INDONESIA MENUJU KEDAULATAN

*Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global 2026*

Oleh FIRNAS,  garengpetruk.com,  Pasuruan

Indonesia bersiap menghadapi tahun 2026 dengan visi ambisius untuk mencapai "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi", sebuah langkah krusial menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang merupakan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pertama di bawah pemerintahan hasil Pemilu 2024, menjadi panduan strategis di tengah lanskap global yang penuh gejolak dan ketidakpastian.

*Dinamika Global: Fragmentasi dan Ketidakpastian*

Dunia saat ini mengalami perubahan fundamental. Globalisasi, yang dulunya mengedepankan kerja sama, telah bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarbangsa. Kebijakan proteksionisme, eskalasi perang dagang, dan ketegangan geopolitik — seperti konflik Rusia-Ukraina dan dinamika di Timur Tengah — telah mengubah tata kelola global, mengganggu rantai pasok, dan memperparah ketidakpastian ekonomi dunia.

Perang tarif antara kekuatan ekonomi terbesar dunia, khususnya AS dan Tiongkok, tidak hanya memengaruhi perdagangan bilateral mereka, tetapi juga menciptakan efek rambatan (spillover effects) ke seluruh dunia. Pada awal 2025, beberapa negara seperti Korea Selatan bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain seperti AS, Spanyol, Singapura, Malaysia, dan Vietnam melambat.

*Indonesia: Memitigasi Risiko, Membangun Peluang*

Meskipun dihadapkan pada tantangan global yang kompleks, Indonesia melihat peluang di tengah ketidakpastian ini. Transmisi dampak dari gejolak global, baik melalui jalur perdagangan maupun arus modal, telah diidentifikasi. Penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, dan volatilitas sektor keuangan menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Namun, situasi ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor baru, memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi, serta mengakselerasi reformasi struktural seperti peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, deregulasi, dan transformasi digital.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat stabilitas ekonomi domestik melalui diplomasi dan kolaborasi antarnegara, mendorong negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang lebih progresif, terbuka, dan adil. Koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas sektor riil.

*Fokus Kebijakan Fiskal 2026: Ekspansif, Terarah, Terukur*

Kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur, dengan target defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB. APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui reformasi fiskal, mobilisasi pendapatan yang selaras dengan kapasitas perekonomian, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan.

Delapan strategi utama akan mendukung agenda pembangunan nasional:

* Ketahanan pangan.

* Ketahanan energi.

* Makan Bergizi Gratis (MBG).

* Program pendidikan.

* Program kesehatan.

* Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

* Pertahanan semesta 

* Akselerasi investasi dan perdagangan global.

Harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah juga menjadi pilar penting untuk mewujudkan belanja yang semakin efisien dan produktif, layanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan.

*Visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Adil, Makmur*

Penyusunan KEM-PPKF Tahun 2026 oleh Pemerintahan Presiden Prabowo mewujudkan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dan konsisten dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kebijakan yang tertuang dalam KEM-PPKF 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam menavigasi ekonomi, meredam gejolak di tengah ketidakpastian global, sekaligus melaksanakan agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera bagi semua[*].