WASHINGTON D.C. – Pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) secara resmi menghentikan operasional (shutdown) per Rabu, 1 Oktober, setelah Kongres gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara sebelum tenggat 30 September. Ini adalah kali pertama shutdown terjadi dalam tujuh tahun terakhir dan yang ke-22 dalam sejarah AS.
Keputusan ini terjadi karena kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres mengenai RUU anggaran.
Dampak Langsung dan Jumlah Korban
Shutdown segera terasa dampaknya, terutama pada layanan publik non-esensial:
Pegawai Terdampak: Sekitar 750.000 pegawai federal non-esensial terancam dirumahkan tanpa gaji. Lembaga seperti IRS (badan pajak), NASA, serta administrasi nasional untuk taman dan museum, harus menghentikan operasi.
Kerugian Ekonomi: Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan potensi biaya kompensasi gaji yang hilang mencapai sekitar $400 juta USD (sekitar Rp6,661 triliun) setiap hari.
Layanan Macet: Layanan non-esensial seperti pengurusan visa, paspor, dan izin usaha melambat. Bahkan, ada kekhawatiran petugas TSA (bandara) dapat mogok.
Pegawai Esensial: Pegawai esensial seperti polisi, militer, dan petugas kesehatan tetap bekerja, namun pembayaran gaji mereka terancam tertunda.
Presiden Donald Trump secara terbuka menyebut shutdown ini sebagai senjata politik. "Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah ini," kata Trump, mengisyaratkan bahwa shutdown dapat digunakan untuk memangkas program yang didukung lawan politiknya (Demokrat).
Kronologi Kebuntuan Anggaran (Deadlock)
Kebuntuan kali ini terjadi karena tarik ulur kepentingan politik dalam RUU pendanaan sementara:
Tuntutan Republik: Mendorong penghematan dan pemotongan anggaran, termasuk pengurangan dana untuk Medicate (program kesehatan) dan CDC (Pusat Pengendalian Penyakit).
Tuntutan Demokrat: Menuntut perpanjangan kredit pajak untuk biaya asuransi kesehatan, mempertahankan subsidi obat, dan program bantuan masyarakat.
Kegagalan Senat: Meskipun Partai Republik menguasai DPR dan Senat, mereka gagal mencapai 60 suara mayoritas yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran di Senat. Partai Demokrat memanfaatkan posisi kunci ini dengan memilih untuk menolak RUU tersebut, memaksa deadlock.
Kedua pihak—Presiden Trump, Republik, dan Demokrat—bertahan pada posisi masing-masing, dengan masing-masing pihak meyakini bahwa pihak lawan yang akan disalahkan oleh publik atas krisis ini.
Sejarah yang Berulang: Pola Politik Anggaran AS
Shutdown pemerintah AS adalah pola berulang yang telah terjadi 21 kali sejak era Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.
| Presiden | Rentang Waktu | Jumlah Shutdown | Durasi Terlama | Penyebab Utama |
| Gerald Ford | 1976 | 1 kali | - | - |
| Jimmy Carter | 1977-1980 | 5 kali | - | - |
| Ronald Reagan | 1981-1989 | 8 kali | 1-3 hari | - |
| Bill Clinton | 1995-1996 | 2 kali | 21 hari | Defisit anggaran dengan Kongres Republik. |
| Barack Obama | 2013 | 1 kali | 16 hari | Republik menolak pendanaan tanpa pencabutan Obama Care. |
| Donald Trump | 2018-2019 | 1 kali | 35 hari | Deadlock pendanaan tembok perbatasan (durasi terpanjang dalam sejarah). |
Fakta Kunci: Sepanjang sejarah, Ronald Reagan menghadapi jumlah shutdown terbanyak, namun Donald Trump memegang rekor durasi terpanjang (35 hari). Pola ini menunjukkan bahwa tarik ulur politik antara Gedung Putih dan Kongres adalah masalah struktural dalam politik anggaran AS.
Dampak Ekonomi Global
Shutdown ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga pada ekonomi makro AS:
Data Ekonomi Terganggu: Survei data ekonomi terhenti.
Pasar Keuangan: Mempengaruhi pasar saham dan kurs dolar.
PDB: Analis memperkirakan setiap minggu shutdown dapat mengurangi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS sekitar 0,1%. CBO mencatat shutdown terpanjang pada 2018–2019 menyebabkan kerugian pajak yang permanen.
Dengan shutdown terbaru ini, pertanyaan yang muncul adalah, sampai kapan mesin birokrasi negara adidaya itu bisa berhenti berputar karena kebuntuan politik di Capitol Hill? (*)
No comments:
Post a Comment