Morowali: Ketika Tanah Kaya Nikel Tak Lagi Dimiliki Rakyatnya

Ada satu kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang membuka tabir tentang wajah lain hilirisasi nikel di Indonesia. Bukan wajah pembangunan yang megah di brosur investasi. Bukan pula narasi kebangkitan industri nasional yang sering diperdengarkan di panggung-panggung politik.

Melainkan cerita tentang sebuah daerah kaya raya yang justru merasa kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri.

Nama tokoh itu Irwan Arya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali periode 2014–2019. Putra asli daerah yang selama bertahun-tahun berada di lingkar kekuasaan lokal. Namun ketika datang ke Jakarta, ia tidak membawa proposal proyek, tidak meminta jabatan, dan tidak mencari keuntungan politik. Ia datang membawa peringatan.

Menurut Irwan, wilayah Morowali kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri.

“Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana,” ujarnya.

Pernyataan itu terdengar berlebihan. Tetapi ketika fakta-fakta di lapangan diurai satu per satu, kekhawatiran itu menjadi sulit diabaikan.

Morowali saat ini adalah pusat industri nikel terbesar di Indonesia, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan industri PT IMIP berdiri di atas ribuan hektare lahan dengan tiga smelter raksasa, pabrik baja stainless, pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik, hingga pelabuhan besar yang mampu menampung puluhan kapal sekaligus.

Nilai bisnisnya mencapai puluhan triliun rupiah. Satu perusahaan tambang saja disebut mampu menghasilkan jutaan ton nikel hanya dalam hitungan bulan.

Namun di tengah perputaran uang sebesar itu, pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali hanya berkisar sekitar Rp200 miliar per tahun.

Perusahaan menikmati keuntungan triliunan rupiah, sementara daerah penghasil hanya menerima bagian yang oleh Irwan diibaratkan “seperti anak kecil diberi permen sebiji.”

Ironi itu menjadi semakin tajam ketika lembaga pengawas daerah justru tidak memiliki akses terhadap kawasan industri tersebut.

Irwan mengaku selama lima tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali, ia hampir tidak pernah bisa masuk ke kawasan IMIP. Satu-satunya kesempatan hanyalah ketika Presiden Joko Widodo datang meresmikan smelter. Itu pun sekadar menghadiri acara seremonial.

Di luar itu, akses disebut sangat dibatasi. Permintaan kunjungan harus melalui kantor pusat di Jakarta dan kerap berujung tanpa kepastian.

Akibatnya, DPRD sebagai representasi rakyat tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam kawasan industri.

Mereka tidak memperoleh data pasti mengenai jumlah tenaga kerja asing yang masuk, volume produksi smelter, maupun besaran keuntungan yang dihasilkan.

Di tanah Indonesia sendiri, wakil rakyat daerah mengaku tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan.

Sorotan paling serius muncul dalam isu tenaga kerja asing dan pengawasan negara.

Di kawasan IMIP terdapat bandara khusus milik perusahaan. Menurut Irwan, setiap hari pesawat berbadan besar seperti Airbus dan Boeing bisa mendarat dua hingga tiga kali.

Persoalannya, ia menilai pengawasan negara di kawasan itu sangat minim.

Ia mempertanyakan keberadaan imigrasi, bea cukai, maupun institusi pengawasan resmi lainnya di bandara tersebut. Dalam kesaksiannya, penerbangan dari luar negeri sempat disebut dapat langsung masuk ke kawasan industri tanpa pengawasan memadai.

Belakangan pola penerbangan disebut berubah: penumpang dari China transit lebih dahulu ke Manado sebelum melanjutkan penerbangan domestik menuju Morowali. Namun menurut Irwan, substansi persoalan tetap sama — negara dianggap tidak hadir secara penuh dalam pengawasan.

Klaim lain yang lebih kontroversial juga disampaikan. Ia menyebut setiap kali ada upaya investigasi terkait tenaga kerja asing, para pekerja tertentu justru disembunyikan dari pantauan.

Di sisi lain, kawasan industri terus berkembang menjadi kota tersendiri. Jalan-jalan internal disebut menggunakan tulisan Mandarin, tersedia apartemen khusus pekerja asing, hotel berbintang, hingga fasilitas modern yang jika dilihat dari udara disebut menyerupai kota maju.

Kontras dengan kondisi di luar kawasan.

Warga lokal masih menghadapi jalan rusak, listrik yang kerap padam, dan lapangan kerja yang menurut banyak warga semakin sulit diakses. Alih-alih menikmati limpahan kekayaan nikel, sebagian masyarakat justru merasa tersisih di tanah mereka sendiri.

Narasi “negara dalam negara” bahkan sempat muncul dalam diskursus nasional. Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin, pernah mengingatkan tentang potensi masalah kedaulatan di kawasan industri strategis seperti Morowali.

Namun menurut Irwan, hingga kini tidak ada perubahan besar yang dirasakan masyarakat lokal.

Kritiknya tidak berhenti pada soal industri dan investasi. Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya berhadapan dengan hukum.

Irwan mengaku pernah dipenjara karena meneruskan voice note mengenai warga negara asing yang meninggal akibat COVID-19 di kawasan industri. Informasi itu, menurutnya, diteruskan untuk dilaporkan kepada tim penanganan COVID daerah.

Namun ia justru ditangkap dengan tuduhan menyebarkan hoaks.

Baginya, pengalaman itu memperlihatkan bagaimana hukum terasa lebih keras kepada warga biasa dibanding kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Kasus Morowali kemudian menjadi simbol pertanyaan yang lebih luas: untuk siapa sebenarnya hilirisasi nikel dijalankan?

Indonesia memang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah mempromosikan hilirisasi sebagai jalan menuju industrialisasi dan kemajuan ekonomi nasional. Nikel Indonesia menjadi rebutan dunia karena merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Tetapi di Morowali, banyak warga merasa hanya menjadi penonton dari kekayaan yang keluar dari tanah mereka sendiri.

Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi. Tidak memiliki kuasa pengawasan. Tidak menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan nilai sumber daya yang diambil.

Sementara mereka yang bersuara keras kerap berhadapan dengan tekanan, kriminalisasi, atau marginalisasi.

Karena itu, kritik Irwan sesungguhnya bukan sekadar kritik terhadap perusahaan atau tenaga kerja asing. Ini adalah kritik terhadap negara yang dianggap gagal memastikan bahwa industrialisasi tetap berada dalam kendali rakyat dan konstitusi.

Pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto terdengar sederhana, tetapi mengandung kegelisahan mendalam.

“Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang selalu bilang semua baik-baik saja di lapangan. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung.”

Kalimat itu menggambarkan jurang antara laporan resmi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Tanpa pengawasan yang kuat, distribusi manfaat yang adil, dan keberpihakan kepada rakyat lokal, sumber daya justru bisa melahirkan ketimpangan baru.

Morowali hari ini adalah cermin dari pertarungan besar itu: antara investasi dan kedaulatan, antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara pembangunan nasional dan hak masyarakat lokal.

Di tengah gemerlap smelter, hotel mewah, dan lalu lalang pesawat industri, masih ada pertanyaan yang belum terjawab:

Apakah rakyat Morowali benar-benar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri?

Porsche Mewah Berpelat Dinas TNI Jadi Sorotan, Biaya Kepemilikan Diperkirakan Capai Rp1,8 Miliar

Sebuah Porsche Macan hitam berpelat dinas merah milik TNI dengan kode “84155-00” menjadi sorotan publik setelah terlihat terparkir di jalanan kota. Kendaraan SUV mewah asal Jerman itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa pejabat di balik kemudinya, sekaligus memicu perdebatan soal transparansi fasilitas pejabat negara.

Kode “00” pada pelat merah TNI diketahui merujuk pada kendaraan yang berada di lingkungan Markas Besar TNI (Mabes TNI), bukan satuan daerah seperti Kodam atau pangkalan angkatan. Hal itu memunculkan dugaan bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh pejabat tinggi yang bertugas langsung di pusat komando TNI di Jakarta.

Porsche Macan sendiri bukan kendaraan biasa. Untuk unit bekas generasi pertama keluaran 2015–2021 dalam kondisi baik, harga pasarnya masih berkisar Rp900 juta hingga Rp1,3 miliar. Sementara versi terbaru di Indonesia dijual mulai Rp1,7 miliar hingga Rp2,65 miliar untuk varian tertinggi GTS.

Selain harga beli yang fantastis, biaya operasional mobil ini juga sangat tinggi. Estimasi total kepemilikan selama lima tahun disebut dapat mencapai sekitar Rp1,784 miliar. Angka tersebut mencakup harga kendaraan, pajak, servis, bahan bakar, asuransi, hingga biaya perawatan tak terduga.

Pajak kendaraan mewah untuk Porsche Macan diperkirakan mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta per tahun. Dalam lima tahun, total pajak dapat menembus Rp150 juta sampai Rp250 juta. Belum termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) saat pembelian baru yang bisa mencapai 40 persen dari harga kendaraan.

Biaya servis kendaraan premium ini juga tidak murah. Servis rutin tahunan berkisar Rp6,5 juta hingga Rp23 juta tergantung jenis perawatan. Tarif jasa servis Porsche bahkan dihitung per jam dengan biaya sekitar Rp900 ribu di luar harga suku cadang. Total biaya servis dan sparepart selama lima tahun diperkirakan mencapai Rp90 juta hingga Rp120 juta.

Untuk bahan bakar, Porsche Macan diwajibkan menggunakan BBM beroktan tinggi minimal RON 95 atau setara Pertamax Turbo. Dengan konsumsi rata-rata sekitar 1 liter untuk 8 kilometer dan asumsi penggunaan 1.500 kilometer per bulan, biaya bahan bakar diperkirakan mencapai Rp2,6 juta per bulan atau sekitar Rp159 juta dalam lima tahun.

Estimasi pengeluaran lainnya mencakup asuransi sekitar Rp75 juta selama lima tahun serta biaya penggantian ban, rem, dan kebutuhan mendadak lain yang dapat mencapai Rp50 juta.

Di lingkungan TNI, kendaraan dinas umumnya digunakan oleh perwira menengah hingga perwira tinggi. Namun, penggunaan Porsche Macan dengan spesifikasi dan biaya tinggi seperti ini memunculkan dugaan bahwa penggunanya merupakan perwira tinggi berpangkat minimal bintang dua, seperti Mayjen, Laksda, atau Marsda, yang menduduki jabatan strategis di Mabes TNI.

Beberapa posisi yang berada pada level tersebut antara lain Asisten Panglima TNI, kepala badan atau dinas di lingkungan Mabes TNI, hingga wakil kepala staf angkatan.

Kemunculan kendaraan mewah berpelat dinas ini akhirnya memunculkan pertanyaan publik: apakah mobil tersebut merupakan fasilitas negara atau aset pribadi pejabat terkait. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keterbukaan pejabat publik, transparansi mengenai penggunaan kendaraan mewah dinilai menjadi bagian penting dari akuntabilitas kepada masyarakat. (*)

Bioskop Desa di Tengah Krisis: Ketika DPR Lebih Sibuk Menghibur daripada Mendidik

Di saat harga kebutuhan pokok makin susah dijangkau, rupiah menyentuh Rp17.700 per dolar, dan ancaman PHK terus menghantui banyak keluarga, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh usulan dari DPR.

Bukan soal memperbaiki kualitas pendidikan.

Bukan soal menaikkan gaji guru honorer.

Bukan soal membangun sekolah di daerah terpencil.

Yang diusulkan justru pembangunan 1.000 layar bioskop di desa menggunakan dana APBN 2027.

Usulan itu datang dengan niat yang terdengar indah. Katanya untuk mendukung perfilman daerah, mempromosikan budaya lokal, dan memberi akses hiburan bagi masyarakat desa. Di atas kertas, semuanya terdengar mulia.

Masalahnya, rakyat hari ini sedang tidak kekurangan hiburan.

Rakyat sedang kekurangan penghasilan yang layak.

Di banyak desa, masih ada orang tua yang bingung membayar uang sekolah anak. Masih ada guru honorer yang gajinya hanya Rp1,5 juta sampai Rp2,8 juta per bulan. Bahkan ada sekolah yang fasilitasnya masih jauh dari layak: atap bocor, internet tidak ada, laboratorium kosong, perpustakaan seadanya.

Di tengah kenyataan seperti itu, bioskop terasa seperti jawaban untuk pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan rakyat.

Pertanyaan sederhananya begini:

kalau penghasilan warga desa pas-pasan dan harga sembako terus naik, siapa yang rutin beli tiket bioskop?

Yang lebih penting lagi, apakah bioskop bisa mengubah masa depan anak-anak desa?

Jawabannya jelas: tidak.

Yang mengubah masa depan adalah pendidikan.

Guru yang berkualitas.

Sekolah yang layak.

Akses buku dan internet.

Lingkungan yang mendorong anak berpikir kritis.

Indonesia hari ini justru sedang menghadapi masalah serius di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Skor pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Stunting masih tinggi. Banyak anak tumbuh tanpa gizi cukup dan pendidikan memadai. Dampaknya bukan cuma pada ekonomi keluarga, tapi juga pada kemampuan berpikir generasi berikutnya.

Ironinya, ketika masalah sebesar itu belum selesai, anggaran pendidikan malah dipangkas besar-besaran demi program lain. Tetapi di saat bersamaan, muncul ide membangun bioskop desa dengan uang rakyat.

Ini yang membuat publik bertanya-tanya:

apakah para wakil rakyat benar-benar memahami kebutuhan rakyat yang mereka wakili?

Sebab kalau yang dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup, maka prioritasnya seharusnya jelas. Negara mestinya fokus memperbaiki pendidikan dari akar.

Bayangkan kalau dana untuk 1.000 bioskop itu dipakai untuk hal lain:

membangun perpustakaan desa,

memperbaiki sekolah rusak,

menyediakan internet gratis untuk sekolah terpencil,

memberi beasiswa anak putus sekolah,

atau menaikkan kesejahteraan guru honorer.

Dampaknya akan jauh lebih nyata dan jangka panjang.

Karena guru yang baik bisa mengubah satu generasi.

Sekolah yang layak bisa memutus rantai kemiskinan.

Pendidikan yang kuat bisa membuat rakyat lebih kritis dan mandiri.

Sedangkan bioskop, pada akhirnya, hanya memberi hiburan beberapa jam.

Inilah yang membuat banyak orang merasa DPR semakin jauh dari realitas rakyat. Ketika rakyat memikirkan biaya hidup, sebagian elite justru memikirkan layar hiburan.

Padahal rakyat desa tidak butuh distraksi.

Mereka butuh kesempatan.

Mereka tidak butuh gedung bioskop megah kalau anak-anak mereka masih kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena hiburan tidak pernah cukup untuk mengubah nasib.

Yang mengubah nasib tetap pendidikan. (*)

Kajian Keilmuan Islam: Al-Zalzalah dan Kesadaran tentang Hari Akhir

Dalam kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Hasymi di Masjid At-Taqwa Jagalan pada Kamis malam Jumat, 21 Mei 2026, Al-Qur'an khususnya Al-Zalzalah dikaji sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran manusia tentang hari akhir, pertanggungjawaban amal, dan relasi spiritual antara manusia dengan bumi yang dipijaknya.

Kajian ini menempatkan Al-Zalzalah bukan sekadar sebagai gambaran kedahsyatan kiamat, tetapi sebagai peringatan moral bahwa seluruh aktivitas manusia pada hakikatnya terekam dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

> “Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.”

(QS. Al-Zalzalah: 4–5)

Ayat tersebut menjadi titik sentral penjelasan mengenai fungsi bumi sebagai saksi eksistensial manusia. Dalam perspektif tafsir, bumi tidak diposisikan sebagai benda mati semata, melainkan makhluk ciptaan Allah yang tunduk terhadap kehendak-Nya dan memiliki kemampuan untuk “bersaksi” atas seluruh aktivitas manusia.

Penjelasan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi ﷺ menjelaskan bahwa bumi akan memberikan kesaksian terhadap seluruh amal manusia yang dilakukan di atasnya—baik kebaikan maupun keburukan. Dengan demikian, konsep hisab dalam Islam bukan hanya bersifat abstrak, tetapi memiliki dimensi yang nyata di mana tempat dan lingkungan tempat manusia hidup turut menjadi saksi moral atas perilaku manusia.

Dari sudut pandang keilmuan Islam, ayat ini menunjukkan adanya keterkaitan antara akidah, etika, dan hubungan manusia dengan alam. Alam semesta dalam Islam bukan entitas netral yang terpisah dari manusia, melainkan bagian dari sistem ciptaan Allah yang berjalan sesuai ketetapan-Nya. Karena itu, hubungan manusia dengan bumi seharusnya dibangun di atas kesadaran amanah, bukan eksploitasi dan kelalaian.

Ustadz Yusuf Hasymi kemudian mengaitkan konsep tersebut dengan anjuran Rasulullah ﷺ untuk memperbanyak shalat sunnah di rumah serta berpindah tempat ketika melaksanakan ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan:

> “Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan.”

Secara spiritual, anjuran ini mengandung hikmah agar semakin banyak tempat di bumi yang menjadi saksi sujud seorang hamba. Setiap titik tempat manusia beribadah akan menjadi jejak kesalehan yang kelak berbicara di hadapan Allah SWT. Dalam tradisi pendidikan ruhani Islam, konsep ini melahirkan kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah sehingga terdorong menjaga perilakunya bahkan ketika tidak dilihat orang lain.

Kajian tersebut juga menyinggung problem utama manusia modern, yaitu dominasi cinta dunia yang menyebabkan hilangnya sensitivitas terhadap peringatan akhirat. Fenomena ini dijelaskan melalui Al-Muddassir ayat 49–51 yang menggambarkan manusia lalai seperti keledai liar yang lari ketakutan dari singa. Ayat ini menjadi kritik terhadap manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi menolak kebenaran wahyu karena terikat kepentingan duniawi.

Dalam sejarah Islam, contoh tersebut tercermin pada tokoh Quraisy seperti Walid bin Mughirah yang dikenal cerdas dan terpandang, tetapi menolak dakwah Rasulullah ﷺ. Penolakan terhadap kebenaran bukan disebabkan kurangnya pengetahuan, melainkan karena kesombongan, kepentingan sosial, dan keterikatan terhadap dunia.

Dari sini tampak bahwa Islam tidak hanya mempersoalkan aspek ritual, tetapi juga orientasi hidup manusia. Shalat, zikir, dan ibadah lainnya tidak cukup dipahami sebagai rutinitas formal, melainkan harus melahirkan perubahan akhlak dan kepedulian sosial. Ketika ibadah kehilangan dampak terhadap kepedulian kepada fakir miskin, anak yatim, dan sesama manusia, maka ibadah tersebut berisiko menjadi aktivitas yang hampa secara spiritual.

Kajian ini juga menegaskan keunikan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu dan petunjuk hidup. Berbeda dengan karya sastra yang hanya menyentuh emosi atau karya ilmiah yang hanya mengandalkan rasio, Al-Qur'an berbicara kepada keseluruhan dimensi manusia: akal, hati, ruh, dan naluri sekaligus. Karena itu, wahyu tidak hanya memberi informasi, tetapi membentuk kesadaran dan orientasi hidup manusia.

Pada akhirnya, Al-Zalzalah menghadirkan pesan fundamental bahwa sekecil apa pun amal manusia tidak akan hilang dari perhitungan Allah SWT.

> “Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.”

(QS. Al-Zalzalah: 7–8)

Ayat ini menjadi fondasi etika Islam bahwa seluruh tindakan memiliki konsekuensi moral. Tidak ada amal yang benar-benar tersembunyi, karena bumi, waktu, dan kehidupan manusia sendiri akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT pada hari pembalasan kelak. (*)

“Mereka Merampok Toko Kami”: Jeritan Seller Marketplace yang Kian Tercekik Potongan Biaya

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus dibanggakan, suara para penjual di marketplace justru semakin dipenuhi keluhan. Bukan karena dagangan sepi, melainkan karena keuntungan yang mereka terima terus tergerus oleh berbagai potongan biaya platform.

Sebuah unggahan yang ramai dibicarakan di media sosial memperlihatkan rincian transaksi seorang seller dengan nilai penjualan Rp4.799.000. Namun setelah dipotong berbagai biaya, dana yang diterima penjual hanya Rp3.830.751.

Artinya, hampir Rp1 juta hilang untuk biaya platform.

“Memang brengsek sih ini marketplace. Barang Rp4.799.000 terima cuma Rp3.830.000. Mereka merampok toko,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Rincian potongan itu memperlihatkan bagaimana seller harus menanggung beragam biaya sekaligus. Mulai dari komisi platform sekitar Rp463 ribu, dynamic commission lebih dari Rp311 ribu, biaya layanan cashback hampir Rp192 ribu, hingga biaya pemrosesan pesanan.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dalam ekosistem marketplace hari ini?

Di satu sisi, marketplace menawarkan akses pasar luas, kemudahan transaksi, dan jutaan pengguna aktif. Namun di sisi lain, banyak seller mengaku dipaksa mengikuti berbagai program berbayar agar toko mereka tetap terlihat di algoritma platform.

Program gratis ongkir, cashback, promosi ekstra, hingga iklan internal perlahan berubah dari “opsional” menjadi sesuatu yang nyaris wajib jika ingin bersaing.

Akibatnya, margin keuntungan penjual semakin tipis.

Banyak seller akhirnya menaikkan harga barang untuk menutup biaya platform. Ironisnya, kondisi ini justru membuat harga di marketplace kadang tidak lagi lebih murah dibanding toko offline atau penjualan langsung lewat media sosial.

Keluhan seller sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, para pelaku UMKM digital berkali-kali menyampaikan keberatan terhadap kenaikan komisi dan biaya layanan. Namun karena ketergantungan terhadap trafik marketplace sangat tinggi, sebagian besar penjual tidak punya banyak pilihan selain tetap bertahan.

Bagi seller kecil, situasinya bahkan lebih berat. Mereka harus bersaing dengan toko besar, brand resmi, hingga produk impor murah sambil tetap menanggung biaya platform yang terus bertambah.

Yang paling dikhawatirkan adalah ketika marketplace tidak lagi sekadar menjadi “tempat bertemu penjual dan pembeli”, tetapi berubah menjadi sistem yang membuat seller bekerja keras hanya untuk membayar biaya ekosistem itu sendiri.

Ekonomi digital yang sehat seharusnya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara platform, pembeli, dan penjual. Namun jika potongan biaya terus membengkak tanpa transparansi yang jelas, maka kepercayaan seller bisa perlahan runtuh.

Sebab pada akhirnya, marketplace hidup bukan hanya dari aplikasi dan algoritma, tetapi dari jutaan penjual yang menjaga roda perdagangan tetap berputar setiap hari. (*)

Reposisi Peran Masjid di era modern dan Refleksi Perjuangan Ketauhidan Keluarga Nabi Ibrahim AS.

Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan kembali menggelar Pengajian Ahad Pagi di Masjid Darul Arqom, Kota Pasuruan, Minggu (17/5/2026). Hadir sebagai pembicara utama, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur yang membidangi Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), Ustadz Dr. Hasan Ubaidillah.

Dalam ceramahnya yang berfokus pada momentum menjelang bulan Dzulhijjah, Dr. Hasan membedah secara mendalam tentang reposisi peran masjid di era modern serta tiga hikmah esensial dari refleksi perjuangan ketauhidan keluarga Nabi Ibrahim AS.

Transformasi Masjid Muhammadiyah Naik Kelas

Mengawali kajiannya, Dr. Hasan menekankan pentingnya masjid-masjid Muhammadiyah untuk melakukan transformasi gerakan sosiologis. Masjid tidak boleh lagi sekadar menjadi ruang ibadah ritual yang statis, melainkan harus hadir sebagai pusat solusi dan pemenuhan kelayakan sosial bagi umat.

"Melalui arah gerakan yang baru, kita mendorong masjid-masjid Muhammadiyah bertransformasi naik kelas. Masjid harus menjadi tempat kelayakan sosial; ada layanan kesehatan, santunan, hingga biro konsultasi keluarga sakinah yang dikelola oleh SDM kader terlatif. Prinsipnya, masjid menjadi pusat pergeseran nilai kemanfaatan yang langsung menyentuh problem jamaah," ujar Dr. Hasan di hadapan ratusan jamaah yang memadati ruang utama masjid.

Tiga Makna Historis Perjuangan Nabi Ibrahim AS

Memasuki inti materi sejarah Islam, Dr. Hasan mengajak jamaah merefleksikan kembali sejarah nabi-nabi yang diabadikan melalui dimensi waktu istimewa di dalam Islam, seperti Muharram yang identik dengan Nabi Musa AS, dan Dzulhijjah yang menempatkan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim AS sebagai poros utama.

Ditinjau dari aspek tafsir dan geopolitik sejarah, perjuangan ketauhidan Nabi Ibrahim AS melintasi tiga wilayah besar: Babilonia (Irak), Palestina, hingga lembah baka (Makkah). Dari bentangan sejarah tersebut, Dr. Hasan merangkum tiga hikmah besar yang harus diinternalisasi oleh setiap warga Muhammadiyah:

1. Dibenci karena Kebenaran, Bukan karena Akhlak

Merujuk pada fase dakwah Nabi Ibrahim di Babilonia saat berhadapan dengan kelaliman Raja Namrud, Dr. Hasan mengisahkan betapa masifnya kebencian sosiologis masyarakat saat itu hingga satu desa berlomba-lomba mengumpulkan kayu bakar untuk membakar sang nabi.

"Nabi Ibrahim dibenci bukan karena beliau memiliki perangai buruk. Beliau adalah pribadi yang sangat lembut dan mencintai masyarakatnya. Namun, beliau dimusuhi murni karena membawa prinsip kebenaran tauhid. Ini menjadi otokritik bagi kita. Kalau kita dibenci orang karena akhlak kita buruk, itu musibah. Tapi kalau kita sudah berakhlak baik dan tetap dimusuhi karena memegang teguh kebenaran Islam, itulah anugerah dan sunnatullah perjuangan," tegasnya.

2. Dakwah Santun di Tengah Ujian Keluarga

Hikmah kedua menyoroti ujian domestik para nabi. Dr. Hasan mengingatkan bahwa musuh dakwah sering kali lahir dari lingkaran terdekat, seperti dialami Nabi Nuh AS melalui anak-istrinya, maupun Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh ayahnya, Azar, seorang produsen berhala.

Meskipun menghadapi penentangan ideologis yang kontras dari sang ayah, Al-Qur'an merekam bahwa Nabi Ibrahim selalu berdialog menggunakan tutur kata yang sangat santun (Ya abati / Wahai ayahku).

"Berdakwah itu menanam benih yang hasilnya mungkin baru dipanen oleh keturunan kita di masa depan. Menegakkan kebenaran harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Sangat miris jika hari ini ada sebagian orang yang mengatasnamakan kebenaran namun dakwahnya diisi dengan hujatan, caci maki, dan mudah mengafirkan sesama," lanjut dosen pascasarjana tersebut.

3. Hakikat Ketaatan Iman (*Sam'an wa Tha'atan*)

Hikmah ketiga bersumber dari keteguhan hati keluarga Ibrahim dalam menerima perintah penyembelihan Nabi Ismail AS. Dr. Hasan mengurai asal-usul penamaan hari di bulan Dzulhijjah berdasarkan kematangan iman Nabi Ibrahim. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut Hari Tarwiyah (hari merenung/berpikir) karena di fase inilah Nabi Ibrahim merenungkan keabsahan mimpinya. Memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, keraguan itu runtuh berganti keyakinan mutlak bahwa mimpi tersebut adalah perintah Allah, yang kemudian dinamakan Hari 'Arafah (hari mengetahui/yakin).

Keteguhan iman ini juga tecermin dari kerelaan Nabi Ismail yang menyampaikan tiga syarat santun kepada ayahnya sebelum disembelih—meminta menyingsingkan baju ayah agar darah tidak menetes ke ibu, meminta diikat kencang agar reflek fisiknya tidak dinilai sebagai bentuk pembangkangan, serta meminta pisau ditajamkan agar proses berjalan cepat.

"Perintah Allah itu ada yang rasional dan ada yang suprarasional. Sebagai warga Muhammadiyah, sikap kita haruslah *sam'an wa tha'atan*—mendengar dan taat secara totalitas, bukan selalu mendiskusikan atau mendebat ketetapan syariat menggunakan logika rasio yang terbatas," terangnya sembari mengutip hadis larangan menafsirkan agama murni menggunakan isi kepala tanpa landasan ilmu.

Penutup dan Interaksi Jamaah

Kajian sosiologi-historis ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif. Pihak panitia membagikan sejumlah doorprize menarik bagi jamaah, khususnya ibu-ibu, yang mampu menjawab pertanyaan terkait materi peta dakwah Nabi Ibrahim di Babilonia, Palestina, dan Makkah.

Menutup rangkaian acara, Dr. Hasan menyampaikan apresiasinya atas antusiasme jamaah Masjid Darul Arqom Kota Pasuruan dan berharap manajemen waktu kehadiran jamaah pada pengajian Ahad pagi dapat terus ditingkatkan agar syiar dakwah persyarikatan semakin solid dan tepat waktu di masa-masa mendatang. (*)

Indonesia Bukan Taman Bermain Predator: Membongkar Jaringan Eksploitasi Anak di Jantung Jakarta

Bayangkan sebuah kota di mana anak-anak kita, yang seharusnya sibuk belajar dan bermain, justru menjadi sasaran empuk bagi predator asing. Inilah kenyataan pahit yang berhasil diungkap oleh tim investigasi *Bad News From Indonesia* (BNFI). Sebuah jaringan eksploitasi anak oleh warga negara asing (WNA) asal Jepang ditemukan beroperasi di wilayah Jakarta, khususnya di area Blok M dan Lokasari.

Bermula dari Media Sosial

Kasus ini mencuat ke permukaan pada 10 Mei 2026, setelah akun X @hunter_tnok membagikan bukti percakapan yang mengejutkan. Dalam bukti tersebut, terungkap bahwa remaja berusia 16-17 tahun dipaksa masuk ke dalam lingkaran hitam eksploitasi. Informasi ini meledak di media sosial dengan lebih dari 500 ribu tayangan, memicu kemarahan publik yang menuntut keadilan.

Jejak Kejahatan yang Terencana

Ini bukan sekadar kasus asusila biasa. Ini adalah kejahatan terencana yang memanfaatkan celah sistemik. Salah satu temuan yang paling mengerikan adalah identitas pelaku yang menjuluki dirinya sebagai "Herpes". Ia diduga sengaja mengeksploitasi siswi SMP (15 tahun) dan dengan sadar menularkan penyakit menular seksual kepada korbannya. Pelaku bahkan sesumbar memiliki "misi" untuk menyebarkan infeksi tersebut di Indonesia.

Mirisnya, pelaku dikabarkan pernah digerebek pada 15 Agustus 2025, namun dilepaskan begitu saja oleh oknum aparat. Hal ini menjadi tanda tanya besar: mengapa seorang predator bisa melenggang bebas setelah tertangkap tangan?

Diplomasi dan Jeratan Hukum Dua Negara

Kabar baiknya, suara publik tidak sia-sia. Investigasi BNFI bersama para pengawal keadilan telah menaikkan level kasus ini ke tingkat diplomasi internasional. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia secara resmi telah mengeluarkan peringatan keras pada 13 Mei 2026.

Kini, sang predator tidak bisa lagi bersembunyi. Otoritas Jepang menegaskan bahwa pelaku tidak hanya bisa dijerat hukum Indonesia (UU Perlindungan Anak), tetapi juga hukum Jepang melalui aturan *extraterritorial*. Artinya, meskipun kejahatan dilakukan di Indonesia, pelaku tetap bisa diseret ke pengadilan di Jepang.

Pihak Kepolisian Metro Jaya, melalui Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa Direktorat Siber dan Direktorat PPA-PPO sedang mendalami kasus ini secara intensif. Penting untuk diketahui bahwa kasus eksploitasi anak ini bukan "delik aduan"—polisi bisa terus memproses hukum meskipun tanpa laporan langsung dari korban.

Tuntutan Kami: Keadilan Tanpa Tapi

BNFI bersama masyarakat menuntut tiga hal utama:

 1. *Tangkap Pelaku:* Terbitkan *Red Notice* dan jemput pelaku jika ia melarikan diri ke luar negeri.

 2. *Audit Aparat:* Periksa oknum yang melepaskan pelaku pada tahun 2025 lalu.

 3. *Pulihkan Korban:* Berikan jaminan pemulihan medis dan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban.

Eksploitasi anak adalah luka mendalam bagi bangsa. Kita tidak boleh membiarkan tanah air ini menjadi taman bermain bagi predator asing. Lawan dengan suara kalian, pantau terus kasus ini, dan jangan biarkan keadilan tenggelam begitu saja.

Karena dalam kasus seperti ini, diam adalah bentuk kolaborasi dengan pelaku.(*)

Rupiah di Titik Nadir: Mengapa Narasi "Tenang Saja" Justru Berbahaya?

Belakangan ini, perbincangan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp17.500 per dolar AS memenuhi lini masa. Di tengah kegaduhan tersebut, kreator konten Ferry Irwandi di channel youtubenya terbaru (Rabu, 13/5/2026) mencoba membedah fenomena ini dengan perspektif yang lugas: rupiah tidak sedang sakit karena satu faktor tunggal, dan menyalahkan satu pihak saja adalah sebuah kekeliruan besar.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan daripada angka kurs itu sendiri adalah cara pemerintah mengomunikasikannya kepada publik.

Membedah Setengah Kebenaran

Di media sosial, sering muncul narasi penenang bahwa melemahnya rupiah justru menguntungkan eksportir karena barang kita menjadi murah di luar negeri. Secara teori, ini masuk akal. Namun, data berkata lain. Saat ini, ekspor Indonesia hanya tumbuh 0,9%, sementara impor melonjak hingga 7,18%.

Artinya, jumlah orang yang diuntungkan oleh pelemahan rupiah jauh lebih kecil dibanding massa yang tercekik oleh mahalnya barang impor.

Menggunakan argumen eksportir untuk menenangkan warga adalah sebuah "setengah kebenaran" yang tidak komprehensif.

Begitu juga dengan narasi yang membandingkan kondisi sekarang dengan krisis 1998. Meski angka kurs saat ini terlihat tinggi, Indonesia belum berada di level 1998. Mengapa? Karena pada 1998, yang mematikan bukan sekadar angkanya, melainkan kecepatannya: rupiah terjun bebas 600% dari Rp2.400 ke Rp15.000 dalam waktu singkat. Saat ini pelemahan terjadi bertahap, namun bukan berarti kita boleh merasa aman.

Tiga Lapis Masalah: Dari Global Hingga Domestik

Pelemahan rupiah terjadi karena tumpukan tiga lapisan masalah yang saling mengunci:

1. Faktor Eksternal (Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja)

Konflik di Timur Tengah yang tak kunjung usai dan suku bunga Amerika Serikat yang tetap tinggi membuat investor global menarik uangnya dari negara berkembang (seperti Indonesia) untuk diparkir di Amerika yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Akibatnya, dolar menguat secara global.

2. Masalah Domestik (Belanja Besar, Pemasukan Seret)

Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan faktor luar jika kondisi dalam negeri kita sendiri rapuh. Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara naik 10,5%, namun belanjanya melonjak drastis hingga 31,4%. Kebutuhan akan dolar untuk impor dan subsidi energi meningkat tajam, sementara pemasukan dolar dari ekspor tidak mampu mengejar. Ini menciptakan siklus mematikan: rupiah melemah → beban APBN naik → tekanan ke rupiah makin dalam.

3. Retaknya Kepercayaan Pasar

Inilah lapisan yang paling berbahaya. Ketika pejabat publik membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% dan membandingkannya dengan Amerika atau Singapura, pasar justru menangkap sinyal negatif.

Membandingkan pertumbuhan negara berkembang dengan negara maju adalah sebuah kesalahan logika. Investor lebih melihat tetangga kita seperti Taiwan yang tumbuh 13% atau Vietnam 7% dengan belanja pemerintah yang jauh lebih efisien daripada kita.

Mengembalikan Kepercayaan

Solusi untuk menyelamatkan rupiah tidak bisa hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia sendirian. Ada empat langkah krusial yang harus diambil:

 * Jujur dalam Komunikasi: Pemerintah perlu berhenti memberikan klaim prestasi yang mudah dibantah data. Kejujuran objektif justru lebih dihargai oleh pasar daripada sekadar "lip service".

 * Benahi APBN: Belanja yang tidak efisien harus dipangkas. Program-program besar pemerintah harus dijalankan dengan transparansi tinggi agar tidak menguras ruang fiskal.

 * Insentif untuk Dolar: Kebijakan memarkir Dolar Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri harus dibuat menarik, bukan sekadar paksaan, agar devisa tidak gampang lari ke luar negeri.

 * Sinergi Lembaga: Kemenkeu, BI, dan OJK harus berjalan seirama. Jangan sampai kebijakan satu lembaga justru menjegal langkah lembaga lainnya.

Rupiah di angka Rp17.500 adalah alarm keras. Selama pejabat kita masih sibuk memoles citra daripada membenahi struktur ekonomi domestik dan berbicara jujur pada data, maka intervensi sekuat apa pun tidak akan cukup untuk menahan jatuhnya nilai tukar kita. (*)

Menjaga Hati, Merawat Nalar: Kajian Rabu malam Kamis di Masjid Baitul Huda

Masjid Baitul Huda, Kota Pasuruan, pada Rabu malam Kamis (13/05/2026) kembali menggelar pengajian rutin. Kali ini Ustadz Anang Abdul Malik menyampaikan pesan mendalam mengenai mekanisme kebahagiaan manusia yang telah diatur oleh Sang Pencipta melalui sinkronisasi antara hati (qolbun), akal, dan tindakan nyata.

Mekanisme Balasan yang Nyata

Ustadz Anang menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki resonansi balik. Dunia ini, menurutnya, bekerja dengan mekanisme yang sangat presisi. Jika manusia berbuat baik, manfaatnya akan kembali pada kesehatan dan ketenangan dirinya sendiri. Sebaliknya, keburukan adalah racun yang merusak sistem internal manusia itu sendiri.

Beliau mengutip penggalan ayat suci Al-Qur'an untuk mempertegas hal ini:

> *"In ahsantum ahsantum li-anfusikum"*

> (Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri).

> 

Prinsip ini, lanjut beliau, diperkuat dengan kaidah *Al-Jaza’ min Jinsil ‘Amal*—bahwa balasan itu senada dengan jenis perbuatannya. 

"Sebenarnya Allah sudah membuat mekanisme dalam diri kita. Ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan adalah 'bonus' langsung bagi mereka yang memilih jalan kebaikan," tuturnya di hadapan para jamaah.

Antara Prefrontal Cortex dan Nafsu

Sisi menarik dari ceramah malam itu adalah ketika Ustadz Anang membedah korelasi antara agama dan neurosains. Beliau menjelaskan fungsi Prefrontal Cortex (PFC) di otak manusia yang berfungsi sebagai kontrol diri dan pengambil keputusan moral. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang.

Namun, sistem ini bisa rusak.

Beliau memberi peringatan keras mengenai bahaya pornografi yang dapat mencederai PFC. Secara biologis, paparan negatif yang terus-menerus akan melepaskan zat yang merusak fungsi kontrol otak, membuat manusia kehilangan kendali emosi dan berperilaku layaknya makhluk yang hanya mementingkan insting.

Beliau pun menyitir larangan Allah untuk tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran:

> *"Wa laa tulquu bi-aydiikum ilat-tahlukah"*

> (Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan).

> 

Kejujuran sebagai Penjamin Kesehatan

Lebih jauh, Ustadz Anang menjelaskan bahwa emosi negatif seperti marah, dendam, dan rasa galau secara medis akan menghambat keluarnya sistem imun. Sebaliknya, kejujuran dan sikap pasrah kepada Allah akan memicu zat positif yang mampu menyegarkan sel-sel tubuh dan melawan virus.

Dalam hal ini, beliau membawakan hadits populer tentang kejujuran:

> *"Alaikum bish-shidqi, fa innash-shidqo yahdi ilal-birri, wa innal-birro yahdi ilal-jannah."*

> (Hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan menuntun pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga).

> 

Surga yang dimaksud, menurut Ustadz Anang, tidak hanya di akhirat, tetapi juga "surga dunia" berupa kesehatan fisik dan ketenangan batin.

Iman dan Kasih Sayang

Sebagai penutup, Ustadz Anang mengingatkan bahwa kesempurnaan iman tidak hanya diukur dari ritual formal, melainkan dari sejauh mana manusia mampu menebar kasih sayang kepada sesama. Beliau menekankan bahwa mustahil seseorang merasakan manisnya iman jika di dalam hatinya masih tersimpan dendam dan kebencian.

"Kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai," pungkasnya, mengajak jamaah untuk saling memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang bahkan pernah menyakiti.

Malam itu, jamaah Masjid Baitul Huda pulang tidak hanya membawa ilmu agama, tetapi juga kesadaran baru bahwa menjaga syariat adalah cara terbaik untuk mencintai diri sendiri. (*)

Badai Sempurna di Langit Indonesia

Bayangkan Anda sedang mengendarai mobil di jalan tol yang mulus, namun tiba-tiba mesin terbatuk, ban pecah, dan indikator bensin menunjukkan angka nol secara bersamaan. Itulah gambaran kasar kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Di saat negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand mulai memacu kecepatan dan mencapai rekor tertinggi saham mereka, Indonesia justru tampak sedang "turun mesin" dan menjadi satu-satunya yang berada di titik terendah (*All Time Low*) di kawasan ASEAN.

Sinyal Darurat dari Layar Saham

Fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga lebih dari 20% dalam waktu singkat bukanlah sekadar angka statistik bagi para pialang. Berdasarkan data terbaru, IHSG berada di level 6.858,90, sebuah penurunan tajam sebesar 20,68% sepanjang tahun berjalan.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan ketika saham-saham perbankan raksasa seperti BBCA dan BBRI—yang biasanya menjadi simbol kekuatan ekonomi nasional—anjlok kembali ke harga saat masa pandemi COVID-19. Ini adalah pesan eksplisit dari pasar: kondisi saat ini dirasakan sama gentingnya dengan masa ketika dunia berhenti berputar total empat tahun lalu.

Pelarian Modal dan Krisis Kepercayaan

Mengapa investor asing "angkat kaki"? Masalah utamanya adalah kepercayaan. Ibarat tamu yang ingin menginap, mereka merasa tuan rumah terlalu sering mengubah aturan atau memberikan regulasi yang memberatkan, terutama bagi investor asal China.

Dampaknya sangat nyata. Lembaga internasional seperti MSCI mulai melakukan pemblokiran (ban) terhadap saham-saham Indonesia dari daftar rekomendasi dunia. Tanpa kepercayaan global, modal keluar dengan cepat, meninggalkan Rupiah yang kini lunglai di angka Rp 17.503 per Dollar AS.

Dapur Umum yang Terlalu Mahal

Di sisi lain, beban anggaran negara berada dalam sorotan tajam. Dengan tumpukan utang yang menyentuh angka fantastis Rp 10.000 triliun, pemerintah justru meluncurkan program Makan Bergizi (MBG) yang memakan biaya Rp 1,2 triliun setiap harinya. Ibarat sebuah keluarga yang utangnya menumpuk namun tetap memaksakan pesta makan besar setiap hari, publik mulai bertanya-tanya: sampai kapan ketahanan ini akan bertahan?

Ironi ini kian terasa di mata masyarakat saat melihat kontras gaya hidup kepemimpinan. Di tengah ekonomi yang sedang sesak napas, publik menyaksikan perjalanan kerja (dinas) Presiden dengan fasilitas mewah, yang sangat berbanding terbalik dengan kesederhanaan pemimpin negara tetangga seperti PM Singapura yang tetap memilih pesawat komersial.

Apa Dampaknya bagi Kita?

Saat Rupiah menyentuh angka Rp 17.500, ini bukan lagi sekadar berita di televisi, melainkan ancaman di meja makan. Harga barang impor akan melonjak—mulai dari kedelai untuk tempe, gandum untuk mie instan, hingga bahan bakar.

Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. Menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang berada di titik terendah adalah peringatan keras bahwa struktur ekonomi kita membutuhkan perbaikan mendalam sebelum mesinnya benar-benar mati di tengah jalan. (*)

Investor China Berteriak: Tamparan Keras untuk Iklim Usaha Indonesia

Surat terbuka yang dikirimkan China Chamber of Commerce in Indonesia (CCC Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 12 Mei 2026 bukan sekadar keluhan rutin investor asing. Ini adalah sinyal alarm keras dari salah satu mitra investasi terbesar Indonesia. Dengan nada yang tetap diplomatis namun tegas, para pengusaha China membongkar borok-borok yang selama ini sering dibicarakan di balik layar: pungutan liar, ketidakpastian kebijakan, dan birokrasi yang menghambat alih-alih mendukung pertumbuhan.

Dalam surat berjudul "Letter Requesting Improvement of the Business Environment", CCC Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas beberapa isu krusial. Pertama, praktik *pungli* dan pemerasan oleh oknum berwenang yang semakin mengganggu operasional bisnis. Investor mengeluhkan bahwa masalah yang seharusnya bisa diselesaikan melalui saluran resmi justru macet, kecuali jika “dilancarkan” melalui perantara dengan biaya tambahan. Praktik semacam ini bukan hanya merusak iklim investasi, tapi juga langsung bertentangan dengan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas korupsi.

Kedua, denda kehutanan “rekor” senilai US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak oleh Satgas PKH (Pengendalian Kawasan Hutan). Para investor menilai besaran tersebut berlebihan dan diterapkan tanpa prosedur yang memadai. Ketiga, perubahan kebijakan nikel yang mendadak—termasuk kenaikan royalti dan pungutan—telah menyebabkan lonjakan biaya produksi hingga 200 persen. Kebijakan yang fluktuatif ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan, terutama bagi industri hilir nikel yang selama ini menjadi andalan hilirisasi nasional.

Dampaknya tidak main-main. CCC Indonesia menyebut ribuan lapangan kerja bagi ratusan ribu pekerja Indonesia berada di ujung tanduk. Investor China yang selama ini konsisten mendukung pembangunan nasional—dari infrastruktur hingga industri baterai—kini merasa terbebani oleh lingkungan usaha yang semakin memberatkan. Mereka tetap menyatakan komitmen jangka panjang, tapi meminta perbaikan konkret agar investasi mereka tidak terancam.

Ironi di Tengah Ambisi Besar

Ini menjadi ironi tajam bagi pemerintahan Prabowo yang baru saja dilantik dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target tersebut mustahil tercapai tanpa kepercayaan investor. Indonesia memang sedang gencar menarik investasi asing, khususnya di sektor strategis seperti nikel, tapi jika masalah klasik seperti korupsi, pungli, dan kebijakan dadakan tidak diatasi, modal akan lari ke negara tetangga yang lebih ramah investor.

Kasus ini juga menguji janji Presiden Prabowo untuk “memberantas korupsi tanpa pandang bulu”. Jika keluhan investor asing ini dibiarkan, Indonesia berisiko dicap sebagai “sarang pungli internasional”—citra yang sangat merusak daya tarik investasi jangka panjang. Di sisi lain, penegakan aturan lingkungan seperti denda kehutanan memang diperlukan untuk mencegah kerusakan alam, tapi harus dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional agar tidak menjadi alat pemerasan baru.

Saatnya Reformasi Struktural

Surat terbuka ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang lebih dalam. Beberapa langkah mendesak yang bisa diambil antara lain:

- *Memperkuat sistem pengaduan* yang independen dan terlindungi bagi investor.

- *Menstandarisasi* dan mendigitalkan proses perizinan serta pengawasan agar ruang pungli menyempit.

- *Menciptakan kepastian kebijakan* di sektor strategis seperti pertambangan, termasuk mekanisme transisi yang jelas sebelum perubahan diterapkan.

- *Meningkatkan koordinasi* antarlembaga sehingga Satgas dan kementerian tidak saling tumpang tindih atau bertentangan.

Investor China bukan musuh. Mereka adalah mitra penting yang telah menyuntikkan miliaran dolar ke ekonomi Indonesia. Keluhan mereka mestinya dilihat sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman. Jika pemerintah merespons dengan cepat dan tegas, ini bisa menjadi titik balik perbaikan iklim usaha. Sebaliknya, jika diabaikan, gelombang keluhan serupa dari investor lain bisa segera menyusul.

Ekonomi Indonesia sedang di persimpangan. Ambisi besar butuh fondasi kepercayaan yang kuat. Surat dari CCC Indonesia adalah tamparan sekaligus kesempatan emas: membersihkan birokrasi, menegakkan hukum secara adil, dan membuktikan bahwa Indonesia serius menjadi destinasi investasi kelas dunia. Jutaan pekerja dan masa depan pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada bagaimana pemerintah merespons tamparan ini. (*)

surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: 

https://drive.google.com/file/d/1Gi5Af3ZPX7lRz9C-F3Bx5C5zZOBwtyH8/view

____

Romantisme Massal di Tanah Jawa: Dari Hanggar Pesawat hingga Kabin VW Kombi

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang menggeser pola pencarian jodoh ke algoritma aplikasi kencan, masyarakat di koridor Jawa Tengah dan Jawa Timur justru menunjukkan anomali yang indah. Fenomena "Golek Garwo" dan "Nikah Bareng" telah berevolusi dari sekadar solusi administratif menjadi sebuah perhelatan budaya yang megah, inklusif, dan sangat kreatif.

Golek Garwo: Antitesis Digital yang Mendunia

Bagi pengamat internasional, ajang "Golek Garwo" di Yogyakarta dan Solo sering dijuluki sebagai "Tinder Dunia Nyata." Media global melihat ini sebagai bentuk interaksi sosial yang jujur dan berani. Bayangkan saja, ratusan orang dari rentang usia 19 hingga 70 tahun berkumpul secara fisik untuk memperkenalkan diri dan mencari kecocokan hati secara langsung (ta’aruf).

Ketertarikan dunia bukan tanpa alasan. Pada medio 2025-2026, ajang ini tidak lagi hanya diikuti oleh warga lokal. Peserta dari Amerika Serikat, Jerman, hingga Australia tercatat ikut serta di lokasi-lokasi ikonik seperti Hanggar Pesawat STTKD Yogyakarta dan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Dunia melihat ini sebagai perpaduan unik antara solidaritas sosial—di mana mahar dan biaya nikah sering kali ditanggung panitia (filantropi)—dengan kearifan lokal yang tetap relevan di era modern.

Mei 2026: Gema "Mbalek Ndeso" di Yogyakarta

Kabar terkini dari pusat budaya Jawa menyebutkan bahwa Yogyakarta akan kembali menggelar event besar pada 19 Mei 2026 dengan tajuk Golek Garwo "Nikah Bareng Mbalek Ndeso". Nama ini membawa pesan filosofis yang kuat: sebuah ajakan untuk kembali ke akar, kehangatan desa, dan kesederhanaan.

Event ini bukan sekadar prosesi ijab kabul, melainkan sebuah pernyataan bahwa cinta tidak harus selalu glamor di gedung mewah. Dengan konsep "Mbalek Ndeso", panitia ingin mengangkat kembali nilai-nilai gotong royong dan keasrian tradisi pedesaan sebagai saksi bisu bersatunya dua insan. Ini menjadi daya tarik wisata unik (*unique tourism*) yang memikat para fotografer dan sosiolog mancanegara yang ingin melihat sisi paling humanis dari masyarakat Jawa.

Juli 2026: Kediri dan Nostalgia VW Kombi

Tak mau kalah dengan kemeriahan di Jogja, Jawa Timur akan menorehkan tinta emasnya sendiri. Pada 24 Juli 2026, Kota Kediri berencana menggelar pernikahan massal dengan konsep yang sangat eksentrik: Akad Nikah di dalam mobil VW Kombi.

Pilihan mobil VW Kombi bukan sekadar untuk gaya-gayaan. Mobil klasik ini adalah simbol petualangan dan kebebasan. Menjadikan kabin VW Kombi sebagai tempat mengucap janji suci seolah ingin menyampaikan pesan bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang (road trip) yang harus ditempuh dengan semangat kebersamaan dan keceriaan, meski jalannya mungkin tidak selalu mulus.

Konsep ini diprediksi akan menjadi viral secara global karena berhasil mengintegrasikan budaya populer, hobi otomotif, dan nilai-nilai sakral pernikahan dalam satu bingkai.

Kesimpulan: Cinta yang Tak Pernah Sendirian

Kesinambungan acara dari Jogja, Solo, hingga Kediri ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa sangat adaptif terhadap zaman. Pernikahan massal telah naik kelas; dari yang dulu dipandang sebagai "acara bantuan untuk kalangan kurang mampu", kini bertransformasi menjadi sebuah perayaan kemanusiaan yang prestisius.

Dari hanggar pesawat yang modern, suasana pedesaan yang asri pada "Mbalek Ndeso", hingga kabin mobil antik di Kediri, satu pesan tetap bergema kuat: di tanah Jawa, cinta tak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Komunitas, budaya, dan negara hadir untuk merayakannya dengan cara yang paling unik dan tak terlupakan di mata dunia. (*)