Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Klasikal Tahap I Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dimulai.

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Klasikal Tahap I Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dimulai pada Senin (20/04/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja ini dibuka langsung oleh Walikota Adi Wibowo.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa orientasi menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Ia juga mengingatkan bahwa kinerja optimal merupakan dasar utama dalam evaluasi serta perpanjangan kontrak kerja PPPK. “Pengembangan kompetensi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap ASN agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pasuruan, Supriyanto, selaku ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 276 peserta, terdiri atas 121 laki-laki dan 155 perempuan. Peserta berasal dari formasi tahun 2022 sebanyak 106 orang (67 tenaga kesehatan dan 39 tenaga teknis) serta formasi tahun 2023 sebanyak 170 orang (63 tenaga kesehatan dan 117 tenaga teknis).

Ia menjelaskan, orientasi dilaksanakan selama empat hari, mulai 20 hingga 23 April 2026, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020, serta Keputusan Kepala LAN Nomor 289 Tahun 2022. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman terkait hak dan kewajiban ASN, internalisasi nilai BerAKHLAK, serta penguatan wawasan organisasi guna mempercepat adaptasi dalam tata kerja pemerintahan. (*)

Aroma Amis "Bancakan" di Balik Proyek Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA – Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang digadang-gadang menjadi pilar ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto kini dihantam isu miring. Alih-alih menjadi solusi demokrasi ekonomi, proyek pembangunan fisik kantor koperasi tersebut diduga menjadi ajang "bancakan" dengan potensi kerugian negara mencapai Rp64 triliun.

Dugaan kebocoran anggaran ini mencuat setelah para kontraktor di lapangan mengungkapkan adanya pemotongan dana yang sangat drastis. Berdasarkan informasi dari ekonom Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, anggaran yang seharusnya dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar per unit kantor desa, disinyalir hanya sampai ke tangan kontraktor pelaksana sebesar Rp800 juta atau hanya 50 persen dari nilai pagu.

Modus Operandi: "Sunat" Anggaran dan Ekonomi Rente

Dalam perbincangan di podcast Madilog Forum Keadilan bersama host Margi Syarif, Gede Sandra membeberkan modus dugaan korupsi ini. Para kontraktor daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat, mengeluhkan margin yang sangat tipis akibat pemotongan tersebut. Meski pembangunan tetap berjalan, kualitas bangunan dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi awal (spek) karena hanya dikerjakan dengan separuh anggaran.

"Hitungannya sederhana, jika ada 80.000 unit yang ditargetkan dan setiap unit terjadi kebocoran Rp800 juta, maka potensi total kerugian negara mencapai Rp64 triliun," ungkap Gede. Saat ini, tercatat sudah sekitar 2.000 unit terbangun, yang berarti dugaan uang negara yang "ditilep" sudah menyentuh angka Rp1,6 triliun.

Praktik ini disebut sebagai bentuk ekonomi rente—mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan kerja produktif. Nama Agrinas muncul sebagai pihak yang dituding memegang kendali atas penunjukan langsung para kontraktor tersebut, di bawah penugasan Kementerian Koperasi.

Beban Moral di Pundak Presiden

Ironi ini terjadi di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Program yang seharusnya menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 ini justru terancam menjadi skandal besar jika tidak segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kritik tajam juga mengarah pada pendekatan top-down yang digunakan pemerintah. Menurut para ahli, koperasi yang sukses di dunia justru lahir dari inisiatif rakyat (bottom-up), bukan instruksi sentralistik yang rawan diselewengkan menjadi proyek pengadaan semata—mulai dari pembangunan kantor hingga impor kendaraan operasional.

Langkah Penyelamatan

Gede Sandra menyarankan agar Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi segera melakukan amandemen peraturan dan mengevaluasi kontrak-kontrak yang berjalan. "Mendingan anggarannya disunat langsung dari negara, dikembalikan ke bendahara negara, dan direalokasikan untuk sektor strategis seperti subsidi pupuk atau energi," tegasnya.

Jika tidak ada tindakan tegas untuk membersihkan "permainan" di tingkat eksekusi, program Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan hanya akan menjadi beban sejarah bagi pemerintahan saat ini dan memicu antipati publik terhadap gerakan koperasi di Indonesia. (*)

---

Dari Hama Jadi Santapan: Kisah Ikan Sapu-Sapu dan Persepsi yang Berubah

                     Ikan Sapu-sapu

Perbincangan mengenai ikan sapu-sapu kembali mencuat di media sosial setelah sejumlah warganet membagikan pengalaman unik mereka mengonsumsi ikan yang selama ini dikenal sebagai “hama sungai”.

Salah satu kisah datang dari akun X @mkbijaksana yang mengingat pengalamannya pada 2013 saat magang di kawasan Tangerang, dekat Alam Sutra. Ia menceritakan membeli seporsi bakso tahu seharga Rp5.000 dengan porsi melimpah dan rasa ikan yang kuat. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahan baku yang digunakan bukan ikan tenggiri, melainkan ikan sapu-sapu yang ditangkap langsung dari sungai.

“Bukan bang, gak pakai tenggiri ini pakai sapu-sapu. Noh nangkep di sungai,” tulisnya menirukan jawaban penjual.

Cerita tersebut memicu diskusi lanjutan dari akun X @rouppme yang mengungkapkan bahwa ikan sapu-sapu sebenarnya memiliki potensi sebagai bahan pangan. Meski kerap dianggap menjijikkan karena bentuknya yang gelap, berduri, dan bermulut pengisap, ikan ini disebut memiliki daging berwarna putih dengan tekstur padat dan rasa yang cenderung ringan, mirip lele namun lebih berserat.

Di negara asalnya, Brasil, ikan ini dikenal dengan nama cascudo dan umum dikonsumsi dengan cara digoreng atau dibakar. Sementara di Indonesia, beberapa daerah di Jawa mulai memperkenalkan ikan sapu-sapu sebagai alternatif ikan murah di pasar tradisional.

Ikan Sapu-Sapu: Antara Hama dan Potensi Pangan

Ikan sapu-sapu, yang secara ilmiah dikenal sebagai bagian dari keluarga Loricariidae, merupakan spesies ikan air tawar asal Amerika Selatan. Ikan ini masuk ke Indonesia sebagai ikan hias akuarium sebelum akhirnya menyebar luas di perairan umum seperti sungai dan danau.

Karakteristiknya yang tahan terhadap kondisi air buruk serta kemampuan berkembang biak yang cepat membuat ikan ini sering dianggap sebagai spesies invasif. Kehadirannya dinilai mengganggu ekosistem lokal karena bersaing dengan ikan asli dan merusak habitat dasar perairan.

Namun di balik stigma tersebut, ikan sapu-sapu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Tantangan utama dalam pengolahannya adalah bagian kulit yang keras serta potensi kontaminasi jika ditangkap dari perairan tercemar. Oleh karena itu, konsumsi ikan ini lebih disarankan jika berasal dari budidaya atau perairan yang bersih.

Perbandingan dengan “Saudara” yang Lebih Bernilai

Dalam diskusi yang sama, akun @rouppme juga menyoroti ikan lain yang memiliki nasib berbeda meskipun sama-sama hidup di dasar perairan dan berpenampilan “kurang menarik”. Ikan tersebut adalah Oxyeleotris marmorata, yang dikenal dengan berbagai nama seperti ikan malas, bakut, atau marble goby.

                      Ikan Malas

Berbeda dengan ikan sapu-sapu, ikan malas justru menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Di pasar internasional, harganya bisa mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per kilogram. Dagingnya yang tebal dan rasa yang gurih membuatnya digemari, terutama jika diolah dengan cara dikukus.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat sangat memengaruhi nilai ekonomi suatu komoditas. Ikan yang dianggap hama di satu sisi bisa menjadi sumber pangan alternatif di sisi lain, tergantung pada pengetahuan, pengolahan, dan penerimaan masyarakat.

Perubahan Cara Pandang

Meningkatnya diskusi publik tentang ikan sapu-sapu mencerminkan adanya pergeseran cara pandang terhadap sumber daya lokal. Di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, eksplorasi terhadap bahan pangan alternatif menjadi semakin relevan.

Meski demikian, para ahli mengingatkan pentingnya aspek keamanan pangan, terutama terkait kualitas air tempat ikan tersebut hidup. Edukasi mengenai pengolahan yang tepat dan sumber yang aman menjadi kunci jika ikan sapu-sapu ingin dimanfaatkan secara lebih luas.

Perdebatan pun masih terbuka: apakah ikan sapu-sapu akan tetap dianggap hama, atau justru bertransformasi menjadi peluang baru dalam ketahanan pangan?

Data Identitas Dosen dan NIK Bocor, Sistem BIMA Dikti Saintek Diduga Kebobolan

Data sensitif milik ribuan akademisi Indonesia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap (*dark web*). Kebocoran ini menyasar sistem BIMA (Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di bawah naungan Ditjen Diktiristek (Saintek), Kemendikbudristek.

Temuan ini diungkap di akun X @dailydarkweb, Ahad 19 april 2026.

Data NIK Hingga Riwayat Akademik Terekspos

Data yang diunggah oleh aktor ancaman tersebut mencakup informasi pribadi yang sangat spesifik, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), nama lengkap, alamat email, hingga nomor telepon. Selain data pribadi, informasi institusional seperti jenjang kepangkatan, asal universitas, program studi, hingga metadata pribadi lainnya juga turut terekspos dalam format JSON yang terstruktur.

Analisis Teknis: Bukan Sekadar Sampah Data

Pakar intelijen ancaman siber menilai kebocoran ini memiliki kredibilitas moderat hingga tinggi. Berbeda dengan data dump acak, sampel yang dibagikan menunjukkan pola ekstraksi API atau database backend. Hal ini terlihat dari format respons data yang sangat rapi dan sesuai dengan skema identitas akademik di Indonesia.

Meskipun klaim bahwa data ini "segar" (fresh) belum terverifikasi sepenuhnya, indikasi awal menunjukkan bahwa ini bukan sekadar data daur ulang dari kebocoran lama.

Risiko Kejahatan Lintas Sektor

Kebocoran ini membawa dampak serius bagi para dosen dan peneliti. Integrasi antara NIK dan identitas akademik menciptakan peluang besar bagi pelaku kriminal untuk melakukan:

 * Pencurian Identitas: Pengalahgunaan NIK untuk layanan finansial ilegal.

 * Phishing Tertarget: Serangan siber yang menyasar akademisi atau jaringan riset pemerintah.

 * Penipuan Akademik: Potensi pemalsuan status atau impersonasi pejabat kampus.

Status Investigasi

Hingga saat ini, status kebocoran masih bersifat unverified (belum terverifikasi secara resmi oleh instansi terkait), namun pola data yang muncul sangat identik dengan sistem identitas nasional. Insiden ini menambah panjang daftar kerentanan sektor pendidikan tinggi yang seringkali menjadi gerbang masuk untuk meretas jaringan pemerintah yang lebih luas.

Catatan: Ketika sistem akademik membocorkan NIK, dampaknya melampaui batas kampus; ini adalah ancaman nyata bagi keamanan data nasional. (*)

Firnas Muttaqin

KPK di Persimpangan MBG: Antara Temuan Potensi Korupsi dan Mandulnya Penindakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis delapan titik potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah lonjakan anggaran drastis dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. Namun, rilis tersebut memicu kritik tajam: Mengapa lembaga antirasuah ini hanya mengeluarkan rekomendasi administratif ketimbang melakukan tindakan hukum nyata atas indikasi penyelewengan yang sudah di depan mata?

*Sorotan Utama: Sistem Belum Siap, Anggaran Melompat 140%*

KPK mengidentifikasi kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan MBG saat ini belum memadai. Ironisnya, di tengah kerapuhan sistem tersebut, anggaran program justru dinaikkan hampir dua setengah kali lipat. Temuan ini menciptakan celah lebar bagi praktik rasuah di saat sistem belum mampu membentengi uang negara sebesar Rp171 triliun tersebut.

Sesuai dengan *UU Nomor 19 Tahun 2019*, KPK memiliki mandat untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut. Namun, sejauh ini langkah KPK terhadap program MBG dinilai publik hanya sebatas fungsi pencegahan dan dokumentasi masalah, tanpa adanya pemanggilan saksi atau penggeledahan dokumen atas kejanggalan yang mulai muncul ke permukaan.

Delapan Titik Rawan yang Terabaikan

KPK mengonfirmasi adanya delapan kerawanan sistemik dalam pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN), antara lain:

 1. Regulasi pelaksanaan yang lemah.

 2. Mekanisme bantuan pemerintah yang tidak transparan.

 3. Pendekatan terlalu terpusat pada BGN.

 4. Konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana.

 5. Transparansi yang minim dalam pengelolaan dana.

 6. Standar dapur yang belum terpenuhi secara nasional.

 7. Pengawasan keamanan pangan yang sangat minimal.

 8. Absennya indikator keberhasilan yang terukur.

Realita di Lapangan: Mark-up dan Keracunan Massal

Kritik terhadap sikap "sopan" KPK semakin menguat jika melihat data lapangan. Survei publik menunjukkan sentimen negatif yang masif: *88% responden* percaya manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur, sementara hanya *6,5%* yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh lagi, terdapat anomali belanja yang mencolok, seperti anggaran *Rp1,6 miliar untuk sikat dan semir sepatu* dengan harga tiga kali lipat dari harga pasar. Selain itu, puluhan kasus keracunan makanan telah dilaporkan, namun hingga kini belum ada tindakan tegas berupa pencabutan izin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

Kesimpulan: Dokumentasi atau Eksekusi?

KPK kini dipertanyakan apakah masih memiliki taji untuk menjalankan fungsi penindakannya. Dengan mengirimkan tujuh rekomendasi perbaikan kepada BGN, KPK seolah berharap lembaga tersebut akan "memperbaiki diri sendiri" tanpa adanya tekanan hukum.

Rakyat Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan laporan tahunan yang mendokumentasikan potensi korupsi. Di tengah pertaruhan anggaran ratusan triliun, keberanian KPK untuk menindak secara hukum adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa lembaga ini tidak sekadar menjadi "notaris" atas masalah yang tidak pernah diselesaikan. Jika KPK hanya berhenti pada rekomendasi tertulis, kepada siapa lagi rakyat harus menggantungkan harapan atas penyelamatan uang negara?

Marhalah Kedzaliman (Tahapan Kezaliman)

KAJIAN AHAD PAGI, 19/4/2026

Tema: Marhalah Kedzaliman (Tahapan Kezaliman)

Pemateri: Dr. KH. Abu Nasir, M.Ag.

Lokasi: Masjid Darul Arqom, Kota Pasuruan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selama bertahun-tahun, saya sering diingatkan dengan berbagai hal yang bisa menolong manusia untuk menghindari kezaliman. Jika tidak diingatkan, orang akan beramai-ramai melakukannya. Meskipun di tengah kehidupan yang sangat absurd dan terpapar oleh kepentingan politik, kita melihat banyak pejabat di berbagai negara berbuat semaunya sendiri; memanfaatkan kepercayaan publik tanpa memberikan imbal balik berupa amanah dan tanggung jawab.

Orang-orang yang berdiam diri dan tidak berbicara tentang nahi munkar (mencegah kemungkaran) adalah mereka yang akhirnya menormalisasi segala hal yang keliru. Jika masyarakat mendiamkan, kezaliman akan berlangsung masif dan meluas menjadi fenomena, sebagaimana perilaku koruptif yang mewabah di negara kita. Sampai-sampai, orang yang tidak korupsi justru dianggap aneh. Ini terjadi karena kezaliman dibiarkan, sehingga orang tidak lagi memandang perbuatan zalim sebagai hal yang memalukan.

Ayat-ayat amru bil ma'ruf (mengajak kebaikan) selalu diikuti dengan nahyu 'anil munkar. Mengajak kebaikan itu relatif mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Namun, melakukan kebaikan itu sendiri jauh lebih sulit. Mengapa? Karena butuh tiga hal: Kesehatan, Kesempatan, dan Kesadaran (Kemahaman).

Banyak orang sehat dan punya waktu sempat, tapi tidak punya kesadaran, maka ia tidak akan datang ke masjid atau majelis ilmu. Apalagi di zaman media sosial, orang merasa cukup menonton *streaming* di rumah. Padahal nilainya berbeda. Datang langsung ke majelis ilmu memiliki pahala langkah kaki, pahala memakmurkan masjid, dan menciptakan syiar Islam.

Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu adalah jalan yang memudahkan seseorang menuju surga. Bagi ahli ilmu, insya Allah proses hisabnya akan dimudahkan.

Ciri Orang Saleh

Dalam Surah Ali Imran ayat 114, Allah menyebutkan ciri orang saleh: Beriman kepada Allah dan hari akhir, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersegera dalam kebaikan. 

Mengajak kebaikan risikonya kecil, paling hanya dianggap sok pintar. Namun, melakukan nahi munkar atau melawan kezaliman memiliki risiko besar, bahkan intimidasi. Seperti kata Machiavelli, bicara kebenaran di tengah mereka yang mengagungkan kekuasaan sering dianggap seperti menghancurkan diri sendiri.

Definisi Kezaliman

Secara bahasa, dalam kitab *Mufradat li Alfadzil Quran*, zalim berarti *menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara tepat (presisi)*, baik dari segi waktu maupun porsinya. Contohnya, jika kajian dijadwalkan jam 06.00 tapi kita datang jam 06.05, itu secara bahasa sudah zalim karena tidak menempatkan waktu pada tempatnya.

Lebih zalim lagi dalam hal amanah jabatan: menempatkan orang yang tidak ahli di bidangnya. Tidak mengerti ekonomi dijadikan menteri ekonomi, tidak mengerti pariwisata bicara pariwisata. Jika kita membentuk kepanitiaan atau kepemimpinan, lihatlah kecakapan dan keahliannya agar tidak jatuh pada kezaliman.

Tiga Macam Kezaliman

Para ulama membagi kezaliman menjadi tiga:

 1. *Kezaliman yang Tidak Diampuni (*Az-Zulmu ladzi laa yughfaru*):* Yaitu perbuatan *Syirik*. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kita harus bersyukur berada di komunitas yang mengajarkan tauhid agar iman kita tidak tercampur kesyirikan sekecil apa pun. Di Muhammadiyah, pemimpin dan anggota itu sejajar di hadapan Allah; jabatan ketua hanyalah urusan administratif dan manajerial, bukan sesuatu yang supernatural untuk disembah-sembah.

 2. *Kezaliman yang Diampuni (*Az-Zulmu ladzi yughfaru*):* Yaitu dosa seorang hamba langsung kepada Allah (*bainahu wa bainallah*), seperti maksiat atau kekhilafan manusiawi. Shalat lima waktu berfungsi sebagai pembersih dosa-dosa ini. Rasulullah mengibaratkan shalat lima waktu seperti mandi di sungai sebanyak lima kali sehari; maka bersihlah kotoran kita. Begitu pula dari Jumat ke Jumat, atau Ramadhan ke Ramadhan.

 3. *Kezaliman yang Tidak Dibiarkan (*Az-Zulmu ladzi laa yutraku*):* (Bagian ini akan dibahas lebih lanjut pada inti kesulitan nantinya).

Menghilangkan Ego dalam Berorganisasi

Dalam berorganisasi, kita tidak bisa lagi sebebas individu. Kita mewakili persyarikatan. Para guru dan kepala sekolah adalah prototipe dari organisasi ini. Untuk menyatukan umat, kita harus menurunkan ego pribadi dan menaikkan "Ego Persyarikatan". Dahulukan kepentingan bersama (maslahat) di atas kepentingan sendiri.

Jika dalam rapat masih banyak yang menggerutu atau tidak puas, itu tandanya hati kita belum menyatu. Hati yang tidak enak itu sebenarnya bentuk kezaliman, namun termasuk yang bisa diampuni jika kita terus memperbaiki diri. Kita semua berproses menjadi hamba yang bersih dari dosa. Malaikat tidak akan bosan mencatat amal kita; yang sering bosan itu justru kita sendiri—bosan shalat atau bosan mengaji.

Demikian sebagai pengantar kajian kita pagi ini. Saya beri kesempatan jika ada yang ingin berdiskusi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satgas Percepatan Ekonomi: Akselerasi atau Sekadar Duplikasi Birokrasi?

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026. Meski dibentuk dengan alasan urgensi penguatan ekonomi, struktur organisasi satgas ini memicu kritik terkait potensi tumpang tindih fungsi kementerian serta beban kerja ganda para pejabatnya.

Berdasarkan beleid tersebut, Satgas dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua, didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Ketua Kedua. Jajaran Wakil Ketua diisi oleh figur-figur kunci kabinet seperti Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu), Rosan Roeslani (Menteri Investasi), dan Rachmat Pambudy (Menteri PPN/Bappenas).

Persoalan Duplikasi Fungsi

Kritik utama yang muncul adalah mengenai urgensi pembentukan struktur baru di luar kabinet formal. Para menteri yang mengisi posisi strategis di Satgas ini pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang identik dengan mandat satgas tersebut.

Airlangga Hartarto, misalnya, sejak awal menjabat sebagai Menko Perekonomian untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektoral. Begitu pula dengan Rosan Roeslani dan Purbaya Yudhi Sadewa yang masing-masing bertanggung jawab penuh pada investasi dan fiskal. 

Muncul pertanyaan mendasar: apakah pembentukan Satgas ini merupakan pengakuan tersirat bahwa koordinasi kabinet yang ada saat ini belum berjalan efektif? Jika masalahnya terletak pada eksekusi, penambahan struktur organisasi dinilai bukan solusi yang tepat.

Sorotan terhadap Rangkap Jabatan

Posisi Prasetyo Hadi sebagai Ketua Kedua Satgas juga tak luput dari sorotan. Sebagai Mensesneg, ia sudah memikul beban administratif kepresidenan yang sangat padat. Penambahan tanggung jawab untuk menetapkan langkah strategis terintegrasi hingga evaluasi anggaran dalam Satgas Ekonomi dikhawatirkan akan memecah fokus dan energi yang terbatas.

Selain beban kerja, latar belakang Prasetyo sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menimbulkan isu tata kelola (governance). Sebagai Mensesneg yang idealnya bersifat teknokratis-administratif, keterlibatannya yang mendalam dalam kebijakan ekonomi melalui Satgas memunculkan tantangan transparansi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil murni demi kepentingan nasional, bukan kepentingan partisan.

Tantangan Fiskal dan Efektivitas

Pembentukan Satgas ini dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Hingga triwulan pertama 2026, defisit APBN telah menyentuh 0,93% dari PDB. Kondisi ini diperparah dengan penurunan outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat tingginya harga minyak dunia.

Dalam konteks fiskal yang sempit, pasar lebih menantikan keputusan tegas dan konsistensi kebijakan dibandingkan penambahan lapisan birokrasi baru. Sejarah mencatat, Indonesia memiliki tradisi panjang pembentukan satgas yang sering kali meredup tanpa laporan hasil yang konkret kepada publik.

Kini, beban pembuktian berada di tangan pemerintah. Publik menanti apakah Satgas ini benar-benar akan menjadi mesin percepatan atau justru menjadi hambatan birokrasi baru yang terjebak dalam rentetan rapat koordinasi tanpa eksekusi nyata di lapangan. (*) 

Firnas Muttaqin

Reformasi di Atas Kertas, Pembiaran di Lapangan: Tragedi Keadilan bagi Korban Pemerkosaan di Jambi

Sebuah kasus memilukan di Jambi kembali mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh tujuh orang, di mana dua pelakunya adalah oknum polisi aktif. Ironisnya, tiga polisi lain yang berada di lokasi justru hanya menonton, tidak memberikan pertolongan, bahkan ikut memindahkan tubuh korban setelah kejadian.

Hukuman yang Mencederai Rasa Keadilan

Dalam sidang etik yang telah digelar, dua pelaku utama pemerkosaan memang telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, gelombang protes publik muncul akibat ringannya hukuman bagi tiga oknum polisi lainnya yang membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Ketiganya hanya dijatuhi hukuman berupa permintaan maaf dan isolasi selama 21 hari—sebuah sanksi yang dianggap banyak pihak sebagai "liburan berbayar" ketimbang hukuman setimpal bagi aparat penegak hukum.

Ketidakadilan ini disoroti tajam oleh Mahfud MD. Dalam sebuah pernyataan di podcast, ia secara eksplisit menyebut fenomena ini sebagai bentuk nyata dari code of silence atau kode etik tutup mulut di internal kepolisian. "Polisi memperkosa dan disaksikan oleh polisi lain yang hanya menonton, tidak menolong, bahkan ikut menggotong korban untuk dibuang. Dan hukumannya hanya minta maaf dan 21 hari isolasi. Itu yang disebut code of silence menutup institusi," tegas Mahfud.

Pelanggaran Hukum di Balik Seragam

Secara legal, tindakan membiarkan kejahatan serius terjadi di depan mata merupakan pelanggaran berat. Polisi memiliki kewajiban hukum untuk bertindak demi keamanan masyarakat. Dalam KUHP baru, pasal pembiaran menempatkan pelaku dalam kategori pelanggaran serius. Namun, pada praktiknya, tindakan tersebut hanya diproses secara administratif lewat jalur etik, bukan pidana.

Kasus ini menjadi antitesis dari janji reformasi Polri yang tengah digaungkan pemerintah. Di satu sisi, proses rekrutmen seperti Akpol diklaim semakin transparan dan bebas titipan. Namun di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem masih cenderung melindungi "orang dalam" ketika terjadi pelanggaran moral dan hukum yang bersifat sistemik.

Korban Tanpa Kuasa

Kepedihan semakin mendalam karena korban bukanlah berasal dari kalangan berpengaruh atau keluarga pejabat. Tanpa koneksi "orang dalam", keluarga korban terpaksa mencari bantuan hukum dari pengacara publik seperti Hotman Paris demi mendapatkan atensi. Kondisi ini memicu kekhawatiran: berapa banyak kasus serupa di luar sana yang terkubur karena korban tidak memiliki keberanian atau akses untuk melawan institusi yang melindungi pelakunya?

Publik kini menuntut empat langkah nyata:

 1. Proses pidana transparan terhadap pelaku utama pemerkosaan (PTDH saja tidak cukup).

 2. Penjeratan pidana bagi tiga polisi yang membiarkan kejahatan, bukan sekadar sanksi etik.

 3. Penjelasan publik yang konkret dari Polda terkait dasar pengambilan keputusan sanksi.

 4. Penghentian penggunaan istilah "oknum" jika pelanggaran dilakukan secara kolektif dalam satu kejadian.

Kesimpulan

Sebuah negara diukur dari cara ia memperlakukan warganya yang paling tidak berdaya. Ketika seorang remaja 18 tahun dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindunginya, hukuman 21 hari isolasi bagi para pembiar bukan hanya penghinaan bagi korban, tetapi juga bagi akal sehat publik. Pertanyaan besar yang tersisa kini bukan lagi soal ringannya hukuman, melainkan apakah Polri memang benar-benar ingin berubah atau hanya ingin terlihat seolah-olah berubah. (*)

Khutbah Jum’at: Menyiapkan Bekal Menuju Kepastian Kematian

Oleh: Ustadz Abdillah Ikbar (SPEAM Kota Pasuruan)  

Lokasi: Masjid At-Taqwa Jagalan, Kota Pasuruan  

Tanggal: Jum'at, 17 April 2026  

---

Khutbah Pertama

Mukadimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa kita puji, kita mohon pertolongan-Nya, dan kita mohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada diriku sendiri dan kepada kalian semua untuk senantiasa bertakwa, karena sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

> “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran: 102).

Pentingnya Mengingat Kematian

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang ahli matematika pun tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka, "Fabiayyi ala-i Rabbikuma tukadziban", nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Tidak sedikit di antara kita yang merasa cemas atau takut ketika mendengar berita kematian. Kematian sering dianggap sebagai kejadian yang mengerikan, seolah-olah kehidupan ini tidak boleh berakhir. Padahal, semua orang tahu bahwa kematian adalah hal yang hak (pasti). Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengakhiri kehidupannya. Allah SWT berfirman:

> “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.” (QS. Al-Ankabut: 57).

Tiga Bekal Utama Menuju Akhirat

Sebagai muslim yang taat, tentu banyak perkara yang harus dipersiapkan sebelum kita meniti jalan kembali ke hadirat Allah SWT. Dalam kesempatan ini, ada tiga hal pokok yang harus kita siapkan:

1. Menyiapkan Tabungan Amal Kebaikan 

Dalam Surah Al-Mulk ayat 1-2, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalannya. Amalan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas, istiqamah, dan maksimal. Baik itu dalam interaksi vertikal kepada Allah (Hablum minallah) maupun interaksi horizontal kepada sesama manusia (*Hablum minannas*).

2. Menyiapkan Amal Jariyah yang Terus Mengalir 

Islam mengenal konsep amal jariyah, yakni pahala yang tidak terputus meskipun raga telah terkubur. Rasulullah SAW bersabda:

> "Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh." (HR. Muslim).

3. Berdoa Memohon Husnul Khatimah

Indikator utama Husnul Khatimah (akhir yang baik) adalah ketika seorang hamba mampu mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" di akhir hayatnya. Islam mengajarkan kebajikan, keimanan, dan akhlak mulia. Jika semua itu sudah dijalani dengan konsisten, maka kematian bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan sebuah keniscayaan yang indah menuju rida Allah.

---

Khutbah Kedua & Doa Penutup

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Semoga dalam menjalani roda kehidupan ini, kita selalu berada dalam naungan, perlindungan, dan perkenanan Allah SWT. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah:

* Sholawat Ibrahimiyah

    Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka hamidun majid.

* Doa Kebaikan Agama dan Dunia:

    Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahat bagi kami dari segala keburukan.

* Doa untuk Palestina dan Umat Islam:

    *Allahummanshur ikhwananal muslimina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami umat Islam di Palestina dan di mana pun mereka berada.*

* Doa Sapu Jagat:

    Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina 'adzabannar.

* Penutup:

    Subhana Rabbika Rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahirabbil 'alamin.

---

Alarm Defisit APBN: Indonesia Terancam 'Twin Deficit' di Tengah Bayang-Bayang Krisis Global

JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia dilaporkan berada dalam posisi rentan setelah data APBN per Maret 2026 menunjukkan defisit yang mencapai 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp240 triliun. Angka ini dinilai mengkhawatirkan karena telah menghabiskan hampir sepertiga dari batas aman undang-undang (3%) hanya dalam waktu tiga bulan pertama tahun anggaran.

Kenaikan belanja negara yang mencapai 30%—berbanding terbalik dengan pertumbuhan pendapatan pajak yang hanya 10%—memicu kekhawatiran akan terjadinya uncontrolled spending. Kondisi ini diperparah dengan ancaman eksternal seperti eskalasi konflik Iran, blokade Selat Hormuz, hingga fenomena El Nino yang belum sepenuhnya terhitung dalam postur anggaran saat ini.

Sinyal Bahaya dari Lembaga Rating dan Pasar

Analis ekonomi mulai menyoroti munculnya sinyal "Twin Deficit" atau defisit ganda, yakni defisit fiskal yang dibarengi dengan defisit transaksi berjalan akibat lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel. Situasi ini menjadikan Rupiah sebagai soft currency yang sangat rentan terhadap serangan spekulan mata uang.

Dua lembaga pemeringkat internasional, Moody’s dan Fitch, dilaporkan telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Penurunan ini dipandang sebagai peringatan keras (18-24 bulan) sebelum peringkat utang (sovereign rating) benar-benar dipangkas. Sementara itu, Cadangan Devisa Bank Indonesia terus tergerus ke level terendah sejak Juni 2024 setelah BI menggelontorkan lebih dari US$8 miliar untuk mengintervensi pelemahan Rupiah.

Krisis Pengadaan Energi dan Dilema Pertamina

Di sektor riil, ketegangan mulai terasa pada proses pengadaan BBM. Pertamina dilaporkan menghadapi kendala besar di pasar spot global.

 * Kalah Bidding: Beberapa kapal tanker tujuan Indonesia dikabarkan dialihkan oleh penjual karena pembeli lain menawarkan harga lebih tinggi.

 * Hambatan Hukum: Belum adanya status "Krisis Energi" secara resmi membuat manajemen Pertamina terjepit. Membeli di atas harga asumsi APBN berisiko menjadi temuan audit BPK, namun menunda pembelian akan menyebabkan kelangkaan stok nasional.

Kritik atas Komunikasi Pemerintah

Para pengamat ekonomi mengkritik cara pemerintah merespons peringatan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Citibank. Alih-alih memberikan penjelasan teknis yang meyakinkan, pemerintah dinilai cenderung reaktif dan menyerang balik para analis. Sikap ini dianggap memberikan sentimen negatif bagi investor asing di pasar obligasi (SBN) yang mulai menunjukkan gejala capital flight.

Rekomendasi Solusi: Rasionalisasi Belanja

Sebagai langkah penyelamatan untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, para ekonom menyarankan langkah drastis:

 1. Pemotongan Anggaran MBG: Memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp85 triliun (potong Rp250 triliun).

 2. Efisiensi Belanja Non-Urgen: Menghentikan pengadaan motor listrik, laptop, dan peralatan kantor lainnya yang tidak mendesak.

 3. Disiplin Fiskal: Mengalihkan beban stabilitas ekonomi dari kebijakan moneter (BI) kembali ke kebijakan fiskal (Kemenkeu).

"Pasar tidak bisa dilawan dengan klaim bahwa semuanya aman. Yang dibutuhkan saat ini adalah sense of urgency dan kejujuran fiskal sebelum badai ekonomi global benar-benar menghantam sepenuhnya," tulis laporan tersebut mengutip diskusi para ekonom. (*)

Kanvas Kosong di Tengah Pusaran Nikel: Ujian Kejujuran Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, membuat pengakuan mengejutkan dalam sebuah wawancara politik nasional. Di tengah bayang-bayang utang budi politik dan kekayaan tambang nikel yang masif, Sherly secara terbuka menyebut dirinya sebagai "kertas kosong" yang tidak memahami bahasa politik bersayap, namun bertekad menjaga integritas tanpa praktik politik uang.

Kejujuran Transaksional: "Kita Saling Memanfaatkan"

Berbeda dengan politisi pada umumnya yang kerap berlindung di balik retorika idealisme, Sherly memberikan jawaban dingin namun jujur saat ditanya mengenai dukungan partai politik. Ia mengakui adanya simbiosis mutualisme dalam kemenangannya yang meraup 51% suara.

"Dalam hidup ini kita semua saling memanfaatkan dengan tujuan masing-masing. Tujuan saya waktu itu saya harus menang dan menyelesaikan janji almarhum," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa ia sadar akan adanya transaksi dukungan, meski ia mengaku belum menyiapkan diri menghadapi "tagihan" politik yang pasti akan datang dari delapan partai koalisinya.

Paradoks Nikel dan BUMD yang Mati Suri

Sherly mewarisi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia—mencapai 39%—akibat hilirisasi nikel. Namun, ia mengungkapkan fakta pahit: Maluku Utara tidak memiliki satu pun Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama daerah.

Dengan nilai ekspor smelter mencapai Rp150 triliun dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tambahan sebesar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun jika memiliki IUP sendiri, Maluku Utara justru absen menikmati hasilnya secara langsung. Hal ini disebabkan BUMD setempat yang tidak aktif sejak 2016 akibat pengawasan ketat BPK dan KPK. Sherly kini berpacu dengan waktu untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Melawan Arus Politik Uang dan Dinasti

Kemenangan Sherly menarik perhatian karena ia mengklaim tidak menggunakan money politics pada hari pemilihan. Dengan total 367.000 pemilih, ia menekankan pentingnya memulai kepemimpinan dengan cara yang benar agar tidak berakhir "memperbudak nurani" rakyat.

Mengenai tudingan politik dinasti dan oligarki, Sherly membela diri dengan menunjukkan rekam jejak mendiang suaminya, Benny Laos. Ia mengklaim LHKPN suaminya justru menurun selama menjabat sebagai Bupati Morotai, sebuah anomali di tengah tren pejabat yang semakin kaya setelah menjabat.

Antara Keteguhan dan Naif

Perjalanan Sherly dimulai dari tragedi ledakan kapal pada 12 Oktober 2024 yang merenggut nyawa suaminya, tepat 42 hari sebelum pilkada. Maju karena dorongan anak-anak dan janji melanjutkan visi sang suami, Sherly menghabiskan sembilan bulan pertamanya belajar birokrasi dari nol, bahkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (ChatGPT) untuk memahami persoalan teknis.

Kini, pertanyaan besar menggantung: mampukah seorang "kanvas kosong" bertahan di tengah sistem politik yang haus akan balas budi? Sherly menutup dengan sebuah tantangan waktu. "Undang saya lagi 5 tahun dari sekarang. Saya akan duduk di sini dan bilang: I did it."  (*)

APBN Per April 2026 Defisit Rp240,1 Triliun, Pengamat Usulkan Pemangkasan MBG Segmented untuk Selamatkan Keuangan Negara

Kondisi APBN per April 2026 disebut sedang berada di zona merah dengan defisit mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari APBN hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini. Pengamat ekonomi Hersubeno Arif mengingatkan, jika gaya pengelolaan keuangan negara tidak berubah, defisit berpotensi tembus di atas 3 persen, apalagi ditambah lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

Dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (16/4/2026), Hersubeno membeberkan sejumlah skenario yang bisa menyelamatkan APBN, salah satunya dengan mengubah skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari universal menjadi segmented alias hanya untuk anak yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau kita pakai data Kementerian Kesehatan 2025 yang prevalensi stuntingnya hanya 19,8 persen, maka target penerima MBG turun drastis dari 82,9 juta anak menjadi sekitar 16,4 juta anak. Kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp66,33 triliun, bukan Rp335 triliun. Artinya, negara bisa menghemat Rp268,67 triliun,” ujar Hersubeno.

Ia menambahkan, angka penghematan tersebut hampir persis menutup defisit Rp240 triliun yang sudah terjadi di kuartal pertama 2026. “Defisit langsung ketutup. Enggak perlu pangkas dana alokasi daerah atau belanja kementerian lain,” tegasnya.

Harga Minyak Jebolkan Asumsi APBN, Subsidi BBM Membengkak

Hersubeno menyoroti tekanan eksternal dari fluktuasi harga minyak dunia yang sangat dipengaruhi kebijakan Presiden AS Donald Trump. Harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel dan terendah sekitar 90 dolar AS—jauh di atas asumsi APBN 70 dolar AS.

“Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel, beban subsidi bisa naik sekitar Rp10 triliun. Kalau harga sekarang sudah lebih dari 20 dolar di atas asumsi, maka potensi tambahan subsidi mencapai ratusan triliun. APBN jebol,” jelasnya.

Menteri Keuangan Klaim Aman, Ternyata SAL di BI Tinggal Rp10 Triliun

Hersubeno mengungkap kejanggalan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Awalnya, Purbaya meyakinkan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) di level aman Rp280 triliun dan meyakini defisit hanya akan berkisar 2,89–2,9 persen.

Namun selang sebulan, Purbaya mengakui bahwa dana pemerintah di Bank Indonesia hanya tinggal Rp10 triliun. Sebab, dari total Rp320 triliun, Rp200 triliun telah dipindahkan ke perbankan Himbara dan Rp100 triliun lainnya juga dialihkan.

“Padahal sebelumnya dia bilang ‘saya jago, enggak mungkin defisit tembus 3 persen’. Sekarang sakit kepala, minum puyer tiga kali sehari,” sindir Hersubeno.

Efisiensi Ala Prabowo: Hemat Rp8 Triliun, Tapi MBG Jadi Big Tabu

Presiden Prabowo Subianto disebut menolak usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menerbitkan Perpu agar defisit bisa melampaui 3 persen. Prabowo memilih efisiensi belanja operasional dan peningkatan penerimaan negara, serta mengklaim telah menghemat Rp8 triliun dari potensi korupsi.

Namun, menurut Hersubeno, pilihan paling logis adalah memangkas anggaran MBG yang super jumbo. “Tapi baik Erlangga maupun Purbaya enggak berani otak-atik MBG karena itu janji kampanye dan big tabu bagi Prabowo,” katanya.

Kabar Terbaru: MBG Hanya untuk Anak Kurang Mampu, Potensi Hemat Rp268 Triliun

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nani S. D. mengumumkan bahwa MBG ke depan hanya difokuskan pada anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi dari keluarga kurang mampu, termasuk pesantren kecil, anak jalanan, ibu hamil, dan balita. Program bersifat sukarela, tidak dipaksakan bagi siswa mampu.

“Kalau ini benar dan dijalankan serius, Pak Prabowo sudah insaf. MBG bukan harga mati lagi. Ini kabar baik. Pemerintah bisa punya dana segar Rp268 triliun untuk menambal defisit tanpa membatalkan program,” ujar Hersubeno.

Ia menegaskan, mengubah MBG dari universal menjadi segmented bukan bentuk ingkar janji, melainkan kejujuran politik dan rasionalitas ekonomi. “Lebih baik memberi gizi maksimal kepada 16,4 juta anak yang benar-benar butuh daripada membagi rata ke yang sudah mampu, sementara APBN kita berdarah-darah,” pungkasnya. (*)

Pemangkasan MBG Segmented

Diplomasi Fiskal di Tengah Ketidakpastian: Saat Dunia Bingung dengan Ketahanan Indonesia

Berikut adalah esai yang disusun berdasarkan informasi dari akun X @LambeSahamjja mengenai diplomasi fiskal Menteri Keuangan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc. di kancah internasional. Kamis, 16 April 2026.

Diplomasi Fiskal di Tengah Ketidakpastian: Saat Dunia Bingung dengan Ketahanan Indonesia

Pertemuan tahunan dengan deretan lembaga keuangan raksasa dunia—mulai dari Goldman Sachs, Fidelity, hingga International Monetary Fund (IMF) dan World Bank—biasanya menjadi ajang bagi banyak negara untuk mencari dukungan atau bantuan finansial. Namun, kunjungan Menteri Keuangan Purbaya kali ini justru membawa narasi yang berbeda. Alih-alih datang sebagai pemohon, Indonesia hadir sebagai pemberi penjelasan atas fenomena ekonomi yang membuat para investor dan lembaga global merasa heran: ketahanan di tengah guncangan.

Salah satu poin yang paling mencolok adalah sesi pertemuan dengan 18 investor besar dunia. Pertanyaan yang mereka ajukan seragam, yaitu rasa penasaran mengenai bagaimana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat namun tetap menjaga anggaran tetap terkendali. Strategi fiskal yang dijelaskan Menkeu tampaknya memberikan angin segar, terbukti dengan adanya sinyal kuat masuknya modal asing ke pasar modal Indonesia dalam waktu dekat.

Interaksi yang cukup tajam terjadi saat Menkeu Purbaya berhadapan langsung dengan Direktur IMF, Kristalina Georgieva. Dalam sebuah pernyataan diplomasi yang tergolong berani, Indonesia menegaskan posisinya yang tidak membutuhkan dana talangan. Dengan bantalan fiskal sebesar Rp420 triliun, pemerintah merasa memiliki pengaman (buffer) yang cukup kuat untuk menyerap guncangan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia. Penolakan halus terhadap tawaran bantuan ini menandai pergeseran posisi tawar Indonesia di mata internasional; dari negara yang membutuhkan bantuan menjadi negara yang dijadikan contoh performa positif.

Senada dengan IMF, World Bank dan lembaga pemeringkat S&P juga menyatakan kepuasannya terhadap strategi fiskal Indonesia. Keraguan global mengenai kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran tampaknya mulai terkikis. World Bank bahkan mulai menjajaki kemungkinan kerja sama yang lebih mendalam, melihat posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling stabil di tengah ketidakpastian global saat ini.

Namun, di balik keberhasilan narasi internasional tersebut, terdapat catatan kritis yang perlu menjadi perhatian. Meskipun angka-angka makro dan cadangan fiskal sebesar Rp420 triliun terlihat meyakinkan bagi investor global, tantangan utamanya adalah memastikan dampak pertumbuhan tersebut benar-benar meresap hingga ke akar rumput. Kepuasan lembaga internasional dan sinyal positif pasar modal harus berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh para pekerja harian, petani, dan sektor UMKM.

Secara keseluruhan, perjalanan diplomasi Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berdiri di posisi yang cukup solid. Pengakuan dari IMF dan minat kerja sama dari World Bank adalah sinyal stabilitas, namun tugas rumah terbesar selanjutnya adalah menjaga agar stabilitas tersebut tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga menjadi kekuatan nyata bagi ekonomi domestik. (*)

Menyingkap Tabir "Beyond the Law": Anatomi Intelijen dalam Ruang Demokrasi

Dunia intelijen selama ini identik dengan lorong-lorong gelap dan bisikan rahasia. Namun, pengakuan blak-blakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, dalam siniar On The Record, baru-baru ini merobek tirai tersebut. Pernyataannya bukan sekadar anekdot pensiunan, melainkan sebuah refleksi fundamental tentang pertanyaan yang menghantui setiap negara demokrasi: Siapa yang mengawasi mereka yang bekerja di wilayah yang tidak bisa diawasi?

Bekerja di Wilayah "Beyond the Law"

Esensi dari pekerjaan intelijen, menurut Ponto, adalah tindakan yang berada di luar jangkauan hukum biasa (beyond the law). Ia memberikan analogi yang tajam: jika warga biasa mencetak uang di rumah, itu adalah kriminal; namun jika negara melakukannya, itu adalah kebijakan moneter. Begitu pula dengan intelijen. Memasuki rumah tanpa izin adalah pelanggaran hukum bagi warga sipil, namun menjadi sebuah "operasi" ketika negara yang memerintahkannya.

Namun, ada kontrak sunyi yang mengerikan di sini. Tidak ada impunitas otomatis. Jika seorang operatif tertangkap, negara—melalui atasan—seringkali akan memutus rantai (deniability). Operatif tersebut akan dianggap bertindak atas inisiatif pribadi, menanggung beban hukum sendirian, sementara sistem tetap berjalan tanpa cacat di permukaan.

Bahasa Isyarat dan Perintah Implisit

Sisi paling krusial dari mekanisme ini adalah bagaimana perintah diturunkan. Dalam dunia intelijen profesional, hampir mustahil menemukan perintah tertulis yang eksplisit untuk melakukan tindakan represif. Perintah dikemas dalam ambiguitas yang disengaja.

Frasa seperti "cabut rumput teki" atau "saya tidak ingin mendengar kabar orang itu lagi" adalah sinyal. Para intelijen yang terlatih akan menafsirkan isyarat tersebut menjadi tindakan nyata, mulai dari persuasi lunak hingga tindakan paling ekstrem. Desain perintah yang implisit ini memastikan para pemegang kekuasaan di puncak piramida selalu memiliki ruang untuk mengelak dari tanggung jawab hukum (deniability).

*Kasus Andri Yunus dan Cacat Operasi*

Diskusi mengenai kapabilitas intelijen ini tak pelak bersinggungan dengan kasus kekerasan yang menimpa aktivis, seperti penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Analisis Ponto menarik: jika sebuah operasi dirancang secara profesional oleh negara untuk melenyapkan target, maka target tersebut seharusnya tidak akan pernah "kembali pulang."

Keberadaan korban yang masih hidup bisa diinterpretasikan dalam dua kemungkinan: ini adalah pesan teror yang sengaja dibiarkan bersisa, atau justru dilakukan oleh unsur-unsur intelijen yang tidak profesional—mereka yang memiliki akses pada kapabilitas operasional namun minim penilaian (judgment) dan pendidikan formal. Fenomena "intelijen tanpa seleksi" inilah yang disebut Ponto sebagai ancaman nyata karena ketidakterukurannya.

Stigmatisasi Kritik dan Bahaya Bagi Demokrasi

Salah satu poin paling mengkhawatirkan adalah cara pandang intelijen terhadap kelompok kritis dan LSM. Ponto mengonfirmasi bahwa pengawasan (surveillance) terhadap mereka dianggap wajar. Bahkan, muncul narasi bahwa mereka yang mempertanyakan urgensi badan intelijen dianggap telah terpapar pengaruh asing atau menjadi korban penggalangan negara lain.

Istilah "rumput teki" yang perlu dicabut adalah metafora yang berbahaya bagi demokrasi. Dalam sistem yang sehat, mengkritik kebijakan atau mempertanyakan lembaga negara adalah hak konstitusional. Menggeser kritik menjadi ancaman negara yang sah untuk "ditertibkan" adalah garis tipis yang memisahkan alat pertahanan negara dengan alat pembungkaman.

Antara Informasi dan Pengaruh

Prinsip tertinggi yang diungkapkan adalah: "Don't lie, but don't tell the truth" (Jangan berbohong, tapi jangan katakan kebenaran yang sesungguhnya). Pengakuan Ponto tentang upayanya mempengaruhi audiens dan pembawa acara dalam podcast tersebut menunjukkan bahwa setiap informasi yang keluar dari mulut seorang intelijen adalah bagian dari "operasi" itu sendiri.

Intelijen profesional adalah kebutuhan absolut negara untuk mendeteksi ancaman luar. Namun, tanpa mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang berfungsi, institusi ini sangat rentan berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk mematikan nalar kritis warganya. Di titik itulah, kita harus mulai bertanya: sejauh mana garis beyond the law boleh ditarik sebelum ia akhirnya melumat demokrasi itu sendiri? (*)

Menagih Janji Reformasi: "Sebodoh Apakah Kita?"

Sebuah tamparan keras mendarat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa, 14 April 2026. Di tengah keriuhan prosedur hukum yang biasanya kaku dan penuh eufemisme, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, melontarkan sebuah pertanyaan yang bukan hanya menggugat nalar hukum, tapi juga nurani kebangsaan kita:

 

*"Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu?"*

Kalimat ini bukan sekadar retorika akademis. Ini adalah kulminasi dari rasa frustrasi yang telah membusuk selama hampir tiga dekade. Zainal tidak datang untuk berbasa-basi diplomatik. Ia datang untuk menelanjangi sebuah anomali hukum yang telah dibiarkan hidup subur sejak runtuhnya rezim Orde Baru.

*Warisan yang Tak Tersentuh*

Inti persoalannya adalah **Undang-Undang Peradilan Militer**. Produk hukum tahun 1997 ini adalah artefak politik dari zaman ketika militer memiliki hak istimewa yang hampir tak tertembus hukum sipil. Saat itu, sistem memang didesain untuk memagari akuntabilitas publik.

Namun, reformasi 1998 seharusnya sudah mengubah segalanya. Tap MPR Tahun 2000 dan Pasal 65 UU TNI Tahun 2004 sudah memberikan mandat yang sangat terang benderang: anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di pengadilan umum.

Landasan hukum kita telah berputar 180 derajat, namun UU Peradilan Militer tetap berdiri kokoh sebagai benteng terakhir impunitas.

Selama hampir 20 tahun, alasan yang direproduksi oleh pemerintah dan parlemen selalu sama, berlindung di balik Pasal 74 yang menyatakan undang-undang lama tetap berlaku hingga ada undang-undang baru. Sebuah pasal transisi yang ironisnya dijadikan alasan untuk "diam di tempat" secara permanen.

*Antara "Inability" dan "Unwillingness"*

Zainal Arifin menegaskan bahwa kebuntuan ini bukan soal *inability* atau ketidakmampuan. Indonesia memiliki barisan akademisi hukum terbaik, memiliki DPR, dan memiliki pemerintah dengan sumber daya yang melimpah. Masalah sesungguhnya adalah *unwillingness*—ketidakmauan politik.

Absennya kemauan ini membawa implikasi yang nyata dan pedih bagi warga sipil. Ketika kekerasan atau pembunuhan dilakukan oleh oknum militer terhadap rakyat biasa, mereka diseret ke pengadilan militer. Di sana, hakimnya adalah militer, prosesnya sering tertutup, dan hasilnya kerap kali melukai rasa keadilan keluarga korban. Ini bukan lagi soal teori hukum di atas kertas; ini adalah praktik ketidakadilan yang direproduksi secara berulang terhadap mereka yang tak berdaya.

*Bola Panas di Meja Mahkamah*

Pernyataan keras Zainal hari ini adalah sebuah tantangan terbuka bagi Mahkamah Konstitusi. Apakah MK akan terus membiarkan "pekerjaan rumah" ini mengambang dalam ketidakpastian, atau akankah mereka mengambil peran sebagai katalisator perubahan?

Sidang hari ini menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara. Ada undang-undang yang sudah jelas kedaluwarsa dan bertentangan dengan konstitusi, namun tetap dibiarkan eksis karena ada pihak yang diuntungkan oleh situasi tersebut.

Profesor Zainal Arifin telah memberikan nama yang tepat untuk kebungkaman kita selama ini. Kini, bola panas itu ada di tangan para hakim konstitusi. Akankah kita terus memelihara "kebodohan" kolektif ini, atau akhirnya berani menuntaskan janji reformasi yang sudah lama dikhianati? (*)

Ironi Anggaran Makan Gratis: Antara Gizi Anak dan Belanja Perangkat Elektronik

JAKARTA – Klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, terkait rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memicu gelombang skeptisisme publik. Alih-alih meredakan kekhawatiran, rincian pagu anggaran yang dipaparkan dinilai mencerminkan prioritas yang janggal: program yang seharusnya berfokus pada isi piring siswa, kini tampak lebih menyerupai proyek pengadaan barang dan jasa skala besar.

1. Laptop dan "Digitalisasi" Perut Lapar

Poin pertama yang menjadi sorotan tajam adalah pengadaan laptop. Meski Dadan Hindayana mengklarifikasi bahwa jumlah unit yang dibeli pada tahun 2025 "hanya" 5.000 unit—bukan 32.000 unit seperti isu yang beredar—angka ini tetap menyisakan tanda tanya besar.

Jika diasumsikan harga satu unit laptop standar perkantoran mencapai Rp10 juta, maka negara merogoh kocek hingga Rp50 miliar. Publik mempertanyakan urgensi birokrasi digital yang begitu masif di saat urgensi utama adalah distribusi pangan di daerah pelosok. Apakah efektivitas gizi anak sekolah diukur dari kecanggihan perangkat keras di meja kantor pusat?

2. Dapur Umum atau Restoran Mewah?

Klarifikasi mengenai anggaran alat masak juga tak kalah kontroversial. Dadan memaparkan bahwa dengan realisasi sebesar Rp245 miliar untuk 315 titik, artinya satu unit dapur satuan pelayanan mendapatkan alokasi sekitar Rp780 juta.

Angka fantastis ini dinilai terlalu tinggi jika tujuannya hanya untuk menyediakan fasilitas masak standar. Dengan modal hampir satu miliar per lokasi, ekspektasi publik tentu bukan sekadar dapur umum biasa, melainkan fasilitas kelas atas. Namun, kekhawatiran muncul: apakah anggaran sebesar itu benar-benar akan berdampak pada kualitas makanan, atau hanya menjadi ajang pengadaan alat-alat bermerek yang tidak menyentuh kesejahteraan petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku?

3. Ketergantungan pada Event Organizer (EO)

Mungkin poin yang paling mengusik rasa keadilan adalah alokasi Rp113 miliar untuk membayar jasa Event Organizer (EO). Alasan BGN bahwa internal mereka "belum siap" dianggap sebagai pengakuan atas ketidaksiapan manajerial sebuah badan yang sudah memegang mandat triliunan rupiah.

Kritik pedas mengalir: mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk memberdayakan kelompok masyarakat bawah, seperti Ibu-ibu PKK di desa-desa, untuk mengelola konsumsi secara swakelola? Penggunaan EO korporasi dianggap sebagai pemborosan yang hanya memperkaya segelintir pengusaha di Jakarta, ketimbang mendistribusikan ekonomi ke akar rumput.

4. Polemik Kaos Kaki dan Akuntabilitas

Terkait isu pengadaan kaos kaki yang dikaitkan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam skema program ini, Dadan Hindayana memberikan jawaban yang bersifat teknis "swakelola", yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab. Bagi publik, baik itu BGN maupun Unhan, keduanya menggunakan dana APBN yang berasal dari pajak rakyat. Penjelasan teknis mengenai perpindahan anggaran antarlembaga tidak menghapus pertanyaan mendasar: Mengapa dana program makanan harus bersinggungan dengan belanja perlengkapan pakaian di institusi militer?

Kesimpulan: Strategi Pemadam Kebakaran?

Rentetan klarifikasi dari Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku pimpinan BGN ini lebih terlihat sebagai strategi "pemadam kebakaran" untuk meredam opini negatif ketimbang memberikan transparansi yang substansial.

Program Makan Bergizi Gratis berada dalam ancaman serius jika anggaran "lumer" di tengah jalan untuk urusan administratif, laptop, dan jasa pihak ketiga. Tanpa pengawasan ketat, dikhawatirkan ambisi besar untuk mencerdaskan bangsa melalui gizi justru berakhir menjadi pesta pora pengadaan barang yang menjauh dari perut anak-anak sekolah yang membutuhkan.

Rakyat kini menunggu: kapan anggaran triliunan ini benar-benar mewujud menjadi daging, telur, dan susu di atas meja makan anak-anak pelosok, bukan sekadar angka di layar laptop baru pejabat? (*)

Menghadang "El Nino Godzilla": Menakar Kesiapan Ketahanan Pangan Nasional

SURABAYA – Bayang-bayang fenomena iklim ekstrem "El Nino Godzilla" mulai menghantui sektor pertanian Indonesia pada pertengahan tahun 2026. Dalam sebuah dialog interaktif di RRI Pro 1 Surabaya pada Selasa (14/4), para pakar memperingatkan bahwa meski saat ini sebagian wilayah masih mengalami hujan, ancaman kekeringan hebat berada tepat di depan mata.

Peringatan Dini: Bukan Sekadar Prediksi

Ketua Pokja Prediksi Bulanan dan Musiman BMKG Pusat, **Dr. Supari**, menegaskan bahwa indikator suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan tren pemanasan yang signifikan. Walaupun kondisi saat ini masih berada pada fase netral menuju peralihan, El Nino diprediksi akan mulai menguat pada Mei hingga Juni 2026.

"Kami khawatir kondisinya akan sangat kering. Jangan sampai masyarakat lengah karena melihat sekarang masih sering hujan lebat. Ini justru waktu yang krusial untuk memanen air hujan sebelum kemarau tiba," ujar Dr. Supari. Ia juga menambahkan bahwa krisis iklim global berpotensi membuat intensitas El Nino di masa depan menjadi lebih sering dan lebih kuat.

Mitigasi: Melampaui Infrastruktur Fisik

Menanggapi ancaman tersebut, **Gunawan** dari *Steering Committee* Komite Nasional Keluarga, menyoroti pentingnya langkah mitigasi yang konkret di sektor hulu. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pembangunan fisik seperti bendungan atau embung, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan petani melalui asuransi pertanian dan pemilihan benih yang adaptif.

> "Strategi kita harus integratif—menghubungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kita adalah bangsa maritim yang seharusnya memiliki memori kolektif dan kearifan lokal dalam mengelola air, seperti sejarah Selokan Mataram di Yogyakarta," papar Gunawan.

> 

Ia menekankan tiga pilar utama ketahanan pangan yang harus dijaga selama El Nino:

 1. *Ketersediaan:* Adaptasi pola tanam dan infrastruktur air.

 2. *Distribusi:* Menjamin kelancaran transportasi pangan meski terjadi hambatan cuaca.

 3. *Konsumsi:* Mendorong penganekaragaman konsumsi agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas.

Tantangan Tata Kelola Air

Dialog ini juga menangkap keresahan masyarakat. Seorang pendengar menekankan bahwa Indonesia sebenarnya dikaruniai sumber daya air yang melimpah dengan ribuan sungai dan curah hujan tinggi. Masalah utamanya seringkali bukan pada ketersediaan alam, melainkan pada tata kelola dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem penyimpanan air alami.

Sektor hortikultura, seperti cabai dan bawang, dipetakan sebagai komoditas yang paling rentan terdampak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan kelembagaan tani mandiri menjadi kunci agar peringatan dini dari BMKG tidak berakhir sebagai data yang sia-sia di atas meja.

Menuju Pertanian Berkelanjutan

Menghadapi "Godzilla" iklim ini, Gunawan mengajak pemerintah untuk lebih menghargai kemampuan petani dalam menciptakan benih lokal yang tahan kering. "Pemberdayaan tidak boleh bersifat tunggal dari atas ke bawah. Pengalaman petani dalam bertahan secara mandiri harus didukung oleh kebijakan negara," pungkasnya.

Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional, kini memikul beban berat untuk membuktikan bahwa pemetaan risiko dan strategi mitigasi yang disusun mampu menjaga stabilitas stok pangan nasional di tengah cekaman panas yang ekstrem. (*)

Penulis: Firnas Muttaqin

Editor: Redaksi MON