Seni sebagai Jembatan Inklusi: Inovasi Resiliensi Akademik ala Eka Erawati

Dalam dunia pendidikan, keberhasilan seorang guru sering kali tidak hanya diukur dari sejauh mana ia mentransfer ilmu, tetapi dari kemampuannya menciptakan rasa aman dan penerimaan bagi setiap siswanya. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh Eka Erawati, seorang guru Bimbingan Konseling (BK) di SMP Negeri 55 Surabaya. Melalui pendekatan yang humanis, Eka membuktikan bahwa setiap anak, terlepas dari keterbatasan fisiknya maupun mentalnya, memiliki potensi istimewa yang layak dikembangkan.

Salah satu kontribusi nyata Eka adalah pengintegrasian metode *terapi seni (art therapy)* dan *terapi puisi (poetry therapy)* ke dalam proses belajar siswa inklusi, khususnya bagi anak-anak dengan *Autism Spectrum Disorder* (ASD). Melalui media melukis—baik secara konvensional maupun digital—siswa tidak hanya diajak mengasah kreativitas, tetapi juga dilatih untuk mengendalikan emosi dan meningkatkan fokus. Bagi Eka, seni adalah jendela untuk menelusuri pemahaman akademik siswa secara lebih mendalam tanpa memberikan tekanan berlebih.

Lebih jauh lagi, Eka memanfaatkan puisi sebagai sarana untuk membangun *resiliensi akademik*. Di tengah gempuran distraksi gawai dan tekanan media sosial yang kerap memicu kecemasan pada remaja, media puisi hadir sebagai katarsis. Siswa diajak untuk mengenali perasaan mereka, menyalurkan tekanan batin, dan akhirnya membentuk sudut pandang yang lebih positif terhadap tantangan pendidikan yang mereka hadapi.

Dedikasi Eka tidak berhenti di ruang kelas. Semangat belajarnya membawa ia meraih gelar Doktor dari Universitas Negeri Malang melalui beasiswa LPDP. Risetnya mengenai resiliensi akademik bahkan telah membuahkan alat ukur yang diakui secara internasional melalui jurnal terindeks Scopus. Melalui bukunya yang berjudul *"Karena Sekolah Bukan Laundry"*, ia menegaskan bahwa sekolah adalah tempat proses, bukan sekadar tempat menitipkan anak untuk "dibersihkan" secara instan.

Kisah Eka Erawati adalah pengingat bagi kita semua bahwa riset dan inovasi bukan hanya milik kalangan akademisi di menara gading. Sebagai praktisi pendidikan, guru memiliki peluang besar untuk melakukan penelitian yang berdampak langsung pada siswa. Dengan menggabungkan empati seorang "ibu" dan ketajaman seorang peneliti, Eka telah membuka jalan bagi masa depan pendidikan inklusi yang lebih berwarna dan tangguh di Surabaya. (*)

Tragedi Kembar Zolat (IDF Israel): Jejak Keturunan Minahasa Indonesia yang Terhapus di Medan Laga

Perang tidak hanya menyisakan angka dalam statistik korban jiwa, namun juga narasi pedih tentang kehilangan yang beruntun. Kisah tragis kini menyelimuti keluarga Zolat, warga Israel yang memiliki akar budaya kuat dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dua putra kembar mereka, Gary dan Emmanuel Zolat, dilaporkan tewas dalam kurun waktu yang berdekatan di dua front pertempuran yang berbeda.

Gugurnya Sang Kakak di Jalur Gaza

Duka bermula ketika Sersan Kelas Satu Gary Lalharwanikima Zolat (21) dinyatakan gugur dalam pertempuran sengit di Jalur Gaza Utara. Gary, yang tergabung dalam Batalyon Shimshon (Unit 92) di bawah Brigade Kfir, tewas bersama tiga rekan prajuritnya akibat sebuah ledakan besar.

Hingga saat ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) masih melakukan investigasi mendalam untuk memastikan apakah ledakan yang merenggut nyawa pemuda asal Afula tersebut dipicu oleh rudal anti-tank atau perangkat peledak rakitan (IED) yang ditanam di lokasi kejadian.

Gary bukan sekadar prajurit biasa; ia adalah representasi dari komunitas unik di Israel. Keluarga Zolat diyakini merupakan bagian dari keturunan Bani Menashe, kelompok yang sering diasosiasikan sebagai "Suku Terhilang Israel" yang sempat bermukim di Nusantara, khususnya di tanah Minahasa, sebelum akhirnya melakukan Aliyah (pindah) ke Israel.

Sumpah Emmanuel: Antara Bakti dan Balas Dendam

Kematian Gary meninggalkan lubang besar di hati saudara kembarnya, Emmanuel Zolat. Alih-alih menarik diri dari garis depan karena trauma, Emmanuel justru mengambil keputusan yang sangat emosional. Ia mengajukan diri secara sukarela untuk bergabung dengan unit yang sama dengan mendiang kakaknya.

> "Aku ingin melanjutkan jejak saudaraku dan menyelesaikan perjalanannya, serta membalas dendam sekeras-kerasnya kepada mereka yang telah merenggutnya dari kami saat ia membela negaranya," ungkap Emmanuel dalam sebuah pernyataan yang sempat dikutip media lokal sebelum keberangkatannya.

> 

Namun, tekad untuk menuntaskan perjuangan sang kakak justru berujung pada pengulangan tragedi.

Takdir Serupa di Lebanon Selatan

Nasib berkata lain. Belum lama setelah ia mengenakan seragam tempurnya untuk membalas kehilangan sang saudara, Emmanuel dilaporkan tewas dalam sebuah operasi penyerangan di wilayah Lebanon Selatan. Ironisnya, penyebab kematiannya serupa dengan sang kakak: sebuah alat peledak yang meledak saat pasukannya sedang bermanuver di lapangan.

Kematian Emmanuel menutup babak pilu bagi keluarga Zolat. Pasangan kembar yang pindah dari Sderot ke Afula pada tahun 2014 ini kini telah tiada, meninggalkan orang tua, dua saudara perempuan, dan satu saudara laki-laki dalam duka yang tak terperikan.

Kisah Gary dan Emmanuel menjadi pengingat pahit tentang bagaimana konflik bersenjata mampu memutus garis keturunan dan menghancurkan harapan sebuah keluarga dalam sekejap mata, terlepas dari sejauh mana jejak sejarah dan identitas mereka membentang—dari tanah Minahasa hingga ke jantung konflik Timur Tengah. (*)

Ironi Pencabutan Izin TPL: Operasional Berhenti Total, 80 Persen Karyawan Kena PHK Massal

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) resmi mengumumkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawannya yang akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026. Langkah drastis ini diambil perusahaan menyusul keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang menjadi dasar utama operasional perseroan di Sumatera Utara.

Akibat pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah konsesi TPL berhenti total. Manajemen perusahaan melaporkan bahwa kebijakan PHK ini berdampak pada sekitar 80 persen dari total tenaga kerja. Sosialisasi internal kepada para pekerja telah dilakukan pada 23-24 April 2026, sementara laporan resmi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Klaim Kontradiktif dan Reaksi Publik

Meski operasional terhenti dan ribuan pekerja terancam kehilangan mata pencaharian, manajemen TPL mengeluarkan pernyataan yang memicu tanda tanya besar. Dalam keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI, TPL menuliskan bahwa kejadian ini "tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha emiten secara keseluruhan."

Pernyataan ini dinilai ironis oleh banyak pihak. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan kehilangan izin utamanya dan merumahkan mayoritas karyawannya, namun mengklaim stabilitas keuangan tetap terjaga? Hal ini mengundang kritik tajam di media sosial. Akun X @tignotok menuliskan kegelisahannya:

> "Puluhan tahun menikmati konsesi hutan & merusak lingkungan Danau Toba, tapi yang disalahkan dan di-PHK justru pekerjanya. Keuntungan privat, kerugian sosial. Harusnya ada tanggung jawab perusahaan untuk pesangon & penempatan kerja yang layak."

> 

Puncak Konflik Tiga Dekade

Pencabutan izin oleh pemerintah ini tidak terjadi secara tiba-tiba. TPL (dahulu bernama PT Indorayon) memiliki sejarah panjang konflik agraria selama lebih dari 30 tahun di kawasan Danau Toba. Perusahaan ini terus-menerus bersitegang dengan masyarakat adat Batak terkait tuduhan perambahan tanah ulayat hingga pencemaran lingkungan.

Laporan dari berbagai lembaga seperti WALHI dan Komnas HAM mencatat adanya eskalasi kekerasan terhadap warga adat, termasuk bentrokan di Desa Sihaporas dan Natumingka. Namun, bagi sebagian publik, pencabutan izin saja tidaklah cukup. Akun **@ronnyhenk1** berpendapat bahwa harus ada konsekuensi hukum yang lebih berat:

> "Seharusnya apabila ada pelanggaran hukum, bukan hanya dicabut izinnya. Harus ada aksi hukum, baik pidana dan perdata... Ada kasus pidana untuk pengurus perusahaan dan tindakan meminta ganti rugi atas kerugian negara dan lingkungan."

> 

Nasib Pekerja dan Pertanyaan Besar

Di tengah perdebatan legalitas, para karyawan lapangan menjadi pihak yang paling tidak berdaya. TPL sendiri telah mengakui adanya potensi risiko hukum berupa perselisihan industrial dari karyawan yang terdampak. Hal ini menandakan bahwa proses transisi pasca-pencabutan izin ini diprediksi tidak akan berjalan mulus bagi para pekerja.

Kini, publik menanti transparansi pemerintah terkait beberapa hal krusial:

 1. Status Lahan: Apakah tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat adat Batak atau masuk ke konsesi perusahaan lain?

 2. Tanggung Jawab Ekologis: Siapa yang akan merehabilitasi lahan konsesi yang telah rusak selama puluhan tahun?

 3. Audit Keuangan: Apakah klaim "tidak ada dampak keuangan" itu akurat, atau hanya upaya menjaga harga saham di bursa?

Pencabutan izin TPL mungkin menjadi kemenangan bagi gerakan lingkungan dan hak adat, namun tanpa pengawasan ketat terhadap hak pesangon pekerja dan pemulihan alam, peristiwa ini hanya akan menjadi babak baru dari ketidakadilan yang panjang di tanah Batak. (*)

Tragedi Little Aresha: 53 Balita Jadi Korban Kekerasan Massal di Daycare Tak Berizin Yogyakarta

Satreskrim Polresta Yogyakarta resmi menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak massal di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha, Umbulharjo. Hingga Sabtu (25/4/2026), tercatat sedikitnya 53 anak, mayoritas bayi berusia di bawah 2 tahun, terverifikasi menjadi korban penganiayaan fisik, verbal, hingga penelantaran sistemik yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Inti Krisis: Penggerebekan dan Penetapan Tersangka

Aparat kepolisian telah memasang garis kuning di lokasi kejadian setelah melakukan penggerebekan yang mengungkap kondisi memprihatinkan di dalam "daycare" tersebut. Dari total 30 orang yang diperiksa, polisi menetapkan 13 tersangka yang terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 pengasuh.

Data kepolisian menunjukkan skala kekerasan yang masif: dari 103 anak yang pernah dititipkan di lembaga tersebut, 53 di antaranya mengalami luka fisik seperti lebam, bekas cakar, pendarahan, hingga trauma psikologis berat.

Detail Kondisi: "Kamar Penyiksaan" berkedok Daycare

Berdasarkan kesaksian orang tua korban dan hasil olah TKP, Little Aresha diduga menerapkan metode pengasuhan yang tidak manusiawi. Beberapa temuan krusial meliputi:

 * Overkapasitas Ekstrem: Ruangan berukuran 3x3 meter diisi hingga 20 balita dengan ventilasi minim dan hanya menggunakan kipas angin.

 * Penyiksaan Fisik: Foto-foto yang viral menunjukkan balita diikat tangan dan kakinya agar tidak bergerak, mulut disumpal kain agar tidak menangis, hingga anak-anak yang dibiarkan tidur di lantai dingin hanya mengenakan popok.

 * Penelantaran Kesehatan: Seorang anak dilaporkan menderita pneumonia (radang paru-paru) akibat paparan kipas angin langsung, sementara anak lain mengalami malnutrisi karena bekal makanan mereka diduga dikonsumsi oleh oknum pengasuh.

 * Intimidasi: Kasus ini terungkap berkat keberanian seorang mantan pengasuh yang menjadi *whistleblower* meskipun ijazahnya sempat ditahan oleh pihak manajemen saat mencoba mengundurkan diri.

Profil Pengelola: Intelektualitas sebagai Kedok

Ironi besar menyelimuti kasus ini karena jajaran pengelola yayasan diketahui merupakan individu dengan latar belakang pendidikan tinggi dan posisi strategis.

Berdasarkan data PDDIKTI dan penelusuran publik, tokoh-tokoh di balik Little Aresha diduga melibatkan:

 * RIL (Rafid Ihsan Lubis): Ketua Dewan Pembina yang merupakan lulusan hukum UGM dan berprofesi sebagai hakim di salah satu Pengadilan Negeri.

 * CD (Cahyaningrum Dewojati): Penasihat yayasan yang tercatat sebagai dosen di universitas ternama di Yogyakarta.

 * WNL: Sekretaris yayasan yang disebut memiliki koneksi luas dan merupakan penerima beasiswa bergengsi.

Meski dikelola oleh praktisi hukum dan akademisi, Little Aresha diketahui tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga luput dari pengawasan dinas terkait selama lebih dari satu tahun beroperasi.

Dampak dan Tindakan Hukum

Saat ini, Pemerintah Daerah mulai memberikan pendampingan psikologis bagi para korban yang mengalami trauma hebat, seperti histeris setiap kali bertemu orang asing. Polisi terus mendalami keterlibatan pihak lain, mengingat adanya dugaan intimidasi dari tim kuasa hukum pemilik terhadap orang tua korban dan netizen agar menghapus unggahan terkait kasus ini.

Para tersangka terancam dijerat dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 3,5 hingga 5 tahun serta denda ratusan juta rupiah.

Masyarakat kini mendesak agar hukuman tidak hanya menyasar pengasuh di lapangan, tetapi juga para penanggung jawab yayasan yang membiarkan praktik keji ini terjadi secara sistemik. (*)

___

Berikut info dari "Kumparan" di akun X 

https://x.com/i/status/2048350792462299282

Kesaksian orang tua hingga warga mengungkap kondisi di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta, yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan penelantaran anak. Salah satu orang tua, Ayu, mengaku pernah menitipkan anaknya selama 8 bulan sejak 2018. Ia menyebut orang tua dilarang masuk ke dalam, termasuk mengecek kondisi kamar.

Ia juga mengungkap kondisi ruangan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak ada AC, hanya kipas angin yang diarahkan langsung ke bayi, termasuk anak berusia 3 bulan. Anak Ayu sempat mengalami radang paru-paru dan harus menjalani opname. Ia kini menduga kondisi tersebut bisa berkaitan dengan pola pengasuhan di daycare.

Sementara itu, Ketua RT 28 Sorosutan, Ipung, yang ikut dalam penggerebekan menyebut kondisi di dalam daycare memprihatinkan. Bangunan yang digunakan merupakan rumah tinggal dengan ventilasi minim dan hanya menggunakan kipas angin.

Ia juga menyebut satu ruangan berukuran sekitar 3x3 meter diisi lebih dari 10 anak. Bahkan, menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Riski Adrian, dalam beberapa kasus satu kamar diisi hingga 20 anak.

📸: Dok. kumparan/Panji Purnandaru

Mengulang Sejarah 1998: Mengapa Rupiah Rp17.300 Butuh "Sentuhan" ala Habibie, Bukan Nepotisme

Nilai tukar Rupiah kini menembus level psikologis baru di angka Rp17.300 per dolar AS pada kuartal pertama 2026. Meski pemerintah berulang kali mengeluarkan pernyataan "aman dan terkendali," realitas di pasar menunjukkan sebaliknya: modal asing sebesar Rp28 triliun kabur meninggalkan Indonesia (outflow) di Q1 2026. Situasi ini memicu ingatan kolektif publik pada krisis 1998, di mana kuncinya bukan pada narasi penangkis, melainkan pada keberanian teknokratis seperti yang dilakukan BJ Habibie.

Kontras Kebijakan: Independensi vs Intervensi

Perbedaan paling mencolok antara era pemulihan Habibie dan kondisi saat ini terletak pada kredibilitas bank sentral.

 * Era Habibie: Melalui UU No. 23 Tahun 1999, Habibie memisahkan Bank Indonesia (BI) dari campur tangan pemerintah. Ia melepaskan kontrol politik demi kepercayaan pasar.

 * Era Sekarang: Terjadi pengangkatan kerabat dekat (keponakan) Presiden Prabowo ke posisi strategis di Bank Indonesia tanpa rekam jejak moneter yang mumpuni. Hal ini mengirimkan sinyal negatif ke investor global mengenai hilangnya independensi bank sentral.

Tiga Langkah "Gila" Habibie yang Menyelamatkan Rupiah

Pada 1998, Rupiah sempat terjun bebas dari Rp2.400 ke Rp16.800. Namun, dalam waktu kurang dari dua tahun (sekitar 17 bulan), Habibie berhasil menguatkan kembali Rupiah hingga ke level Rp6.500 – Rp7.000. Berikut adalah rumusnya:

1. Restrukturisasi Perbankan yang Brutal

Habibie tidak memanjakan bank yang sakit. Ia melakukan konsolidasi besar-besaran dengan menggabungkan empat bank pemerintah (Bank Bumi Daya, BDN, Bapindo, dan Bank Dagang Negara) menjadi Bank Mandiri.

> Koreksi Data: Saat ini, muncul kekhawatiran karena bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) justru didorong untuk mendanai program politik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, yang berisiko merusak prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking).

> 

2. Kebijakan Moneter Ketat & Suku Bunga SBI

Untuk menyerap likuiditas dan menahan laju inflasi, Habibie mengizinkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melonjak hingga 60%. Ini adalah "obat pahit" yang berhasil menarik masyarakat kembali menabung dan menstabilkan peredaran uang, hingga akhirnya suku bunga perlahan turun ke angka belasan persen seiring pulihnya kepercayaan.

3. Diplomasi Ekonomi dan Kepercayaan Asing

Habibie memahami bahwa nasionalisme bukan berarti isolasi. Ia bekerja sama dengan IMF (bantuan senilai USD 43 miliar) dan investor global, namun tetap berani menjaga subsidi energi dan harga pokok demi daya beli rakyat. Sebaliknya, saat ini narasi "anti-asing" sering dipelihara untuk kepentingan politik, yang justru membuat *Foreign Direct Investment* (FDI) ragu untuk masuk.

Mengelola Krisis vs Mengelola Narasi

Krisis ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata "masih aman." Pasar bereaksi terhadap data dan komposisi personalia di lembaga keuangan.

 * Habibie (Engineer): Melihat masalah, membongkar sistem yang rusak, dan memperbaikinya dari akar meski kehilangan popularitas.

 * Kondisi 2026: Terjadi anomali di mana posisi Deputi BI diisi berdasarkan koneksi keluarga, sementara sektor riil lesu dan IHSG melemah.

Kesimpulan:

Pelajaran dari 1998 membuktikan bahwa nilai tukar bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari tingkat kepercayaan. Jika pemerintah saat ini terus memaksakan agenda politik masuk ke dalam sistem moneter dan perbankan, maka rekor penguatan rupiah yang pernah dicetak Habibie akan tetap menjadi sejarah yang mustahil terulang. Kedaulatan sejati adalah saat negara mampu bermitra dengan dunia tanpa mengorbankan profesionalisme lembaga negaranya sendiri.

Koreksi & Catatan Data Tambahan:

 1. Level Rupiah: Secara historis, titik terlemah Rupiah di tahun 1998 memang menyentuh Rp16.800 (kurs tengah BI bahkan sempat menyentuh Rp17.000-an di pasar spot). Habibie berhasil membawanya kembali ke kisaran Rp6.500 pada pertengahan 1999.

 2. UU BI: UU No. 23 Tahun 1999 adalah tonggak sejarah yang memberikan status independen kepada BI. Melanggarnya (dengan memasukkan unsur politik/keluarga) secara teori ekonomi akan selalu berujung pada pelemahan mata uang karena naiknya risk premium.

 3. Himbara: Penggunaan dana bank BUMN untuk program sosial/politik tanpa skema akuntabilitas yang jelas disebut oleh banyak ekonom sebagai *fiscal hijacking* yang membahayakan rasio kecukupan modal bank. (*)

Ringkasan Kajian Fiqih Shalat : Etika Imam, Tata Cara Takbir, dan Bacaan Al-Fatihah oleh Ustadz Arifin Ahmad

                Ustadz Arifin Ahmad

1. Adab Membaca Ayat bagi Imam

Dalam memimpin shalat, seorang imam hendaknya tidak memaksakan diri membaca ayat yang sulit atau terlalu panjang jika berisiko menimbulkan kesalahan atau gangguan kekhusyukan jamaah.

 * Dalil: Ustaz merujuk pada perintah dalam Al-Qur'an:

    "...Faqra’u ma tayassara minal Qur’an..."* (QS. Al-Muzzammil: 20)

    Artinya:"...Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."

   

 * Etika Menegur Imam: Jika imam lupa bacaan, makmum yang berada tepat di belakangnya boleh membenarkan (memberi fath). Makmum di barisan belakang sebaiknya diam untuk menjaga kekhusyukan dan menghindari perasaan riya'.

2. Tata Cara Takbiratul Ihram

Terdapat dua cara mengangkat tangan saat takbir yang bersumber dari hadis shahih:

 * Sejajar Bahu: Mengangkat tangan hingga ujung jari sejajar dengan bahu.

   * Dalil: Hadis dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya (Abdullah bin Umar ra): "Bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai shalat..." (HR. Bukhari & Muslim).

 * Sejajar Telinga: Mengangkat tangan hingga ibu jari sejajar dengan daun telinga.

 * Catatan Penting: Lafadz takbir adalah "Allahu Akbar". Hindari memanjangkan bunyi "ba" (menjadi *Akbaar*) karena dapat mengubah makna. Cukup dibaca lugas dan pendek pada bagian akhirnya.

3. Posisi Tangan dan Bacaan Al-Fatihah

 * Bersedekap: Setelah takbir, tangan diletakkan di atas dada dengan posisi tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri.

 * Membaca Al-Fatihah Ayat demi Ayat: Dianjurkan (sunnah) untuk berhenti di setiap akhir ayat (waqaf), tidak menyambungnya sekaligus.

 * Dalil: Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah tentang *Hadis Qudsi*:

    "Apabila hamba-Ku mengucapkan 'Alhamdulillahi rabbil 'alamin', Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah memuji-Ku'..."

    Dengan berhenti di setiap ayat, kita memberikan "kesempatan" secara maknawi atas jawaban Allah terhadap setiap potongan doa dalam Al-Fatihah.

   

4. Makna dan Keutamaan Ucapan "Amin"

Makmum hendaknya mengucapkan "Amin" bersamaan dengan imam, tidak mendahului.

 * Dalil: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

   "Apabila imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkanlah 'Amin'. Karena barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

    

5. Mengingatkan Imam yang Lupa Raka'at

Jika imam melakukan kesalahan gerakan (misalnya kelebihan rakaat atau lupa tahiyat awal):

 * Makmum Laki-laki: Mengucapkan *"Subhanallah"*.

 * Makmum Perempuan: Menepukkan tangan (*tashfiq*).

 * Sikap Jika Lupa: Jika imam sudah terlanjur berdiri tegak dan diingatkan, ia tidak perlu duduk kembali (menurut sebagian pendapat untuk kasus tertentu) namun wajib melakukan **Sujud Sahwi** di akhir shalat sebelum atau sesudah salam.

6. Adab dalam Menasihati

Ustadz menekankan pentingnya kelapangan hati. Jika ada orang yang mengingatkan atau menegur cara shalat kita, terima dengan baik dan rasa syukur tanpa perlu berdebat. Masalah benar atau salahnya pendapat tersebut bisa didiskusikan atau dipelajari kemudian dengan kepala dingin.

Perbaikan Istilah & Konteks:

 * Takbir: Penekanan pada pengucapan "Bar" yang pendek agar tidak bermasalah secara tajwid.

 * Ruku' vs Sujud: Dalam kondisi sakit (menggunakan kursi), posisi sujud harus lebih rendah derajat kemiringannya dibandingkan posisi ruku' untuk membedakan kedua rukun tersebut.

Semoga catatan ini bermanfaat untuk dokumentasi kegiatan masjid atau bahan laporan berita.

*) Pengajian Ahad Pagi, 26 April 2026 di Masjid Al Ukhuwah, Jalan Sekarsono V No 42 Kota Pasuruan Jawa Timur.

Menuju Kedewasaan Iman: Harmoni Panca Indra, Akal, dan Wahyu *)

Dalam perjalanan hidup seorang manusia, proses pencarian kebenaran adalah sebuah keniscayaan. Seringkali kita terjebak pada pemikiran sempit bahwa realitas hanya terbatas pada apa yang tertangkap oleh mata. Padahal, jika kita merenungi hakikat penciptaan, Allah SWT telah membekali manusia dengan perangkat yang bertingkat-tingkat untuk memahami dunia: mulai dari panca indra, akal pikiran, hingga hidayah iman.

Langkah awal dalam memahami fakta adalah menyadari keterbatasan indra kita. Mata memang alat utama untuk melihat cahaya, namun ia buta terhadap suara; telinga mampu menangkap bunyi, namun ia tidak bisa mencium aroma. Fakta bahwa kita tidak bisa melihat angin atau mendengar cahaya bukan berarti hal-hal tersebut tidak ada. Ini adalah pelajaran dasar tentang kerendahan hati: bahwa ada banyak kenyataan di sekitar kita yang eksis meskipun tidak terjangkau oleh satu alat indra saja.

Meningkat dari sekadar menangkap sensasi fisik, manusia dibekali dengan akal. Dalam syariat Islam, akal adalah syarat mutlak bagi "taklif" atau beban kewajiban ibadah. Seseorang dianggap dewasa atau baligh bukan hanya ketika fisiknya berubah, melainkan ketika akalnya mulai mampu membedakan yang hak dan yang batil, yang logis dan yang mustahil. Akal berfungsi sebagai pengolah data dari panca indra. Melalui akal, kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah benda sudah lama dipakai hanya dengan melihat keausannya, atau kita bisa menyusun strategi hidup yang maslahat.

Namun, akal manusia tidaklah sempurna. Ia rentan terjebak dalam apa yang disebut sebagai cacat logika (*logical fallacy*). Kesalahan dalam mengambil data atau ketidakmampuan membedakan antara peristiwa umum dan khusus seringkali membuat manusia tersesat dalam mengambil kesimpulan. Sebagai contoh, aturan lampu merah secara umum adalah sebuah keadilan bagi masyarakat, namun bagi seseorang yang tengah membawa pasien darurat, aturan tersebut terasa menghambat. Di sinilah letak pentingnya kelenturan dalam berpikir dan perlunya panduan yang lebih tinggi dari sekadar logika manusia yang subjektif.

Puncak dari kecerdasan manusia adalah ketika akal tersebut tunduk pada wahyu. Ada kalanya perintah Allah seolah-olah "tidak logis" di mata manusia, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih putranya, Ismail AS. 

Secara logika kemanusiaan, hal tersebut sulit diterima. Namun, dalam kacamata iman, ketaatan tersebut adalah bentuk logika tertinggi—sebuah pengabdian kepada Dzat yang menciptakan akal itu sendiri. 

Inilah fase di mana seorang Muslim tidak lagi hanya menjadi makhluk yang logis, tetapi menjadi makhluk yang beriman, yang memahami bahwa kebijakan Tuhan melampaui batas nalar manusia yang terbatas.

Sebagai penutup, menjadi Muslim yang dewasa berarti mampu menempatkan panca indra, akal, dan iman pada porsinya masing-masing. Kita menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan-Nya, menggunakan akal untuk mengelola dunia dengan bijak, dan menggunakan iman untuk menerima ketetapan-Nya yang tak terjangkau nalar. 

Dengan harmoni ketiga instrumen inilah, kebahagiaan sejati—yang tidak hanya berdasar pada kesenangan fisik atau kepuasan logika—dapat diraih. Kebahagiaan itu muncul ketika seluruh detak jantung dan alur pikir kita senantiasa terhubung dengan Allah SWT. 

*) Pengajian Ahad Pagi (26/4/2026) di Masjid Darul Arqom Kota Pasuruan  oleh Ustadz M Nuryasin.

​Jejak Wong Jien Lung Berakhir di Phuket: Bos Kripto Asal Indonesia Buron FBI Tertangkap

​PHUKET – Pelarian Wong Jien Lung (33), warga negara Indonesia yang menjadi otak sindikat penipuan investasi kripto global, resmi berakhir. Pria yang menjadi buronan utama Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Interpol ini diringkus Kepolisian Imigrasi Thailand di sebuah resor mewah di Phuket pada Jumat, 24 April 2026.

​Lead: Penangkapan Buron Kelas Kakap

​Identitas Wong Jien Lung dikonfirmasi oleh otoritas Thailand setelah ia masuk ke negara tersebut menggunakan fasilitas bebas visa turis. Sebagai figur kunci jaringan "hybrid scam" yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Lung diduga bertanggung jawab atas kerugian warga Amerika Serikat yang mencapai lebih dari $10 juta (sekitar Rp160 miliar). Operasi penangkapan ini merupakan buah koordinasi intensif antara penegak hukum lintas negara guna memberantas kejahatan siber terorganisir.

​Modus Operandi: Kecanggihan Skema "Romance Scam"

​Investigasi mengungkap bahwa sindikat pimpinan Lung telah beroperasi sejak 2022 dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Alih-alih hanya menggunakan foto palsu di aplikasi kencan, kelompok ini menyewa model pria dan wanita rupawan untuk berinteraksi langsung via panggilan video dengan para korban.

​Setelah kepercayaan terbangun melalui skema asmara semu ini, korban diarahkan untuk menginvestasikan dana mereka ke platform perdagangan kripto fiktif. Di sana, para pelaku memanipulasi data untuk menunjukkan keuntungan palsu, yang bertujuan memancing deposit lebih besar sebelum akhirnya membawa lari seluruh dana tersebut.

​Latar Belakang dan Jaringan Internasional

​Wong Jien Lung diketahui memiliki latar belakang pendidikan multimedia dari salah satu SMK di Indonesia. Keahlian teknologi informasi yang ia asah secara otodidak digunakan untuk membangun infrastruktur platform investasi palsu. Meski berkewarganegaraan Indonesia, jaringan Lung bersifat internasional, melibatkan personel dan infrastruktur di Dubai serta model dari berbagai negara untuk mengelabui target di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia.

​Penegakan Hukum dan Ekstradisi

​Pemerintah Thailand melalui Kepolisian Imigrasi telah mencabut izin tinggal Lung dan memasukkannya ke dalam daftar hitam permanen. Saat ini, tersangka menghadapi tuduhan penipuan elektronik dan pencucian uang di Thailand sembari menunggu proses administrasi ekstradisi. 

Otoritas Thailand terus berkoordinasi dengan FBI dan Kepolisian RI (Polri) untuk melacak aset digital yang diduga masih disembunyikan oleh jaringan ini.

​Referensi Utama (Konteks April 2026):

​Laporan Utama: Thai Immigration Police Arrest Reports – Phuket Division (Daily News Thailand, 24 April 2026).

​Koordinasi Internasional: Indonesian National Police (INP) and FBI Uncover Global Phishing and Crypto Syndicate (Inp.polri.go.id).

​Tren Kejahatan: U.S. DOJ Strike Force: Crackdown on Southeast Asian Crypto Scam Centers (Chainalysis Blog).

​Sumber Lapangan: Dokumentasi laporan kejahatan siber Asia Tenggara, Akun X @jacobincambodia.

​Catatan: Tertangkapnya Wong Jien Lung menjadi sinyal kuat bagi sindikat "Pig Butchering" di kawasan Asia Tenggara bahwa ruang gerak mereka semakin menyempit akibat integrasi data keamanan global. (*)

Menara Kartu Keuangan Negara: Antara Langkah Darurat dan Risiko Kebangkrutan

Belakangan ini, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memborong surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sorotan tajam. Di balik istilah teknis seperti "pelonggaran moneter," tersimpan sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit: kondisi keuangan negara diduga tengah berada di titik kritis.

Dana Cadangan yang Mulai Menipis

Secara sederhana, apa yang terjadi saat ini bisa diibaratkan seperti sebuah keluarga yang sudah kehabisan uang tabungan, namun tetap harus membiayai gaya hidup mewah. Ketika investor atau pihak luar tidak lagi mau meminjamkan uang karena takut tidak bisa dibayar, pemerintah menoleh ke Bank Sentral sebagai "penyelamat terakhir."

Langkah BI membeli surat utang pemerintah secara besar-besaran sebenarnya adalah bentuk "pencetakan uang" untuk menambal lubang di anggaran negara (APBN). Ini bukan lagi soal menjaga stabilitas nilai Rupiah, melainkan indikasi bahwa kas negara sudah kosong dan pemerintah kesulitan mendanai kegiatan operasionalnya.

Bahaya di Balik "Cetak Uang"

Memaksa Bank Sentral untuk terus membiayai pengeluaran pemerintah adalah langkah yang penuh perjudian. Ada beberapa risiko nyata yang akan langsung dirasakan masyarakat:

 1. Inflasi dan Harga Barang Naik: Ketika uang disuntikkan ke pasar tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata, nilai uang tersebut akan turun. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah dan harga kebutuhan pokok berpotensi melonjak.

 2. Ilusi Kesejahteraan: Pemerintah seolah-olah terlihat memiliki dana untuk program-program besar, padahal dana tersebut diambil dari cadangan masa depan. Ini hanyalah perpindahan "kantong kanan ke kantong kiri" untuk menutupi utang hari ini.

 3. Hilangnya Kepercayaan Internasional: Jika pihak luar melihat Bank Indonesia tidak lagi mandiri dan hanya menjadi alat pembayar utang pemerintah, investor akan membawa uang mereka keluar dari Indonesia. Hal ini justru akan membuat nilai Rupiah semakin terpuruk.

Program Besar di Tengah Dompet Kosong

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya program besar yang tetap dipaksakan berjalan meski ruang keuangan sangat sempit. Pemerintah menjadi tidak fleksibel karena sebagian besar pendapatan negara habis hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang yang terus membengkak, sementara pemasukan dari pajak melambat.

Idealnya, di tengah situasi keuangan yang "bokek berat," dilakukan evaluasi total atau bahkan perancangan ulang anggaran yang lebih masuk akal bersama DPR. Memaksakan pengeluaran besar tanpa efisiensi radikal sama saja dengan membangun "Menara Kartu"—terlihat tegak di permukaan, namun rapuh dan siap runtuh kapan saja.

Kesimpulan

Manuver Bank Indonesia saat ini mencerminkan langkah darurat karena akses pinjaman dari pasar internasional mulai tertutup akibat profil risiko Indonesia yang meningkat. Meski kebijakan ini memberikan "napas tambahan" dalam jangka pendek, taruhannya adalah stabilitas ekonomi jangka panjang yang bisa mengorbankan kesejahteraan seluruh rakyat. Sudah saatnya pemerintah berhenti melakukan kamuflase kebijakan dan mulai menghadapi realita keuangan yang sesungguhnya. (*)

Kejahatan Perang di Lebanon: Menguji Nyawa Prajurit dalam Dilema Geopolitik

Duka mendalam kembali menyelimuti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Praka Rico Pramudia (31) dinyatakan gugur pada Sabtu (25/4/2026) setelah berjuang selama 27 hari melawan luka serius di sebuah rumah sakit di Beirut, Lebanon. 

Gugurnya Praka Rico menambah daftar panjang korban jiwa pasukan perdamaian Indonesia (UNIFIL) menjadi empat prajurit dalam satu bulan terakhir akibat serangan militer Israel.

Kementerian Luar Negeri RI secara tegas mengutuk insiden ini sebagai kejahatan perang. Data resmi mengonfirmasi bahwa serangan tidak hanya menyasar konvoi resmi, tetapi juga menghantam markas pasukan perdamaian PBB. Selain empat prajurit yang gugur—yakni Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Rico Pramudia—terdapat tujuh prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka dalam rentetan serangan yang sama.

Bukan Insiden Salah Tembak

Pihak UNIFIL dan Kemlu RI memastikan bahwa serangan ini bukanlah dampak dari ambiguitas situasi perang (fog of war), melainkan serangan langsung terhadap personel PBB yang menjalankan misi resmi. Fakta bahwa serangan terjadi pada markas dan konvoi yang memiliki identitas jelas memperkuat posisi Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban internasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak PBB untuk segera mengevaluasi mandat serta mekanisme perlindungan keamanan bagi seluruh personel UNIFIL. Pemerintah Indonesia juga diminta melakukan peninjauan komprehensif terhadap pola penugasan prajurit di zona konflik yang kini telah melampaui protokol perdamaian standar.

Kontradiksi di Meja Diplomasi

Di balik tragedi kemanusiaan ini, terdapat isu geopolitik yang sensitif mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Di satu sisi, prajurit TNI menghadapi ancaman nyawa dari militer Israel di lapangan. Di sisi lain, Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), sebuah forum internasional di mana Israel juga tercatat sebagai anggota di dalamnya.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana konsistensi diplomasi kita ketika kita duduk semeja dengan pihak yang melakukan serangan terhadap prajurit kita sendiri.

Dilema ini menuntut jawaban jujur dari pemerintah terkait posisi tawar Indonesia di forum-forum internasional seperti BOP di tengah jatuhnya korban jiwa di Lebanon.

Mendesak Garis Merah yang Tegas

Eskalasi di Lebanon telah berubah drastis sejak mandat awal UNIFIL dibentuk. Situasi saat ini bukan lagi sekadar konflik intensitas rendah. Negara dituntut untuk memiliki *red line* atau garis merah yang jelas: kapan sebuah misi perdamaian harus dievaluasi total atau dihentikan sementara demi keselamatan jiwa prajurit.

Keluarga yang ditinggalkan kini menanggung beban yang berat. Penantian 27 hari keluarga Praka Rico di rumah sakit berakhir dengan kepulangan jenazah. Tanpa adanya evaluasi yang jujur dan berani mengenai mandat perlindungan serta konsistensi posisi geopolitik, pengiriman prajurit ke wilayah konflik akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian yang sangat besar.

Penghormatan tertinggi diberikan kepada para prajurit yang gugur. Namun, negara berutang jawaban nyata agar nyawa mereka tidak sekadar menjadi statistik dalam kebijakan luar negeri yang dirumuskan di balik meja. (*)

Klausul Kontroversial dalam Program MBG: Antara Perlindungan Anak dan Pengalihan Tanggung Jawab

Sebuah dokumen surat persetujuan orang tua terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Dawung 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, memicu polemik setelah beredar luas di media sosial pada Sabtu (25/4/2026). Dalam dokumen tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, penyelesaian masalah akan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan tanpa menyalahkan pihak mana pun.

Klausul ini menuai sorotan karena dinilai berimplikasi pada pelepasan hak orang tua untuk menuntut secara hukum jika anak mengalami kerugian, termasuk dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Padahal, di tengah implementasi program tersebut, dilaporkan sekitar 33.000 anak terdampak kasus keracunan sepanjang April 2026, sementara 1.700 satuan penyedia pangan gizi (SPPG) disebut telah disuspensi akibat pelanggaran, termasuk manipulasi porsi makanan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pengawasan oleh BPOM memperkuat kekhawatiran terhadap keamanan pangan dalam program ini.

Secara hukum, klausul tersebut dipandang bermasalah. Hak atas kesehatan dan keselamatan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H. Selain itu, hak untuk memperoleh ganti rugi akibat kelalaian pihak lain juga diatur dalam hukum perdata. Dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik pencantuman klausul yang membebaskan pihak penyelenggara dari tanggung jawab dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 yang melarang klausul baku pengalihan tanggung jawab.

Dokumen tersebut diketahui tidak diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat, melainkan oleh pengelola lokal, yakni SPPG Yayasan Djumbir Mulia Abadi dan Dapur SPPG Sragen Jenar Milale 02. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai standar operasional dan pengawasan dalam implementasi program MBG di tingkat lapangan. Belum ada konfirmasi resmi apakah klausul tersebut merupakan kebijakan yang diinstruksikan atau murni inisiatif pihak penyelenggara.

Seorang Pengamat yang menulis di akun X @ LambeSahamjja (Sabtu, 25/4/2026) menilai, kemunculan klausul tersebut mengindikasikan adanya kesadaran risiko dari pihak pengelola terhadap potensi insiden dalam program MBG. Namun, alih-alih memperkuat sistem pengawasan dan keamanan pangan, pendekatan yang diambil justru dinilai berupaya membatasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Situasi ini semakin kompleks mengingat sebagian besar orang tua peserta program diduga tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dari dokumen yang mereka tandatangani. Dengan asumsi bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang aman dan terpercaya, persetujuan diberikan tanpa kajian mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hak di kemudian hari.

Sejumlah langkah dinilai mendesak untuk dilakukan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera memberikan klarifikasi terkait legalitas dan penggunaan klausul serupa. Kementerian Hukum dan HAM juga didorong untuk mengevaluasi aspek hukum dokumen tersebut, sementara aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan diharapkan menelusuri kemungkinan praktik serupa di wilayah lain.

Di sisi lain, para orang tua yang telah menandatangani dokumen tersebut disarankan untuk memahami bahwa secara hukum, klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berpotensi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan tetap melekat sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas generasi muda. Kepercayaan publik, khususnya dari kalangan orang tua, menjadi taruhan yang tidak dapat diabaikan. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum semestinya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut keselamatan anak-anak. (*)

Sinergi Ulama-Umara, Walikota Pasuruan Buka Raker MUI dan Kukuhkan Pengurus Kecamatan

PASURUAN, MON – Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, secara resmi membuka Rapat Kerja (Raker) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pasuruan tahun 2026 di Hotel Ascent Premiere, Sabtu (25/4/2026). Selain agenda kerja, forum ini menjadi saksi pengukuhan pengurus MUI di empat kecamatan untuk masa khidmat 2025-2030.

Dalam sambutannya, Mas Adi—sapaan akrab Walikota—menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari persoalan mitos kesehatan hingga bahaya narkoba.

Soroti Mitos Sosial dan Literasi Masyarakat

Salah satu poin menarik yang disinggung Walikota adalah masih kuatnya pengaruh mitos di tengah masyarakat urban. Ia mencontohkan fenomena "suletan" yang kerap dikaitkan dengan pembakaran sampah popok bayi.

"Secara medis tidak ada hubungannya, tapi menjelaskan mitos itu terkadang lebih sulit. Di sinilah peran ulama untuk memberikan pemahaman logis kepada publik," ujar Mas Adi. 

Ia juga menyayangkan adanya perilaku kontradiktif warga yang rajin mengaji namun tetap membuang sampah ke sungai.

Tantangan Miras, Kos-kosan, dan Narkoba

Walikota memaparkan tantangan regulasi terkait Perda larangan minuman beralkohol yang kerap berbenturan dengan sistem perizinan pusat (OSS). Ia juga menyoroti maraknya kos-kosan "setengah hari" yang sulit dikontrol dan berpotensi menjadi celah praktik maksiat serta peredaran narkoba.

"Hampir 72% penghuni Lapas Pasuruan adalah narapidana narkoba. Ini persoalan serius. Kami butuh supervisi dan fatwa para kiai agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar," tegasnya.

Pengukuhan Pengurus MUI di Empat Kecamatan

Acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Umum MUI Kota Pasuruan, Drs. Ahmad Zawawi, M.Pd., untuk pengukuhan pengurus di Kecamatan Panggungrejo, Purworejo, Gadingrejo, dan Bugul Kidul.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI Kota Pasuruan, Dr. KH. Abdullah Sodiq, M.Pd. Para pengurus baru berkomitmen untuk menjadi pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah di tingkat kecamatan hingga lima tahun ke depan.

Pesan Kiai Sodiq: Ulama Harus Jadi Solusi

Dalam tausiyah-nya, KH. Abdullah Sodiq menekankan bahwa integritas sebuah wilayah bergantung pada hubungan harmonis antara ulama dan umara (pemerintah). Beliau mengingatkan agar pengurus MUI tidak menjadi sosok yang eksklusif, melainkan harus mampu menjawab problem riil di masyarakat.

"Ulama itu ibarat manajer. Harus bisa menyelesaikan masalah hukum, sosial, hingga ekonomi. Jika kehadiran kita tidak bisa memberikan solusi bagi umat, maka lambat laun ulama akan ditinggalkan," pesan Kiai Sodiq.

Raker ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh agama, teknokrat, serta perwakilan ormas Islam se-Kota Pasuruan yang berkomitmen mengawal program kerakyatan seperti Sekolah Lansia Rakyat dan Koperasi Merah Putih. (*)

Data Personel Polri Diduga Bocor, Risiko Keamanan Nasional Mengintai

Keamanan siber instansi penegak hukum Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul klaim kebocoran data massal yang menargetkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Sebuah akun pemantau aktivitas gelap di internet, @DailyDarkWeb, melaporkan adanya aktor ancaman (threat actor) yang mengklaim telah membobol database internal Korps Bhayangkara tersebut pada Sabtu (25/4).

Himpunan data yang diduga bocor mencakup informasi sensitif personel polisi di berbagai unit kerja. Data tersebut meliputi nama lengkap, pangkat, penempatan departemen, hingga rincian kontak pribadi anggota. Meski demikian, hingga saat ini status kebocoran tersebut masih bersifat unverified atau belum terverifikasi secara independen oleh otoritas terkait.

Paparan data terstruktur milik penegak hukum ini membawa risiko keamanan yang sangat fatal. Para pakar keamanan siber memperingatkan bahwa informasi tersebut dapat disalahgunakan untuk target operasi fisik, penyamaran (impersonation), hingga pengumpulan intelijen operasional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gelombang reaksi negatif pun bermunculan di ruang digital. Sejumlah netizen menilai kebocoran ini sebagai insiden "brutal" karena tidak hanya mengekspos identitas, tetapi juga jalur kontak yang bisa dimanfaatkan untuk teknik *social engineering*. Di sisi lain, peretas yang mengatasnamakan "Bjorka Indonesia" turut berkomentar sinis dan mengaitkan kerentanan sistem keamanan digital tersebut dengan isu integritas di kalangan pejabat. "because many Indonesian officials are corrupt," tulisnya.

Kasus ini menambah daftar panjang tantangan kedaulatan data di Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah mitigasi atau validasi atas klaim yang beredar di forum bawah tanah tersebut. Perlindungan terhadap data personel kepolisian menjadi krusial mengingat peran vital mereka dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. (*)

Menkeu Purbaya Usul Selat Malaka Berbayar, Malaysia dan Singapura Bereaksi Keras

Menteri Keuangan Purbaya memicu kontroversi diplomatik setelah melontarkan wacana untuk mengenakan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Pernyataan yang disampaikan dalam Simposium PT SMI 2026 tersebut langsung memicu penolakan tegas dari Singapura dan Malaysia, yang menilai usulan tersebut melanggar hukum laut internasional.

Penolakan Tegas Negara Tetangga

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa hak akses transit di Selat Malaka dijamin untuk semua negara. Singapura menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk mengenakan biaya tol di wilayah tersebut.

Senada dengan Singapura, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat secara sepihak menentukan akses ke Selat Malaka. Menurutnya, segala kebijakan terkait selat tersebut harus melibatkan kerja sama empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sesuai kesepakatan yang telah ada.

Pelanggaran Hukum Internasional UNCLOS

Secara hukum internasional, Selat Malaka diatur oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Aturan ini menjamin hak lintas transit bagi seluruh kapal tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan biaya. Sebagai salah satu arteri perdagangan dunia yang dilalui lebih dari 90.000 kapal per tahun, status Selat Malaka bukan merupakan jalur domestik yang bisa diatur secara sepihak oleh satu negara.

Wacana Menkeu Purbaya yang merujuk pada tindakan Iran di Selat Hormuz dinilai tidak relevan secara hukum dan geopolitik. Iran mengklaim kedaulatan penuh atas Hormuz, sebuah langkah yang hingga kini memicu konflik bersenjata dan tidak diakui dunia internasional.

Kritik Atas Kebocoran Anggaran Dalam Negeri

Di tengah upaya mencari sumber pendapatan baru melalui wacana tarif selat, kinerja fiskal dalam negeri justru mendapat sorotan tajam. Akun X @LambeSahamjja (24/4/2026) menyoroti sejumlah inefisiensi anggaran yang dianggap lebih mendesak untuk dibenahi, di antaranya:

 * Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak terserap maksimal.

 * Program motor listrik senilai Rp1,2 triliun yang belum terealisasi di lapangan.

 * Keterbatasan anggaran BPOM untuk sampling keamanan pangan.

 * Ketidakjelasan sumber pendanaan gaji bagi 30.000 manajer koperasi desa (Kopdes) yang baru direkrut.

Kritik publik menekankan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penutupan lubang kebocoran anggaran yang nyata di depan mata, daripada melontarkan ide yang tidak realistis secara hukum internasional.

Wacana pengenaan tarif di Selat Malaka dipandang sebagai cermin dari kondisi "mode survival" fiskal pemerintah yang terburu-buru. Tanpa kajian hukum internasional yang matang, pernyataan pejabat publik di forum terbuka berisiko merusak hubungan diplomatik dan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di mata dunia. Fokus utama saat ini seharusnya adalah memperbaiki tata kelola keuangan di dalam negeri sebelum memikirkan pungutan pada jalur perdagangan global. (*)

Mesin Penguras Anggaran di Balik Piring Makan Anak: Mengurai Benang Kusut Dugaan Korupsi Struktural SPPG

Sebuah alarm peringatan keras berbunyi di jagat media sosial terkait tata kelola program penguatan gizi nasional. Melalui serangkaian unggahan di akun X @LambeSahamjja pada 23-24 April 2026, terungkap sebuah anomali besar dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi celah "mesin penguras anggaran" negara secara legal dan sistematis.

Isu ini mencuat di tengah ambisi pemerintah untuk menghapus stunting, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan data dan logika operasional yang membahayakan transparansi publik.

Anomali "Data Gaib" pasca Penutupan Portal

Persoalan bermula dari sebuah pertanyaan sederhana: bagaimana jumlah titik SPPG bisa terus bertambah setiap hari, sementara pintu masuk resmi bagi mitra melalui portal *mitra.bgn.go.id* dilaporkan telah ditutup rapat sejak 1 Desember 2025?

Data menunjukkan adanya penambahan titik pelayanan yang terus berjalan secara "bawah tanah". Jika sistem transparan, setiap penambahan titik seharusnya diikuti dengan pengumuman resmi atau mekanisme khusus yang dapat diakses publik. Namun, fenomena "tiba-tiba ada" ini memicu kecurigaan bahwa angka-angka yang dilaporkan ke pusat mungkin hanya data di atas kertas atau SPPG fiktif.

"Kalau logika sederhana saja tidak nyambung, berarti ada yang harus dijelaskan. Kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi, bukan sekadar laporan yang 'dibikin jalan'," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Matematika Kebocoran: Inefisiensi yang Melegalkan Pemborosan

Analisis mendalam mengungkap adanya dugaan "korupsi struktural" melalui kelebihan titik SPPG di satu wilayah. Sebagai ilustrasi, jika satu wilayah dengan 10.000 penerima manfaat secara optimal hanya membutuhkan 4 SPPG, namun faktanya berdiri 8 SPPG, maka terjadi pemborosan anggaran yang masif.

Setiap satu titik SPPG diperkirakan mendapatkan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari. Dalam skenario kelebihan 4 titik tadi, negara harus mengeluarkan ekstra Rp24 juta per hari atau sekitar Rp720 juta per bulan untuk satu wilayah saja. Jika dikonversikan ke skala nasional dengan asumsi 10% dari total 27.000 SPPG adalah titik yang "tidak diperlukan", maka potensi kebocoran anggaran mencapai angka fantastis: Rp16,2 miliar per hari, atau hampir Rp6 triliun per tahun.

Dampak dari inefisiensi ini tidak hanya soal uang, tapi langsung menghantam kualitas makanan anak-anak. Ketika jumlah penerima manfaat dibagi ke terlalu banyak SPPG, kapasitas optimal tidak tercapai sementara biaya tetap (*fixed cost*) seperti sewa dan gaji harus tetap dibayar. Akibatnya, satu-satunya variabel yang bisa dipangkas adalah biaya bahan baku.

Dampak Fatal: Dari Belatung hingga Keracunan

Pemangkasan anggaran bahan baku demi menutupi biaya operasional SPPG yang berlebih disinyalir menjadi akar penyebab buruknya kualitas makanan di beberapa daerah. Kasus-kasus temuan belatung hingga keracunan makanan bukan sekadar soal kebersihan yang buruk, melainkan konsekuensi dari margin per porsi yang semakin tipis.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan. BPOM dilaporkan tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan *sampling* rutin, sehingga kualitas makanan yang masuk ke perut anak-anak Indonesia praktis tanpa pengujian independen.

Siapa yang Memegang Kunci "Jalur Belakang"?

Ketertutupan portal pendaftaran mitra namun terus munculnya SPPG baru memunculkan pertanyaan krusial mengenai siapa yang memberikan izin operasional. Jalur tidak resmi dalam sistem pengadaan pemerintah dengan nilai insentif jutaan rupiah per hari adalah celah yang sangat menggiurkan untuk dieksploitasi.

Publik kini mendesak adanya jawaban konkret atas beberapa poin kritis:

 1. Audit per wilayah: Membandingkan jumlah SPPG dengan jumlah penerima manfaat aktual untuk mendeteksi titik-titik yang berlebih atau fiktif.

 2. Transparansi Perizinan: Membuka data mengenai siapa yang menandatangani persetujuan SPPG baru setelah portal resmi ditutup.

 3. Pengawasan Independen: Melibatkan BPOM secara aktif dengan dukungan anggaran yang kuat untuk verifikasi kualitas.

 4. Laporan Terbuka: Akses publik terhadap laporan keuangan per SPPG agar tidak ada anggaran yang mengalir atas nama anak-anak namun berakhir di kantong oknum.

Hingga berita ini diturunkan, jumat 24/4/2026, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai "mesin penguras anggaran" ini. Tanpa langkah audit yang radikal, program yang seharusnya menjadi solusi gizi ini dikhawatirkan hanya akan menjadi ladang pemborosan struktural di atas penderitaan generasi masa depan. (*)

Catatan:

Analisis ini dirangkum dari informasi publik dan memerlukan investigasi serta audit resmi lebih lanjut untuk memverifikasi skala permasalahan yang sesungguhnya.

Ironi 35 Ribu Loker BUMN: Rekrutmen Jalan Terus, Menkeu Tak Tahu Anggarannya

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Pemerintah secara masif membuka lowongan kerja untuk 35.476 posisi Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak 15 April lalu. Namun, di tengah antusiasme pendaftar menjelang penutupan rekrutmen pada Jumat (24/4), sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sang bendahara negara mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber anggaran yang akan digunakan untuk menggaji puluhan ribu pegawai baru tersebut.

Ketidakjelasan fiskal ini mencuat setelah Menkeu memberikan pernyataan eksplisit bahwa dirinya tidak paham mengenai detail pendanaan koperasi tersebut. Meski pemerintah telah mengalokasikan cicilan sebesar Rp40 triliun per tahun untuk program koperasi, Purbaya belum bisa memastikan apakah angka tersebut sudah mencakup komponen gaji pegawai atau belum.

Pola "rekrutmen dulu, anggaran belakangan" ini dinilai sebagai pengulangan dari manajemen program sebelumnya. Sebagai catatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025 juga sempat mengalami hambatan serupa, di mana mitra harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu karena anggaran pusat yang masih terblokir saat peluncuran.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat ruang fiskal Indonesia sedang berada dalam tekanan hebat. Saat ini, APBN harus menanggung beban program MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, ditambah lonjakan harga energi akibat konflik Iran serta tren penurunan penerimaan pajak. Isu keretakan di internal Kemenkeu pun memanas setelah tiga Direktur Jenderal dicopot secara bersamaan, diiringi rumor mengenai ketahanan APBN yang disebut-sebut hanya mampu bertahan untuk tiga bulan ke depan.

Selain aspek finansial, legalitas rekrutmen ini turut dipertanyakan. Sebanyak 30.000 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah entitas yang baru dibentuk. Terdapat kerancuan hukum mengenai status pegawai; rekrutmen dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan status karyawan BUMN, padahal Koperasi Desa secara hukum merupakan entitas yang berbeda dari Badan Usaha Milik Negara.

Target rekrutmen yang menyasar lulusan baru (fresh graduate) di bawah usia 35 tahun juga memicu kekhawatiran publik. Penempatan puluhan ribu anak muda di institusi yang belum memiliki tata kelola perusahaan (corporate governance) yang matang, ditambah ketidakpastian gaji, dianggap sebagai langkah berisiko yang mempertaruhkan nasib tenaga kerja muda demi mengejar target seremonial program.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu klarifikasi konkret dari Kementerian BUMN maupun Kemenkeu terkait sinkronisasi data anggaran. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, rekrutmen jumbo ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban baru bagi uang pajak rakyat tanpa hasil yang terukur. (*)

Firnas Mu

Hari Bangkit PII ke 79 (4 Mei 1947 - 4 Mei 2026)

Hari Bangkit (Harba) Pelajar Islam Indonesia (PII) ke-79 yang jatuh pada 4 Mei 2026 diperingati dengan berbagai inisiatif untuk memperkuat peran pelajar dalam pembangunan bangsa. 

Logo Resmi Harba PII ke-79

Logo resmi telah diluncurkan untuk memeriahkan peringatan ke-79 ini. Anda dapat mengakses dan menggunakan logo tersebut melalui tautan berikut: 

* Akses Logo: Unduh logo resmi melalui Link s.id/logoharbaPIIke-79 sebagaimana dipublikasikan oleh akun media sosial resmi PII seperti di [Instagram PII](https://www.instagram.com/p/DXUeahVEvIf/).

* Penggunaan: Kader dan simpatisan diajak untuk menggunakan logo ini sebagai foto profil atau membagikannya di media sosial dengan tagar #HariBangkitPII79th dan #PIILevelUp. 

Tema Peringatan

Secara umum, peringatan Harba PII ke-79 tahun 2026 membawa semangat "PII Level Up" sebagai bentuk transformasi organisasi menghadapi tantangan zaman. Meskipun tema spesifik dapat bervariasi di tiap wilayah, fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas kader dan kontribusi nyata bagi masyarakat. 

Rangkaian Acara

Kegiatan Harba tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan format acara sebagai berikut:

* Refleksi Milad: Diskusi atau dialog mengenai perjalanan PII dan tantangan masa depan.

* Aksi Pelajar: Kegiatan sosial, pelantikan pengurus baru, hingga lomba-lomba kreatif seperti lomba desain logo yang diselenggarakan oleh unit-unit PII di daerah.

* Puncak Peringatan: dilaksanakan berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di bulan Mei.

_____

Belum kenal PII ?

Bayangkan kamu hidup di tahun 1947. Indonesia baru merdeka dua tahun, suasananya masih tegang karena Belanda mau balik lagi, dan anak-anak sekolah saat itu lagi bingung cari pegangan. Di situlah PII (Pelajar Islam Indonesia) lahir.

Begini cerita singkatnya supaya makin kenal:

## 1. Lahir di Tengah Perang (4 Mei 1947)

PII lahir di Yogyakarta, tepatnya di kantor Masyumi. Pencetusnya adalah seorang pelajar bernama Yusril-Pane dan teman-temannya. Kenapa mereka bikin PII? Karena saat itu organisasi pelajar terkotak-kotak. Ada yang cuma buat pelajar sekolah umum, ada yang cuma buat santri. PII datang buat jadi "jembatan" supaya semua pelajar Muslim, mau dia anak sekolah negeri atau anak pesantren, bisa bersatu.

## 2. Bukan Cuma Belajar Agama

Mungkin kamu mikir, "Oh, ini pasti cuma ngaji ya?" Eits, salah besar. PII itu tempatnya anak muda yang kritis. Mereka dilatih kepemimpinan (lewat yang namanya Leadership Training), belajar berorganisasi, sampai diajak mikirin nasib bangsa. PII itu ibarat "kawah candradimuka" buat mencetak pemimpin.

## 3. Pernah Jadi "Sasaran" Politik

Karena PII itu vokal dan mandiri, mereka pernah mau dibubarkan di era 1960-an oleh kelompok yang nggak sejalan (seperti PKI). Tapi hebatnya, para kader PII tetap bertahan. Mereka punya mental baja. Itulah kenapa sampai sekarang, alumni PII tersebar di mana-mana—ada yang jadi menteri, pengusaha, sampai tokoh pendidikan.

## 4. Kenapa Masih Ada Sampai Sekarang?

Karena PII punya prinsip: "Cendekia dan Pemimpin". Di PII, kamu diajak buat nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga punya akhlak yang bagus dan jiwa sosial yang tinggi. Mereka menyebut diri mereka "Keluarga Besar", jadi ikatannya kuat banget sampai tua.

Jadi, kalau dengar istilah Harba (Hari Bangkit) setiap tanggal 4 Mei, itu adalah hari ulang tahun PII—momen buat merayakan semangat pelajar yang nggak mau cuma diam, tapi mau bergerak buat perubahan.

EKSLUSIF: Benarkah Nafas APBN Hanya Tersisa Tiga Bulan?

Aroma krisis fiskal mendadak menyeruak dari balik dinding kokoh Kantor Kementerian Keuangan. Kabar mengejutkan mengenai pencopotan dua pejabat tinggi eselon I secara bersamaan telah memicu spekulasi liar di pasar keuangan dan ruang publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun pengamat kebijakan fiskal di X (Twitter) LambeSahamjja pada Rabu (22/4/2026), Menteri Keuangan Purbaya secara resmi menonaktifkan Dirjen Anggaran Luky Afirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.

Keputusan ini menciptakan lubang kepemimpinan yang menganga di jantung otoritas fiskal, mengingat sebelumnya Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, juga telah ditanggalkan dari jabatannya.

Tiga Kursi Kosong di Tengah Badai

Langkah ini dianggap tidak lazim oleh banyak analis. Mengosongkan tiga posisi Dirjen paling strategis—Anggaran, Strategi Fiskal, dan Stabilitas Sektor Keuangan—di saat yang bersamaan adalah perjudian besar. Namun, yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah narasi di balik layar yang memicu pencopotan tersebut: Isu bahwa kas negara hanya mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan.

Jika rumor ini akurat, maka APBN Indonesia diprediksi akan mengalami "benturan keras" pada Juli 2026.

"Ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini adalah sinyal krisis fiskal yang sangat serius. Dua orang yang merancang dan mengeksekusi nafas keuangan negara dicopot saat ruang fiskal kita sedang di titik nadir," tulis akun X LambeSahamjja.

Faktor Tekanan: Perang, Rupiah, dan Program Raksasa

Situasi keuangan Indonesia saat ini memang sedang terkepung dari berbagai sisi:

 * Ketegangan Global:  Perang Iran yang belum mereda memicu lonjakan harga energi dunia.

 * Nilai Tukar: Rupiah terus melemah, memperberat beban subsidi dan pembayaran utang luar negeri.

 * Beban Domestik: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan menyedot anggaran hampir **Rp1 triliun per hari**, di saat penerimaan pajak sedang lesu akibat perlambatan ekonomi global.

 * Efisiensi Paksa: Awal tahun ini, APBN sudah dipotong lebih dari Rp80 triliun demi menjaga rasio defisit.

Respons "Irit" Menkeu Purbaya

Alih-alih memberikan pernyataan yang menenangkan pasar dengan data konkret, Menkeu Purbaya justru memilih langkah komunikasi yang minim. Ia hanya mengonfirmasi pencopotan tersebut dengan dalih "memberi waktu istirahat" kepada para pejabat terkait sebelum penugasan baru.

Sikap diam pemerintah terhadap isu "APBN Tiga Bulan" dinilai sangat berbahaya. Tanpa klarifikasi transparan, ketidakpastian ini bisa menjadi self-fulfilling prophecy yang merusak kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.

Empat Pertanyaan Besar bagi Pemerintah

Publik kini mendesak jawaban atas empat poin krusial:

 1. Validitas Data: Benarkah nafas APBN hanya tersisa sampai Juli 2026? Pemerintah harus memaparkan arus kas negara secara transparan.

 2. Akuntabilitas: Apakah pencopotan ini merupakan bentuk sanksi atas kegagalan proyeksi fiskal yang meleset jauh dari realita?

 3. Kekosongan Kepemimpinan: Bagaimana mitigasi risiko saat kebijakan fiskal dikelola oleh Pelaksana Harian (Plh) di tengah situasi kritis?

 4. Solusi Shortfall: Jika benar terjadi kekurangan anggaran, langkah apa yang akan diambil? Pemotongan subsidi lagi? Tambahan utang? Atau pajak baru?

Hingga berita ini diturunkan, suasana di Kementerian Keuangan masih nampak tertutup. Namun satu hal yang pasti: Indonesia sedang berada di persimpangan jalan fiskal yang sangat menentukan. Jika manajemen anggaran tidak segera dibenahi, tiga bulan ke depan bisa menjadi periode paling kelam bagi ekonomi nasional. (*)

Ironi Rp60 Triliun: Jutaan Porsi Makanan Tanpa Uji Lab BPOM

Kepala BPOM, Taruna Ikrar M Biomed menjelaskan mandat yang harus dijalankan lembaganya sesuai Perpres 115/2025, 6 Desember 2025. Tempo/Septhia Ryanthie

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara mengejutkan mengakui belum pernah melakukan pengambilan sampel (sampling) maupun pengujian laboratorium terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 27.000 Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Alasan utamanya adalah ketiadaan anggaran operasional, meskipun program nasional ini telah menyerap dana hingga Rp60 triliun.

Anggaran Pengawasan Hanya 0,005%

Ketimpangan alokasi dana menjadi sorotan tajam. Dari total anggaran MBG yang mencapai hampir Rp1 triliun per hari, dana yang tersedia di BPOM untuk pengawasan saat ini hanya tersisa Rp2,9 miliar. Angka tersebut hanya setara dengan 0,005% dari nilai program.

Padahal, BPOM sebelumnya sempat mengajukan anggaran sebesar Rp196 miliar yang telah disetujui, namun dana tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara. Sementara itu, dana swakelola sebesar Rp675 miliar yang telah disetujui Komisi IX DPR RI hingga kini masih tertahan di meja administrasi dan belum bisa dieksekusi.

Tenaga Ahli Tanpa Alat Diagnosa

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyebutkan pihaknya telah melatih lebih dari 32.000 tenaga ahli untuk mengawasi SPPG. Namun, tanpa anggaran sampling, puluhan ribu tenaga ahli ini ibarat dokter yang bekerja tanpa alat diagnosa; mereka bisa memantau secara visual, namun tidak memiliki bukti saintifik untuk menjamin keamanan pangan yang masuk ke mulut jutaan anak.

Situasi ini menjadi krusial mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri melaporkan adanya 6.457 kasus terdampak keracunan MBG di berbagai daerah, seperti Duren Sawit dan Bantul. Laporan mengenai temuan belatung dalam makanan juga sempat mencuat ke publik, mempertegas urgensi pengujian independen yang selama ini absen.

Prioritas yang Dipertanyakan

Di sisi lain, publik menyoroti kontradiksi prioritas anggaran di internal BGN. Di saat BPOM lumpuh karena keterbatasan dana pengawasan, anggaran untuk pos lain justru terlihat melimpah, di antaranya:

 * Motor Listrik: Rp1,2 triliun

 * Digitalisasi: Rp3,1 triliun

 * Semir dan Sikat Sepatu: Sekitar Rp1,5 miliar

Kesenjangan ini memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas sistemik. Bagaimana mungkin sebuah program kemanusiaan raksasa diizinkan berjalan tanpa mekanisme keamanan pangan dasar yang independen?

Kegagalan Sistemik

Tanpa verifikasi laboratorium resmi, keselamatan jutaan anak Indonesia kini bergantung pada pengawasan internal tanpa audit eksternal yang memadai. Kondisi ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan cermin dari kegagalan sistemik dalam menempatkan keselamatan publik di atas kepentingan pengadaan barang dan birokrasi administrasi.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah untuk segera mencairkan dana pengawasan atau menanggung risiko jangka panjang dari program yang berjalan tanpa jaminan keamanan pangan yang sah. (*)

Kartini di Era Digital: Membaca Ulang Semangat Emansipasi

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April bukan sekadar seremoni mengenakan pakaian adat atau perlombaan di sekolah. Lebih dari itu, momentum ini merupakan pengingat vital tentang semangat pembebasan pikiran dan hak atas pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia.

Kartini di Era Digital: Membaca Ulang Semangat Emansipasi

Setiap tahun, nama Raden Ajeng Kartini menggema sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Namun, jika kita menyelami lebih dalam surat-suratnya yang terkumpul dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, kita akan menemukan bahwa inti dari perjuangan Kartini adalah pendidikan dan pencerahan intelektual.

1. Pendidikan sebagai Kunci Kemandirian

Bagi Kartini, pendidikan bukan hanya tentang gelar, melainkan alat untuk memutus rantai keterbelakangan. Di masa kini, emansipasi tersebut mewujud dalam akses perempuan terhadap literasi digital dan teknologi. Perempuan yang terdidik memiliki kemampuan untuk mengelola ekonomi keluarga, memberikan pola asuh yang lebih baik, dan berkontribusi secara nyata di masyarakat.

2. Tantangan Perempuan Modern

Jika dulu tantangannya adalah pingitan, maka tantangan perempuan saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan peran di ranah domestik dan publik tanpa kehilangan identitas diri. Banyak perempuan kini terjun sebagai pelaku UMKM, peneliti, jurnalis, hingga pemimpin daerah. Semangat Kartini memberikan dorongan bahwa batasan gender seharusnya tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk bermimpi.

3. Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan

Kartini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri; ia memikirkan nasib kaumnya dan bangsanya. Nilai ini sangat relevan bagi para penggerak komunitas dan pendamping sosial saat ini. Pemberdayaan perempuan melalui program inklusi keuangan dan pelatihan keterampilan adalah bentuk nyata dari "Kartini masa kini" yang terus mengupayakan kesejahteraan bagi sesama.

Merayakan Hari Kartini berarti merayakan keberanian untuk berpikir kritis dan bertindak progresif. Mari kita jadikan peringatan tahun ini sebagai momentum untuk terus mendukung ruang aman dan setara bagi perempuan untuk berkarya, berinovasi, dan membawa perubahan positif bagi Indonesia.

Selamat Hari Kartini 2026

Teruslah menyalakan pelita di tengah kegelapan, karena setiap perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dari langkah terkecilnya. (*)

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Klasikal Tahap I Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dimulai.

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Klasikal Tahap I Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dimulai pada Senin (20/04/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja ini dibuka langsung oleh Walikota Adi Wibowo.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa orientasi menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Ia juga mengingatkan bahwa kinerja optimal merupakan dasar utama dalam evaluasi serta perpanjangan kontrak kerja PPPK. “Pengembangan kompetensi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap ASN agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pasuruan, Supriyanto, selaku ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 276 peserta, terdiri atas 121 laki-laki dan 155 perempuan. Peserta berasal dari formasi tahun 2022 sebanyak 106 orang (67 tenaga kesehatan dan 39 tenaga teknis) serta formasi tahun 2023 sebanyak 170 orang (63 tenaga kesehatan dan 117 tenaga teknis).

Ia menjelaskan, orientasi dilaksanakan selama empat hari, mulai 20 hingga 23 April 2026, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020, serta Keputusan Kepala LAN Nomor 289 Tahun 2022. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman terkait hak dan kewajiban ASN, internalisasi nilai BerAKHLAK, serta penguatan wawasan organisasi guna mempercepat adaptasi dalam tata kerja pemerintahan. (*)

Aroma Amis "Bancakan" di Balik Proyek Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA – Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang digadang-gadang menjadi pilar ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto kini dihantam isu miring. Alih-alih menjadi solusi demokrasi ekonomi, proyek pembangunan fisik kantor koperasi tersebut diduga menjadi ajang "bancakan" dengan potensi kerugian negara mencapai Rp64 triliun.

Dugaan kebocoran anggaran ini mencuat setelah para kontraktor di lapangan mengungkapkan adanya pemotongan dana yang sangat drastis. Berdasarkan informasi dari ekonom Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, anggaran yang seharusnya dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar per unit kantor desa, disinyalir hanya sampai ke tangan kontraktor pelaksana sebesar Rp800 juta atau hanya 50 persen dari nilai pagu.

Modus Operandi: "Sunat" Anggaran dan Ekonomi Rente

Dalam perbincangan di podcast Madilog Forum Keadilan bersama host Margi Syarif, Gede Sandra membeberkan modus dugaan korupsi ini. Para kontraktor daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat, mengeluhkan margin yang sangat tipis akibat pemotongan tersebut. Meski pembangunan tetap berjalan, kualitas bangunan dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi awal (spek) karena hanya dikerjakan dengan separuh anggaran.

"Hitungannya sederhana, jika ada 80.000 unit yang ditargetkan dan setiap unit terjadi kebocoran Rp800 juta, maka potensi total kerugian negara mencapai Rp64 triliun," ungkap Gede. Saat ini, tercatat sudah sekitar 2.000 unit terbangun, yang berarti dugaan uang negara yang "ditilep" sudah menyentuh angka Rp1,6 triliun.

Praktik ini disebut sebagai bentuk ekonomi rente—mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan kerja produktif. Nama Agrinas muncul sebagai pihak yang dituding memegang kendali atas penunjukan langsung para kontraktor tersebut, di bawah penugasan Kementerian Koperasi.

Beban Moral di Pundak Presiden

Ironi ini terjadi di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Program yang seharusnya menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 ini justru terancam menjadi skandal besar jika tidak segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kritik tajam juga mengarah pada pendekatan top-down yang digunakan pemerintah. Menurut para ahli, koperasi yang sukses di dunia justru lahir dari inisiatif rakyat (bottom-up), bukan instruksi sentralistik yang rawan diselewengkan menjadi proyek pengadaan semata—mulai dari pembangunan kantor hingga impor kendaraan operasional.

Langkah Penyelamatan

Gede Sandra menyarankan agar Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi segera melakukan amandemen peraturan dan mengevaluasi kontrak-kontrak yang berjalan. "Mendingan anggarannya disunat langsung dari negara, dikembalikan ke bendahara negara, dan direalokasikan untuk sektor strategis seperti subsidi pupuk atau energi," tegasnya.

Jika tidak ada tindakan tegas untuk membersihkan "permainan" di tingkat eksekusi, program Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan hanya akan menjadi beban sejarah bagi pemerintahan saat ini dan memicu antipati publik terhadap gerakan koperasi di Indonesia. (*)

---