DPR dan Tunjangan Fantastis: Antara Kesejahteraan Rakyat dan Kenyamanan Wakilnya

Di tengah jeritan masyarakat yang semakin terhimpit beban ekonomi, wacana soal tunjangan rumah anggota DPR kembali memantik kritik publik. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, menyebut tunjangan rumah bagi anggota dewan periode 2024–2029 mencapai Rp50 juta per bulan. Jumlah ini, menurutnya, bahkan masih kurang jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah di sekitar Senayan.

Adis mencontohkan, harga kontrakan atau kos di dekat kompleks DPR bisa mencapai Rp3 juta per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, biaya tersebut setara Rp78 juta per bulan. Dengan logika itu, tunjangan Rp50 juta sebulan dinilai justru belum menutup kebutuhan hunian wakil rakyat.

Namun, pernyataan tersebut langsung menuai protes. Di tengah kondisi rakyat yang serba sulit, klaim bahwa tunjangan puluhan juta “belum cukup” dianggap ironi.

Salah satu warga, seorang pengemudi ojek online, (dikutip dari CNN) menuturkan keluhannya.

> “Enggak wajar lah. Kita yang seharian narik dari pagi susahnya setengah mati, masa wakil rakyat masih bilang Rp50 juta itu kurang? Pajak kita ini dipakai buat apa lagi?” keluhnya.

Sebenarnya, gaji pokok anggota DPR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 hanya sekitar Rp4 juta per bulan. Tapi, jika dihitung dengan berbagai tunjangan—mulai dari tunjangan jabatan, komunikasi, sidang, hingga biaya perjalanan dinas—jumlahnya bisa tembus Rp100 juta lebih per bulan.

Ironisnya, di saat publik masih ramai memperdebatkan besaran gaji dan tunjangan, muncul pula isu lain dari gedung parlemen. Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, mengusulkan agar PT KAI menyediakan kembali gerbong khusus merokok di rangkaian kereta. Ia menilai, dari panjangnya rangkaian kereta, seharusnya bisa disisihkan satu gerbong sebagai kafe dan smoking area.

> “Kalau di bus bisa ada smoking area, kenapa di kereta tidak? Ini bisa menguntungkan juga buat PT KAI,” kata Nasim saat rapat dengar pendapat.

Dua isu ini—tunjangan fantastis dan usulan gerbong rokok—semakin mempertebal kesan jarak antara kehidupan elite politik dan kenyataan sehari-hari masyarakat. Saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, para wakilnya di Senayan tampak sibuk memperjuangkan kenyamanan pribadi. (*)

Penulis: Fim

Kamis, 21/8/2025

---