Wawancara: Jumat, 25 September 2026 | Lokasi: TPST Sawir D’Joyo Lestari, Desa Sawir
Sumber: Syariful Anam (Ipung), Ketua TPST Desa Sawir
Desa Sawir — Di halaman TPST Sawir D’Joyo Lestari, hari itu udara masih terasa hangat saat Syariful Anam, atau akrab disapa Ipung, duduk bercerita. Sebagai ketua, ia tidak hanya bicara soal mesin dan angka, melainkan tentang perjuangan nyata menjaga lingkungan, menggerakkan warga, dan mewujudkan pengelolaan sampah yang sesungguhnya bermanfaat.
Sistem Pengolahan dan Keseimbangan Biaya
Menurut Ipung, TPST ini bekerja dengan siklus yang jelas. Pengiriman sampah masuk dari desa rata-rata empat truk per minggu, yang kemudian diolah dalam rentang empat hingga lima hari. Dari proses itu lahir tiga produk: bahan bakar alternatif berupa RDF, kompos dari sampah organik, dan budidaya maggot yang memerlukan penanganan khusus.
“Kapasitas pencacah RDF kami rencanakan 80 kilogram per hari dengan kerja sekitar enam jam,” jelas Ipung. Namun angka itu tidak berarti berjalan tanpa henti. Mesin perlu jeda, dan kondisi lapangan ikut berpengaruh. Chopper yang dirancang menggunakan air, di sini terpaksa beroperasi kering karena keterbatasan lahan — membuat proses kurang lancar. Apalagi saat musim hujan, plastik bercampur tanah dan lembap, sehingga hasil olahan melambat dan kapasitas menurun.
Biaya operasional pun terhitung nyata. Mesin pemisah atau “gebrik” mengonsumsi sekitar satu liter solar per jam, berjalan enam jam sehari selama tiga hari tiap siklus. Chopper setengahnya, dan motor penggerak sabuk pengangkut menyumbang biaya listrik yang relatif rendah dibanding kebutuhan bahan bakar mesin utama. “Yang paling membebani tetaplah solar untuk mesin pemisah,” tegasnya.
Pendapatan Belum Seimbang dengan Pengorbanan
Kenyataan yang paling menyentuh adalah soal perhitungan uang. Dalam satu pengiriman perdana RDF seberat 1,1 ton, hasil yang diterima bersih Rp500.000. Setelah dipotong biaya jasa angkut dan sopir, sisa yang masuk ke kas TPST hanya sekitar Rp50.000. Padahal empat orang tenaga kerja bekerja penuh selama lima hari. Jika dihitung secara layak, biaya tenaga kerja saja sudah jauh melampaui pendapatan.
“Pengelolaan sampah di mana saja tidak akan cukup jika hanya mengandalkan hasil jual produk,” ujar Ipung. Ia membayangkan sistem pembiayaan yang seimbang: retribusi warga menanggung insentif petugas, hasil penjualan menutup operasional, dan dukungan program melengkapi kekurangan agar tetap berjalan.
Sampah di Desa Sawir sendiri memiliki komposisi khas. Dari pengalaman awal, sekitar 60 persen adalah organik — didominasi daun dan tanah yang tersapu halaman belum dipasang lantai keras. Anorganik sekitar 30 persen, dan sisanya residu. Warga memang antusias membuang sampah, namun pola ini membuat bobot bertambah dan kandungan untuk dijadikan RDF tidak sebanyak yang diharapkan.
Peluang Kerjasama dan Pasokan Khusus
Di tempat lain, seperti Mulyoagung atau Dau, volume sampah besar sehingga cepat diangkut keluar. Di Sawir, jumlah lebih terbatas, harus dikumpulkan dulu, dan tenaga tetap digaji meski belum terkirim. Lahan pun sempit, meski partisipasi warga sangat baik.
Ipung menyampaikan harapan soal kerjasama dengan pihak luar. Sampah dari SPBG belum ada kesepakatan tertulis, dan limbah dari MBG justru dibuang ke lokasi galian — padahal bisa diolah di sini. Pihak MBG sebenarnya terbuka untuk bermitra, namun pendekatan harus dilakukan secara resmi melalui Pemerintah Desa, bahkan Kecamatan jika perlu.
Khusus budidaya maggot, kendalanya mendasar: sampah yang masuk belum jenisnya. Maggot butuh sisa makanan segar, terpisah dari sampah kompos yang bercampur tanah dan daun kering. Belum ada pasokan khusus, sehingga program terhenti. Ditambah lagi, pendampingan tidak boleh hanya pelatihan sehari. Harus dibimbing dari telur hingga panen, sarana pendukung juga perlu ditambah.
Sinar Harapan: CSR, Kemitraan, dan Masa Depan
Gagasan yang menginspirasi muncul saat membicarakan program CSR SBI yang menyalurkan ayam petelur kepada sekitar 20 warga penyandang disabilitas. Bagaimana jika limbah makanan dari MBG dialirkan untuk pakan ternak warga, lalu hasil telurnya dikirim kembali — membentuk siklus saling menguntungkan? Ipung melihat potensi itu nyata, tinggal duduk bersama menyepakati alurnya.
Kelembagaan pun menjadi bahasan. Selama ini TPST berada di bawah naungan BUMDes. Ke depannya, setelah struktur Lembaga Pengelola Sampah (LPS) jelas, diharapkan ide-ide seperti ini masuk ke program kerja dan dijalankan dengan lebih mandiri. “Bekerja bukan soal untung dulu, melainkan mengabdi,” kata Ipung. “Yang kami butuhkan adalah dukungan agar semangat terus berpikir dan bergerak.”
Realita di Lapangan dan Harapan ke Depan
Namun tak bisa dipungkiri, semangat saja belum cukup. “Segudang kepintaran kalah dengan segenggam kekuasaan,” ujarnya jujur. Tim sudah berjuang lebih dari setahun, sudah melapor ke Camat, namun keputusan eksekusi belum sampai ke tangan. Harapan tertuju pada tahun 2027, saat pemilihan kepala desa baru, lahir keberanian yang lebih berani untuk kemajuan desa.
Soal retribusi, asumsi angka ternyata tidak mencerminkan kenyataan. Warga yang sukarela memberi Rp5.000 per pengambilan justru merasa tidak berat, sementara perhitungan resmi lebih rendah dan penerapan iuran dianggap belum tepat saat ini. Sampah masih dirasakan layanan gratis, dan pendekatan harus hati-hati.
Ipung menegaskan: TPST Sawir tidak sama dengan RTPS desa lain. Ini satu-satunya di kecamatan dengan sistem lengkap, sehingga butuh perlakuan khusus. Di desa tetangga pun sudah mulai bergerak, produk olahan sudah dihasilkan — Sawir tidak boleh tertinggal.
Di penghujung obrolan, harapannya sederhana namun teguh: “Tidak ada yang ekstrem, hanya memulai apa yang sudah seharusnya ada. Warga sudah memberi lebih dari yang diminta — tinggal pihak yang berwenang berani melangkah.” (*)
Penulis FIRNAS MUTTAQIN
No comments:
Post a Comment