukan oleh oknum militer terhadap rakyat biasa, mereka diseret ke pengadilan militer. Di sana, hakimnya adalah militer, prosesnya sering tertutup, dan hasilnya kerap kali melukai rasa keadilan keluarga korban. Ini bukan lagi soal teori hukum di atas kertas; ini adalah praktik ketidakadilan yang direproduksi secara berulang terhadap mereka yang tak berdaya.

*Bola Panas di Meja Mahkamah*

Pernyataan keras Zainal hari ini adalah sebuah tantangan terbuka bagi Mahkamah Konstitusi. Apakah MK akan terus membiarkan "pekerjaan rumah" ini mengambang dalam ketidakpastian, atau akankah mereka mengambil peran sebagai katalisator perubahan?

Sidang hari ini menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara. Ada undang-undang yang sudah jelas kedaluwarsa dan bertentangan dengan konstitusi, namun tetap dibiarkan eksis karena ada pihak yang diuntungkan oleh situasi tersebut.

Profesor Zainal Arifin telah memberikan nama yang tepat untuk kebungkaman kita selama ini. Kini, bola panas itu ada di tangan para hakim konstitusi. Akankah kita terus memelihara "kebodohan" kolektif ini, atau akhirnya berani menuntaskan janji reformasi yang sudah lama dikhianati? (*)

Ironi Anggaran Makan Gratis: Antara Gizi Anak dan Belanja Perangkat Elektronik

JAKARTA – Klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, terkait rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memicu gelombang skeptisisme publik. Alih-alih meredakan kekhawatiran, rincian pagu anggaran yang dipaparkan dinilai mencerminkan prioritas yang janggal: program yang seharusnya berfokus pada isi piring siswa, kini tampak lebih menyerupai proyek pengadaan barang dan jasa skala besar.

1. Laptop dan "Digitalisasi" Perut Lapar

Poin pertama yang menjadi sorotan tajam adalah pengadaan laptop. Meski Dadan Hindayana mengklarifikasi bahwa jumlah unit yang dibeli pada tahun 2025 "hanya" 5.000 unit—bukan 32.000 unit seperti isu yang beredar—angka ini tetap menyisakan tanda tanya besar.

Jika diasumsikan harga satu unit laptop standar perkantoran mencapai Rp10 juta, maka negara merogoh kocek hingga Rp50 miliar. Publik mempertanyakan urgensi birokrasi digital yang begitu masif di saat urgensi utama adalah distribusi pangan di daerah pelosok. Apakah efektivitas gizi anak sekolah diukur dari kecanggihan perangkat keras di meja kantor pusat?

2. Dapur Umum atau Restoran Mewah?

Klarifikasi mengenai anggaran alat masak juga tak kalah kontroversial. Dadan memaparkan bahwa dengan realisasi sebesar Rp245 miliar untuk 315 titik, artinya satu unit dapur satuan pelayanan mendapatkan alokasi sekitar Rp780 juta.

Angka fantastis ini dinilai terlalu tinggi jika tujuannya hanya untuk menyediakan fasilitas masak standar. Dengan modal hampir satu miliar per lokasi, ekspektasi publik tentu bukan sekadar dapur umum biasa, melainkan fasilitas kelas atas. Namun, kekhawatiran muncul: apakah anggaran sebesar itu benar-benar akan berdampak pada kualitas makanan, atau hanya menjadi ajang pengadaan alat-alat bermerek yang tidak menyentuh kesejahteraan petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku?

3. Ketergantungan pada Event Organizer (EO)

Mungkin poin yang paling mengusik rasa keadilan adalah alokasi Rp113 miliar untuk membayar jasa Event Organizer (EO). Alasan BGN bahwa internal mereka "belum siap" dianggap sebagai pengakuan atas ketidaksiapan manajerial sebuah badan yang sudah memegang mandat triliunan rupiah.

Kritik pedas mengalir: mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk memberdayakan kelompok masyarakat bawah, seperti Ibu-ibu PKK di desa-desa, untuk mengelola konsumsi secara swakelola? Penggunaan EO korporasi dianggap sebagai pemborosan yang hanya memperkaya segelintir pengusaha di Jakarta, ketimbang mendistribusikan ekonomi ke akar rumput.

4. Polemik Kaos Kaki dan Akuntabilitas

Terkait isu pengadaan kaos kaki yang dikaitkan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam skema program ini, Dadan Hindayana memberikan jawaban yang bersifat teknis "swakelola", yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab. Bagi publik, baik itu BGN maupun Unhan, keduanya menggunakan dana APBN yang berasal dari pajak rakyat. Penjelasan teknis mengenai perpindahan anggaran antarlembaga tidak menghapus pertanyaan mendasar: Mengapa dana program makanan harus bersinggungan dengan belanja perlengkapan pakaian di institusi militer?

Kesimpulan: Strategi Pemadam Kebakaran?

Rentetan klarifikasi dari Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku pimpinan BGN ini lebih terlihat sebagai strategi "pemadam kebakaran" untuk meredam opini negatif ketimbang memberikan transparansi yang substansial.

Program Makan Bergizi Gratis berada dalam ancaman serius jika anggaran "lumer" di tengah jalan untuk urusan administratif, laptop, dan jasa pihak ketiga. Tanpa pengawasan ketat, dikhawatirkan ambisi besar untuk mencerdaskan bangsa melalui gizi justru berakhir menjadi pesta pora pengadaan barang yang menjauh dari perut anak-anak sekolah yang membutuhkan.

Rakyat kini menunggu: kapan anggaran triliunan ini benar-benar mewujud menjadi daging, telur, dan susu di atas meja makan anak-anak pelosok, bukan sekadar angka di layar laptop baru pejabat? (*)

Menghadang "El Nino Godzilla": Menakar Kesiapan Ketahanan Pangan Nasional

SURABAYA – Bayang-bayang fenomena iklim ekstrem "El Nino Godzilla" mulai menghantui sektor pertanian Indonesia pada pertengahan tahun 2026. Dalam sebuah dialog interaktif di RRI Pro 1 Surabaya pada Selasa (14/4), para pakar memperingatkan bahwa meski saat ini sebagian wilayah masih mengalami hujan, ancaman kekeringan hebat berada tepat di depan mata.

Peringatan Dini: Bukan Sekadar Prediksi

Ketua Pokja Prediksi Bulanan dan Musiman BMKG Pusat, **Dr. Supari**, menegaskan bahwa indikator suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan tren pemanasan yang signifikan. Walaupun kondisi saat ini masih berada pada fase netral menuju peralihan, El Nino diprediksi akan mulai menguat pada Mei hingga Juni 2026.

"Kami khawatir kondisinya akan sangat kering. Jangan sampai masyarakat lengah karena melihat sekarang masih sering hujan lebat. Ini justru waktu yang krusial untuk memanen air hujan sebelum kemarau tiba," ujar Dr. Supari. Ia juga menambahkan bahwa krisis iklim global berpotensi membuat intensitas El Nino di masa depan menjadi lebih sering dan lebih kuat.

Mitigasi: Melampaui Infrastruktur Fisik

Menanggapi ancaman tersebut, **Gunawan** dari *Steering Committee* Komite Nasional Keluarga, menyoroti pentingnya langkah mitigasi yang konkret di sektor hulu. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pembangunan fisik seperti bendungan atau embung, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan petani melalui asuransi pertanian dan pemilihan benih yang adaptif.

> "Strategi kita harus integratif—menghubungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kita adalah bangsa maritim yang seharusnya memiliki memori kolektif dan kearifan lokal dalam mengelola air, seperti sejarah Selokan Mataram di Yogyakarta," papar Gunawan.

> 

Ia menekankan tiga pilar utama ketahanan pangan yang harus dijaga selama El Nino:

 1. *Ketersediaan:* Adaptasi pola tanam dan infrastruktur air.

 2. *Distribusi:* Menjamin kelancaran transportasi pangan meski terjadi hambatan cuaca.

 3. *Konsumsi:* Mendorong penganekaragaman konsumsi agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas.

Tantangan Tata Kelola Air

Dialog ini juga menangkap keresahan masyarakat. Seorang pendengar menekankan bahwa Indonesia sebenarnya dikaruniai sumber daya air yang melimpah dengan ribuan sungai dan curah hujan tinggi. Masalah utamanya seringkali bukan pada ketersediaan alam, melainkan pada tata kelola dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem penyimpanan air alami.

Sektor hortikultura, seperti cabai dan bawang, dipetakan sebagai komoditas yang paling rentan terdampak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan kelembagaan tani mandiri menjadi kunci agar peringatan dini dari BMKG tidak berakhir sebagai data yang sia-sia di atas meja.

Menuju Pertanian Berkelanjutan

Menghadapi "Godzilla" iklim ini, Gunawan mengajak pemerintah untuk lebih menghargai kemampuan petani dalam menciptakan benih lokal yang tahan kering. "Pemberdayaan tidak boleh bersifat tunggal dari atas ke bawah. Pengalaman petani dalam bertahan secara mandiri harus didukung oleh kebijakan negara," pungkasnya.

Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional, kini memikul beban berat untuk membuktikan bahwa pemetaan risiko dan strategi mitigasi yang disusun mampu menjaga stabilitas stok pangan nasional di tengah cekaman panas yang ekstrem. (*)

Penulis: Firnas Muttaqin

Editor: Redaksi MON

Kedaulatan di Ujung Tanduk? Kontroversi Kesepakatan "Blanket Overflight" RI-AS

Sebuah laporan investigasi dari The Sunday Guardian baru-baru ini memicu gelombang kekhawatiran di tanah air. Amerika Serikat dikabarkan tengah mengincar akses lintas udara menyeluruh atau Blanket Overflight Access di wilayah udara kedaulatan Indonesia. Kesepakatan ini disebut-sebut akan segera diresmikan oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kunjungannya ke Washington.

Apa Itu Blanket Overflight Access?

Berbeda dengan prosedur standar diplomasi udara, akses ini memungkinkan pesawat militer asing—dalam hal ini Amerika Serikat—untuk melintasi wilayah udara Indonesia tanpa perlu mengajukan izin per kasus (case-by-case approval).

Dalam mekanisme ini, pihak militer AS cukup memberikan notifikasi tanpa harus menunggu izin terbit dari pemerintah Indonesia. Hal ini dianggap sebagai "cek kosong" bagi pergerakan militer asing di langit Nusantara.

Kronologi dan Detail Kesepakatan

Berdasarkan informasi yang beredar, langkah ini bukanlah keputusan mendadak, melainkan hasil dari rangkaian diplomasi tingkat tinggi:

 * 18–20 Februari 2026: Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menyetujui proposal ini saat bertemu dengan Donald Trump dalam agenda *"Board of Peace Summit"* di Washington.

 * 26 Februari 2026: Dokumen rahasia AS berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” dikirimkan secara resmi ke Kementerian Pertahanan Indonesia.

 * 13–15 April 2026: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut bersama Menteri Pertahanan AS (US Secretary of Defense), Pete Hegseth.

Tujuan resmi dari akses ini adalah untuk memfasilitasi operasi kontingensi, respons krisis, serta latihan militer bersama. Namun, begitu diaktifkan, wilayah udara Indonesia praktis menjadi jalur transit bebas bagi manuver militer Paman Sam.

Antara Kerja Sama dan Hilangnya Kedaulatan

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen yang menamakan diri sebagai "Kelompok Perlawanan". Mereka menilai bahwa membuka langit Indonesia secara bebas kepada militer asing adalah langkah yang mencederai kedaulatan bangsa.

> "Ini adalah sebuah ide gila. Langit Indonesia akan menjadi ajang bebas bagi Amerika untuk melakukan manuver apapun yang tidak kita ketahui secara pasti. Di mana peran DPR RI dalam mengawasi ini?" tulis salah satu aktivis dalam unggahan yang viral.

> 

Kritik utama yang muncul mencakup:

 1. Kehilangan Kontrol: Indonesia tidak lagi memiliki otoritas penuh untuk menolak pesawat militer asing yang melintas.

 2. Risiko Geopolitik: Menjadikan wilayah Indonesia sebagai jalur logistik militer AS dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan yang lebih luas.

 3. Transparansi: Dokumen yang semula bersifat rahasia ini kini menjadi konsumsi publik, menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan sebesar ini nyaris luput dari radar pengawasan publik.

Penutup: Menanti Jawaban Senayan

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan maupun Komisi I DPR RI. Apakah kesepakatan ini merupakan langkah strategis demi keamanan nasional, ataukah sebuah konsesi yang terlalu mahal harganya bagi kedaulatan dirgantara Indonesia?

Dunia internasional kini menatap Washington, sementara rakyat Indonesia menanti kepastian: Siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari terbukanya langit khatulistiwa?

Kisah Menteri "Paling Miskin": Diplomat Sembilan Bahasa yang Hidup dari Gang ke Gang

Dunia mengenalnya sebagai "The Grand Old Man", seorang diplomat jenius yang menguasai sembilan bahasa asing dan disegani di Liga Bangsa-Bangsa (sekarang PBB). Namun, di balik setelan jas perlente dan aroma rokok kreteknya, H. Agus Salim menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan—bahkan tergolong sangat sederhana bagi ukuran seorang pejabat tinggi negara.

Kesetiaan Zainatun Nahar dalam Hidup Nomaden

Keteguhan prinsip Agus Salim tak lepas dari peran sang istri, Zainatun Nahar. Jauh dari citra istri pejabat yang gemar kemewahan, Zainatun adalah sosok yang rela hidup nomaden. Selama mendampingi suaminya, keluarga ini tidak pernah memiliki rumah pribadi. Mereka kerap berpindah dari satu kontrakan sempit ke kontrakan lain di gang-gang becek Jakarta, mulai dari Tanah Abang, Jatinegara, hingga Karet.

Gaji Agus Salim sebagai pejabat sering kali ludes untuk membiayai perjuangan bangsa dan sedekah. Dalam himpitan ekonomi, Zainatun tetap menjadi tiang yang kokoh. Pernah suatu hari, ketika tidak ada uang belanja, ia tetap tersenyum menyambut suaminya pulang meski di meja makan hanya tersaji nasi dan kecap.

Humor di Tengah Keprihatinan

Salah satu kisah legendaris terjadi saat mereka mengontrak di sebuah gang sempit di Tanah Abang. Kala itu hujan deras mengguyur, hingga rumah mereka bocor parah dan air menggenangi ruang tamu. Di saat yang sama, seorang tokoh pergerakan datang berkunjung.

Bukannya merasa malu, Agus Salim justru mengajak istrinya bernyanyi sambil menata ember-ember untuk menampung bocoran air. Dengan nada jenaka, ia berkata kepada tamunya:

"Maaf, Nyonya (Zainatun) sedang sibuk mengatur bendungan. Sebentar lagi kita akan punya kolam renang di dalam rumah."

Candaan itu disambut tawa bersama. Bagi Zainatun, kemiskinan harta tidak pernah mampu merampas kebahagiaan maupun harga diri keluarga mereka.

Leiden is Lijden: Memimpin Adalah Menderita

Bagi Agus Salim, sangat mudah untuk menerima "hadiah" berupa rumah atau uang dari rekan-rekannya. Namun, ia dan istrinya bersepakat menolak segala bentuk pemberian tersebut. Mereka memegang teguh prinsip: "Leiden is Lijden"—bahwa memimpin adalah menderita. Mereka menolak hidup nyaman dari fasilitas negara di saat rakyat masih dalam kesengsaraan.

Hingga akhir hayatnya pada 4 November 1954, Agus Salim tetap tidak memiliki rumah sendiri. Ia mewariskan nama besar, namun tidak meninggalkan harta benda. Zainatun melepas kepergian suaminya dengan tegar, sadar betul bahwa sang suami adalah mutiara yang tak butuh kotak emas untuk bersinar.

Semoga integritas dan kesederhanaan "The Grand Old Man" ini menjadi pengingat bagi para pejabat masa kini—terutama mereka yang berada di instansi strategis seperti Badan Gizi Nasional—bahwa amanah rakyat jauh lebih berharga daripada fasilitas duniawi. (*)

BPS Kota Pasuruan Siapkan Sensus Ekonomi 2026: Sasar Seluruh Usaha Termasuk Bisnis Online

PASURUAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan mulai melakukan sosialisasi intensif menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan berskala nasional ini direncanakan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Pasuruan tanpa terkecuali.

Kepala BPS Kota Pasuruan, Ir. Imam Sudarmaji, menegaskan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis untuk memotret kekuatan ekonomi daerah sekaligus menjadi basis data menuju Indonesia Emas 2045.

Menyasar Semua Skala Usaha

Berbeda dengan pendataan rutin, SE 2026 akan dilakukan secara door-to-door. Imam menjelaskan bahwa seluruh kategori usaha akan didata, mulai dari perusahaan besar, usaha makro, kecil, menengah, hingga sektor "super mikro" dan bisnis berbasis online.

"Tidak ada yang ketinggalan. Baik itu usaha menetap, usaha rumahan seperti pembuatan layangan, toko kelontong, hingga pelaku usaha keliling dan online yang dijalankan dari rumah, semuanya akan didata oleh petugas," ujar Imam dalam bincang bareng di Podcast Ramapati Pasuruan, Sabtu (11/4).

Data Akurat, Kebijakan Tepat

Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk menghasilkan satu data ekonomi yang terintegrasi. Data ini nantinya akan digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan, seperti:

• Penyusunan rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.

• Pemetaan potensi dan kendala usaha di daerah.

• Program pembinaan, pemberian modal, dan perlindungan UMKM agar lebih tepat sasaran.

Imam menjamin bahwa seluruh data individu dan perusahaan yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. "Data ini hanya untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan pajak, investigasi, atau audit," tegasnya.

Kenali Petugas di Lapangan

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi penipuan. Petugas resmi BPS saat bertugas akan dibekali dengan atribut lengkap, di antaranya:

1. Menggunakan rompi khusus.

2. Membawa identitas resmi (ID Card/Name Tag).

3. Membawa surat tugas.

4. Tanpa dipungut biaya apa pun (Gratis).

Proses wawancara diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 20 menit. Jika pelaku usaha sedang tidak berada di tempat, petugas berkomitmen untuk melakukan kunjungan ulang guna memastikan validitas data.

"Kami berharap masyarakat menyongsong petugas kami dengan kejujuran. Karena jika data tidak akurat, kebijakan yang diambil pemerintah pun bisa tidak tepat, dan itu merugikan masyarakat sendiri," tutup Imam.

AHLUL AFIYAH DAN AHLUL MUSIBAH

Dalam tradisi Islam, istilah Ahlul Afiyah dan Ahlul Musibah sering dibahas untuk menggambarkan perbedaan kondisi manusia saat di dunia dan balasan yang mereka terima di akhirat. Fenomena ini memberikan sudut pandang yang mendalam mengenai hikmah di balik ujian hidup.

Berikut adalah penjelasan beserta dalil yang mendasarinya:

1. Definisi Ahlul Afiyah dan Ahlul Musibah

 * Ahlul Musibah: Orang-orang yang selama hidupnya di dunia terus-menerus diuji dengan berbagai kesulitan, baik berupa penyakit, kemiskinan, kehilangan orang dicintai, maupun penderitaan fisik dan batin lainnya.

 * Ahlul Afiyah: Orang-orang yang selama hidupnya di dunia diberikan relatif banyak kemudahan, kesehatan, kecukupan harta, dan jarang tertimpa bencana yang berat (hidup dalam kondisi "afiyah" atau sejahtera).

⁹

2. Kondisi di Hari Kiamat (Dalil Utama)

Perbedaan mencolok antara keduanya akan terlihat saat pembagian pahala di akhirat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan betapa besarnya kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar atas musibah.

Dalil Hadis:

Rasulullah SAW bersabda:

> "Manusia yang hidup dalam kesejahteraan (Ahlul Afiyah) di dunia, nanti di hari kiamat akan berharap kulit-kulit mereka digunting dengan gunting ketika mereka melihat besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah (Ahlul Musibah)."

> (HR. At-Tirmidzi no. 2402, disahihkan oleh Al-Albani)

> 

3. Hikmah di Balik Musibah

Islam mengajarkan bahwa setiap duri yang menusuk seorang mukmin adalah penggugur dosa. Bagi Ahlul Musibah, penderitaan mereka adalah cara Allah membersihkan mereka sehingga mereka menghadap Allah dalam keadaan suci.

Dalil Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman mengenai balasan bagi orang yang sabar:

> "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

> (QS. Az-Zumar: 10)

> 

Dalil Hadis Lainnya:

> "Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka."

> (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

> 

Kesimpulan

Konsep ini bukan berarti seorang Muslim harus meminta musibah. Kita tetap diperintahkan memohon Afiyah (keselamatan/kesejahteraan) kepada Allah. Namun, jika musibah tetap datang, hadis di atas berfungsi sebagai penghibur hati bahwa:

 * Pahala Tanpa Hisab: Ahlul Musibah mendapatkan timbangan pahala yang begitu berat hingga membuat Ahlul Afiyah iri.

 * Keadilan Allah: Allah tidak menyia-nyiakan setetes air mata atau rasa sakit yang dirasakan hamba-Nya di dunia.

 * Perspektif Akhirat: Kehidupan dunia yang singkat tidak sebanding dengan kemuliaan abadi yang disiapkan bagi mereka yang ridha atas ketetapan-Nya.