Suara Rakyat di Balik 'Pengesahan' RUU Perampasan Aset

Rumah di Bintaro yang dikira milik Nafa Urbach dijarah massa tak dikenal. (Adrial/detikcom)

Pada Sabtu٪ 30 Agustus 2025, sebuah peristiwa simbolis terjadi ketika masyarakat Indonesia secara kolektif melakukan "pengesahan" terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tindakan ini bukanlah prosedur legal yang sah, melainkan sebuah aksi politik dan gerakan sosial yang mencerminkan kekecewaan mendalam rakyat terhadap lambatnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran publik telah habis dan desakan untuk memberantas korupsi secara efektif sudah mencapai puncaknya.

Aksi ini muncul sebagai respons atas perdebatan panjang dan penundaan yang berlarut-larut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di parlemen. Sebagian besar masyarakat melihat penundaan ini sebagai indikasi ketidakseriusan DPR dalam memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi. Padahal, undang-undang ini sangat krusial karena memungkinkan negara untuk menyita aset hasil korupsi secara cepat dan efisien, memutus mata rantai keuntungan dari kejahatan yang merugikan negara. Kebutuhan mendesak akan mekanisme hukum yang lebih kuat inilah yang mendorong rakyat untuk turun tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika institusi negara dianggap gagal menjalankan tugasnya.

"Pengesahan" RUU di lapangan, tanpa tanda tangan Ketua Badan Legislasi (Baleg) atau prosedur resmi lainnya, tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, tujuannya bukan untuk menggantikan proses legislasi negara, melainkan untuk menciptakan tekanan publik yang masif. Aksi ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya RUU ini dan memaksakan DPR serta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ini adalah cara rakyat untuk menuntut akuntabilitas, mengingatkan para wakilnya bahwa kekuasaan legislasi pada dasarnya berasal dari rakyat itu sendiri.

Dengan demikian, "pengesahan" RUU Perampasan Aset oleh rakyat adalah sebuah pesan kuat. Ini adalah perwujudan dari kekuatan rakyat yang menuntut perubahan. Peristiwa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menjadi dorongan yang tidak bisa diabaikan bagi DPR untuk serius menuntaskan pembahasan RUU tersebut. Hanya dengan legislasi yang tegas dan implementasi yang berani, kita dapat melangkah maju dalam upaya membersihkan negara dari korupsi. (*)