Klausul Kontroversial dalam Program MBG: Antara Perlindungan Anak dan Pengalihan Tanggung Jawab

Sebuah dokumen surat persetujuan orang tua terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Dawung 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, memicu polemik setelah beredar luas di media sosial pada Sabtu (25/4/2026). Dalam dokumen tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, penyelesaian masalah akan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan tanpa menyalahkan pihak mana pun.

Klausul ini menuai sorotan karena dinilai berimplikasi pada pelepasan hak orang tua untuk menuntut secara hukum jika anak mengalami kerugian, termasuk dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Padahal, di tengah implementasi program tersebut, dilaporkan sekitar 33.000 anak terdampak kasus keracunan sepanjang April 2026, sementara 1.700 satuan penyedia pangan gizi (SPPG) disebut telah disuspensi akibat pelanggaran, termasuk manipulasi porsi makanan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pengawasan oleh BPOM memperkuat kekhawatiran terhadap keamanan pangan dalam program ini.

Secara hukum, klausul tersebut dipandang bermasalah. Hak atas kesehatan dan keselamatan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H. Selain itu, hak untuk memperoleh ganti rugi akibat kelalaian pihak lain juga diatur dalam hukum perdata. Dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik pencantuman klausul yang membebaskan pihak penyelenggara dari tanggung jawab dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 yang melarang klausul baku pengalihan tanggung jawab.

Dokumen tersebut diketahui tidak diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat, melainkan oleh pengelola lokal, yakni SPPG Yayasan Djumbir Mulia Abadi dan Dapur SPPG Sragen Jenar Milale 02. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai standar operasional dan pengawasan dalam implementasi program MBG di tingkat lapangan. Belum ada konfirmasi resmi apakah klausul tersebut merupakan kebijakan yang diinstruksikan atau murni inisiatif pihak penyelenggara.

Seorang Pengamat yang menulis di akun X @ LambeSahamjja (Sabtu, 25/4/2026) menilai, kemunculan klausul tersebut mengindikasikan adanya kesadaran risiko dari pihak pengelola terhadap potensi insiden dalam program MBG. Namun, alih-alih memperkuat sistem pengawasan dan keamanan pangan, pendekatan yang diambil justru dinilai berupaya membatasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Situasi ini semakin kompleks mengingat sebagian besar orang tua peserta program diduga tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dari dokumen yang mereka tandatangani. Dengan asumsi bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang aman dan terpercaya, persetujuan diberikan tanpa kajian mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hak di kemudian hari.

Sejumlah langkah dinilai mendesak untuk dilakukan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera memberikan klarifikasi terkait legalitas dan penggunaan klausul serupa. Kementerian Hukum dan HAM juga didorong untuk mengevaluasi aspek hukum dokumen tersebut, sementara aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan diharapkan menelusuri kemungkinan praktik serupa di wilayah lain.

Di sisi lain, para orang tua yang telah menandatangani dokumen tersebut disarankan untuk memahami bahwa secara hukum, klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berpotensi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan tetap melekat sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas generasi muda. Kepercayaan publik, khususnya dari kalangan orang tua, menjadi taruhan yang tidak dapat diabaikan. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum semestinya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut keselamatan anak-anak. (*)