Menertawakan Hollocaust di Iran

Siapa bilang kisah pembantaian kaum Yahudi saat Perang Dunia II melulu bercerita soal air mata. Datanglah ke Teheran, Iran, bulan-bulan ini. Di Museum Seni Kontemporer Palestina di kota itu, boleh jadi gambaran hollocaust itu justru membuat kita tersenyum, bahkan terpingkal.

Sejak Selasa (15/8) kemarin, di gedung itu memang digelar pameran internasional kartun hollocaust. Direncanakan berlangsung sebulan penuh, setidaknya 204 karya kartun dari berbagai penjuru dunia dipamerkan di sana.

''Kami menggelar pameran ini untuk mengetahui sejauh mana batas kebebasan ala Barat itu mereka yakini,'' kata Masoud Shojai, ketua Asosiasi Kartunis Iran, sekaligus ketua penyelenggara pameran tersebut, kepada kantor berita AFP. 'Mereka' yang dimaksud Masoud tentu saja dunia Barat, yang selama ini selalu mengusung dalih kebebasan untuk melanggar apa pun. Tak kecuali perasaan religius umat beragama lain.
Mau contoh? Satu saja, kasus kartun Nabi Muhammad, yang marak awal tahun ini. Alih-alih mawas diri, dengan dalih kebebasan itu pula, sebagian kalangan di dunia Barat justru mempertanyakan reaksi umat Islam atas munculnya kartun tersebut.

Tak perlu menunggu respons Barat, sebenarnya, karena Masoud sendiri sudah beroleh jawaban. ''Mereka bisa seenaknya menulis apa pun tentang Nabi kita. Tetapi, saat ada seorang saja mempertanyakan soal pembantaian Yahudi, dia malah didenda, bahkan dipenjara,'' Kata Masoud, menyindir.

Ucapan itu merujuk perlakuan hipokrit Barat terhadap David Irving, sejarahwan Inggris yang tidak hanya kena denda atas sikapnya yang skeptis soal hollocaust, tetapi bahkan harus meringkuk di penjara.
Tentang pameran sekaligus kompetisi kartun itu, Masoud sendiri menyatakan tidak bermaksud membantah cerita pembantaian orang-orang Yahudi di PD II tersebut. ''Kami hanya mempertanyakan, mengapa justru rakyat Palestina yang harus membayarnya?'' kata dia.
Kompetisi kartun itu sendiri berlangsung di tengah hebohnya pemuatan kartun Nabi oleh harian Denmark, Jyland-Posten, awal tahun ini. Saat itu, Asosiasi Kartunis Iran menantang para kartunis dunia untuk menuangkan ide mereka seputar hollocaust. Hasilnya, tidak kurang dari 1.100 kartun dari 60 negara masuk ke dalam daftar panitia lomba. Dari jumlah itu, 204 kartun memenuhi syarat untuk ikut dipamerkan dan berpeluang memenangkan hadiah uang. Lumayan besar, yakni masing-masing 12 ribu, delapan ribu, dan lima dolar AS untuk juara satu, dua, dan tiga.

Satu di antara nominator kartun tersebut datang dari peserta asal Indonesia, Tony Thomdean. Dengan jenaka Tony menggambarkan Patung Liberty, Dewi Kemerdekaan, tengah menggenggam daftar korban hollocaust di tangan kiri, sementara tangan kanannya memberikan salut ala Hitler. ''Heil ...!''

''Kami datang kemari untuk belajar banyak tentang pembantaian yang menjadi dasar pendirian negara Israel itu,'' kata Zahra Amoli, seorang mahasiswi yang datang berombongan ke pameran tersebut. Hari pertama pameran tersebut, kemarin, dihadiri seratusan orang pengunjung. Dengan antusias mereka berkeliling, mengamati, dan tak jarang tersenyum simpul menyaksikan kartun-kartun tersebut.
Sikap yang ditunjukkan masyarakat Iran akan hollocaust itu, tidak lepas dari sikap presiden mereka, Mahmud Ahmadinejad. Desember 2005 lalu, saat berpidato di Provinsi Sistan Baluchestan, Ahmadinejad menyatakan, Barat telah memosisikan mitos hollocaust itu melebihi keyakinan akan ketuhanan dan kenabian. ''Mereka menindak keras siapa saja yang meragukan mitos tersebut, namun membiarkan orang-orang yang mengingkari ketuhanan dan agama,'' kata Ahmadinejad, sebagaimana dikutip BBC, saat itu.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ahmadinejad juga menyatakan, jika memang Barat sebagai pelaku pembantaian tersebut peduli dengan nasib bangas Yahudi, mengapa bukan sebagian wilayah Eropa, AS, Kanada, atau Alaska, yang diberikan kepada Israel sebagai tebusannya.

''Mengapa justru rakyat palestina yang harus membayar?'' kata Ahmadinejad. Ucapan itulah yang kemudian dikutip Masoud, ketua panitia pameran itu. Dalam banyak hal, hollocaust memang telah menjadi barang dagangan Barat dan tentu saja, Israel. Klaim mereka bahwa selama PD II telah terjadi pembantaian atas sedikitnya enam juta Yahudi, membuat peristiwa itu selalu dihidup-hidupkan. Tidak hanya kamp-kamp penahanan Yahudi, khususnya Kamp Auschwitz, dijadikan museum. Lebih dari 250 museum didirikan di banyak negara untuk menyokong klaim tersebut. Untuk anak-anak sekolah, di AS dan Eropa sejak lama hollocaust menjadi salah satu bahan pelajaran. Untuk masyarakat awam, kurang apa dengan munculnya film-film yang terus memamah biak persoalan itu.

Sedemikian gencarnya propaganda rezim Zionis soal hollocaust, sehingga kalangan Yahudi sendiri tak kurang yang merasa rikuh. Sejarawan Yahudi, Alfred M Lilienthal, bahkan dalam situsnya, www.alfredlilienthal.com, menyebut propaganda itu dengan hollocaust mania. Yang paling mutakhir, Tel Aviv bahkan kembali melakukan upaya mereka sejak lama, untuk menekan Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 27 Januari sebagai ''Hari Hollocaust''.

Tidak hanya itu, seorang anggota Komite Pendataan Hollocaust AS-Polandia, Rana I. Aloy, menyatakan, dalam PD II, tidak hanya orang-orang Yahudi yang mengalami penderitaan. ''Korban paling banyak pada PD II justru adalah orang Rusia,'' kata Aloy.

Klaim hollocaust juga tidak pernah menemukan dokumen pendukung. Bahkan, laporan Palang Merah Internasional dan perundingan sejumlah pejabat negara penentang Nazi, tak pernah disebutkan keterangan soal pembakaran orang-orang Yahudi oleh Nazi tersebut.

Karena itu, tidak heran bila sejarawan Australia, Frederick Toben, pernah mengatakan bahwa Israel sepenuhnya dibentuk atas dasar kisah hollocaust. ''Karena hollocaust adalah kisah bohong, berarti Israel dibangun di atas kebohongan besar,'' kata Toben. Untuk itu, sebagaimana kemudian dialami David Irving, Toben juga mengalami pemenjaraan akibat kata-katanya itu.

Itulah kebebasan ala Barat. Di Teheran, orang-orang Iran mencoba menertawakan hal itu. (dsy)

Sumber : REPUBLIKA, Rabu 16 Agustus 2006

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=260990&kat_id=3

Dana Kompensasi BBM dan Jaminan Sosial
Oleh Wiwik Suhartiningsih

Bagi pemerintah, mencabut atau meneruskan subsidi harga BBM, adalah pilihan simalakama. Dengan tingkat harga sekarang, setahun nilai subsidi mencapai Rp 73 triliun lebih. Konsekuensinya alokasi dana untuk sektor lain harus dipotomg. Apabila itu menimpa sektor-sektor pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, pangan, dan yang lain), maka ongkos sosial-politiknya jadi besar.

Menurut pemerintah, subsidi selama ini tidak dinikmati keluarga miskin, tapi kelompok kaya. Sebanyak 50 persen subsidi untuk tujuh komoditas BBM yang berbeda, ternyata dinikmati oleh 20 persen kelompok berpendapatan tertinggi. Sementara warga paling miskin hanya menikmati 6 persen dari subsidi itu. Untuk minyak tanah, ternyata 20% dari penduduk miskin hanya menikmati 10 persen dari subsidi. Sebaliknya, 20 persen warga terkaya menikmati 31 persen dari subsidi itu.

Meneruskan subsidi yang melenceng hanya akan memperlebar disparitas pendapatan. Mencabut subsidi tak kalah peliknya. Menurut Bank Dunia, di Indonesia saat ini lebih dari 110 juta penduduk tergolong miskin, hidup dengan penghasilan di bawah US$ 2 atau sekitar Rp 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin ini setara dengan gabungan dari seluruh jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja (Kompas, 24/1/5). Apa jadinya jika pencabutan subsidi BBM itu tidak diantisipasi dampaknya pada penduduk miskin? Pemerintah akan dihujat dan demonstrasi meledak di mana-mana.

Mempertahankan subsidi tanpa koreksi dan sebaliknya mencabut subsidi tanpa antisipasi, dampaknya adalah sama buruknya. Mengurangi subsidi BBM dengan berbagai koreksi adalah pilihan rasional. Itulah yang akan dilakukan. Agar warga miskin tidak menderita akibat pengurangan subsidi itu, minyak tanah tidak dinaikkan. Pemerintah juga menyiapkan program kompensasi kenaikan harga BBM: pengobatan kelas tiga di RS dan sekolah gratis untuk anak-anak miskin, pembangunan infrastruktur pedesaan (pembangunan irigrasi dan jalan desa), dan menambah alokasi dana untuk program beras murah untuk rakyat miskin (raskin). Nilai dana kompensasi itu Rp 20 triliun.

Tulang Punggung Keluarga

Pemerintah yakin, kompensasi ini bisa mengurangi dampak kerugian kelompok miskin. Dari semua kelompok masyarakat, kelompok miskin adalah yang paling menderita apabila subsidi BBM dikurangi. Keluarga miskin sangat mudah terkena risiko akibat alam atau faktor buatan manusia (ekonomi, keamanan dan ketertiban). Mereka tidak memiliki instrumen untuk mengatasi risiko, sehingga mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai gejolak, seperti gejolak harga, yang serta-merta membuat kesejahteraan hidup mereka melorot. Itulah sebabnya, kelompok miskin dan rentan akan cenderung menghindari kegiatan yang berisiko. Benarkah program dana kompensasi BBM tersebut efektif dan mampu mereduksi dampak negatifnya pada keluarga miskin? Bagi warga miskin, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis jelas sangat diperlukan. Di tengah komersialisasi jasa kesehatan dan pendidikan di Tanah Air, dua program itu akan menjamin kemudahan warga miskin dalam mengakses pelayanan publik dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur di pedesaan selain akan membuka isolasi juga akan menstimulasi ekonomi. Sementara raskin dengan harga Rp 20.000/10 kg beras, akan menjamin warga miskin bisa memenuhi 40-60 persen dari total kebutuhan beras bulanan. Dengan hal itu memungkinkan warga miskin untuk mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein mereka.Masalahnya, bagi keluarga miskin, ketika anggota keluarga yang jadi tulang punggung pendapatan keluarga jatuh sakit, seberapa pun besar subsidi kesehatan diberikan, hasilnya tetap tidak akan menolong. Sebagian besar warga miskin bekerja di sektor informal. Mereka mendapatkan upah setelah memeras keringat. Ketika tulang punggung keluarga jatuh sakit, dari mana mereka makan? Hal yang sama juga terjadi pada subsidi pendidikan. Seringkali anak-anak keluarga miskin harus ikut bekerja. Kalau pun anak usia 6-15 tahun biaya sekolahnya gratis, mereka belum tentu bisa menikmatinya.Meskipun tulang punggung keluarga miskin diperiksa dokter tanpa bayar dan memperoleh obat gratis, dampak yang mereka rasakan tetap sama: hilangnya sumber penghasilan yang cepat atau lambat akan menyebabkan mereka rawan kehilangan aset produksinya yang lain. Jika pegadaian bisa menerima, instansi itu menjadi labuhan terakhir. Jika tidak, mereka akan jadi makanan empuk para pengijon dan tengkulak, karena mereka umumnya mudah terperangkap utang yang menjerat ketika kondisi ekonomi mereka labil (Suyanto, 2005). Sistem Jaminan Sosial Yang lebih penting lagi, program kompensasi BBM tidak lebih sebagai program yang sifatnya karitatif (amal) dan temporer. Program kompensasi BBM mulai dibuka tahun 2001 ketika subsidi BBM secara gradual dikurangi. Pertanyaannya, apakah program ini akan tetap ada ketika subsidi BBM benar-benar dihapuskan? Jika pun tetap dipertahankan, sampai tahun berapa pemerintah mampu mengongkosinya? Bukankah dengan alasan APBN yang bleeding pemerintah dengan mudah menghapuskannya? Di titik inilah betapa pentingnya sistem jaminan sosial.Sistem jaminan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan sosial, juga menjadi komponen penting dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan melalui bantuan terhadap kelompok miskin dan kelompok rawan. Jaminan sosial menjadi penting terutama agar kelompok miskin dan rawan mampu mengatasi risiko terhadap berbagai kerawanan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itulah sebabnya, jaminan sosial kini telah berkembang dari belas kasihan (charity) menjadi sebagai salah satu hak asasi warga.Sejak Orde Baru, sistem jaminan sosial itu masih belum ada, kecuali asuransi kesehatan. Itu pun di lapangan selalu muncul masalah: alokasinya melenceng dan keluarga miskin yang kebetulan bisa mengaksesnya hanya mendapat layanan kesehatan minimal. Bagaimana dengan pendidikan, pangan, perumahan dan air bersih? Meskipun konstitusi menjamin itu, sampai sekarang sektor pembangunan sosial itu belum tersentuh. Wajah pembangunan sosial makin mengerikan ketika tahun 1998 kita menyerahkan nasib dibawa pengaruh IMF. Sejak itu pembangunan berwajah neoliberal.Tak bisa dibantah, untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komplet –yang mencakup semua sektor pembangunan sosial—memerlukan dana tidak sedikit. Alasan pemerintah, kita tidak punya dana banyak. Padahal sesungguhnya dana pemerintah itu banyak. Buktinya, kita setiap tahun bisa mencicil utang yang jumlahnya mencapai sepertiga APBN, mensubsidi bank-bank rekap sampai Rp 70 triliun, dll. Mengapa dibilang miskin! Inti soalnya adalah tidak adanya poltical will untuk itu. Lagi pula, untuk membuat sistem jaminan sosial yang memadai tidak harus menunggu kaya atau kelebihan dana.

Penulis adalah peminat masalah sosial-ekonomi pertanian, alumnus Pascasarjana IPB.

Ketika Barat 'Tersengat' Holocaust

Oleh : M Hilaly BasyaDosen Uhamka,
Direktur Eksekutif CMM, dan Ketua LemKIS Yayasan Assa'adah Ulujami

David Irving, sejarawan Inggris, dijatuhi hukuman mati tiga tahun penjara oleh pengadilan Wina, Austria, 21 Februari. Irving dinyatakan bersalah karena mengingkari adanya pembantaian jutaan Yahudi (holocaust) di masa Perang Dunia II. Kenyataan ini berseberangan dengan kasus kartun Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Barat justru memberikan ruang kebebasan bagi dunia pers untuk mempublikasikannya di beberapa media lain.
Validitas informasi sejarah yang diutarakan oleh Irving belum tentu mengandung kebenaran. Namun kita menyayangkan jika temuan tersebut dilarang menjadi bahan diskursus publik dan ilmuwan. Sebelumnya Presiden Iran, Ahmadinajed, juga menyatakan hal serupa, dan selama beberapa minggu ini holocaust menjadi diskursus publik di Iran.
OksidentalismeJika dicermati lebih jauh, diskursus holocaust pada dasarnya adalah sebuah produk dari oksidentalisme, yaitu kajian yang dilakukan oleh masyarakat Timur (Islam) tentang kebudayaan dan sejarah Barat. Kajian tersebut menggunakan perspektif dan ukuran-ukuran Timur. Oksidentalisme sebagai sebuah istilah dan disiplin keilmuan diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Muslim asal Mesir, Hassan Hanafi, dalam bukunya, Muqaddimah fi 'Ilmi al-Istighrab (1999), atau Pengantar Oksidentalisme. Buku ini diterjemahkan oleh penerbit Paramadina dengan judul Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, 2000. Hanafi mengatakan bahwa oksidentalisme muncul untuk mengurai kesadaran yang terbelah, antara ego (Barat) dan the other (Islam). Sejauh ini Barat telah banyak melakukan kajian terhadap the other (Islam), yang dikenal luas sebagai orientalisme.
Menurut Hanafi, Barat mengidap superiority complex, sehingga kajian para orientalis tersebut mengandung muatan ideologis. Latar belakang tumbuhnya orientalisme sendiri didorong oleh kebutuhan negara-negara Barat untuk memahami Islam dan masyarakatnya. Kebutuhan tersebut juga seiring dengan upaya penundukkan the other (negara terjajah). Karena itu, oksidentalisme dimaksudkan untuk mengembalikan Barat pada posisinya. Selama ini Barat menilai dirinya sebagai peradaban yang matang, humanis, dan modern. Sedangkan peradaban Islam, di samping kelebihannya yang juga diakui Barat, memerlukan pertolongan Barat agar dapat maju seperti peradaban Barat. Oksidentalisme ingin mengurai superioritas semacam itu dengan cara menjadikan peradaban Barat sebagai objek kajian (the other).
Diskursus peristiwa holocaust sejatinya tidak perlu membuat pemerintah Barat tersinggung. Diskursus tersebut sebetulnya hanya berupaya menganalisis sejauhmana dinamika dan ideologi yang menjadi kesadaran masyarakat Barat ketika membantai bangsa Yahudi.
Perspektif dan parameter yang digunakan dalam kajian tersebut adalah kebudayaan Islam. Maka aneksasi Yahudi atas sokongan negara-negara Barat menjadi altar yang menghiasi diskursus tersebut. Tentu kita prihatin dan menyayangkan jika diskursus tersebut berubah menjadi semacam ejekan dan olokan semata kepada masyarakat Barat.
Kajian terhadap Barat (the other) yang dilakukan oleh sarjana Muslim memberikan perspektif baru bagi Barat. Sejarah memang mencatat Barat sebagai peradaban yang maju selama beberapa abad terakhir, namun di samping itu juga memiliki kelemahan. Pespektif seperti ini barangkali tidak mudah ditemukan oleh sarjana Barat, sebab tidak ada 'jarak' antara peneliti dengan objek yang ditelitinya.
Karena itu, oksidentalisme akan memberikan temuan-temuan baru yang berguna bagi Barat untuk memperbaiki dan menyempurnakan peradabannya. Ada kemungkinan di mana oksidentalisme menyimpan potensi proyektif, di mana sarjana Muslim terjebak dengan upaya pembalasan terhadap orientalisme klasik.
Jika hal itu terjadi, maka produk oksidentalisme hanya akan menjadi ''pengolok-olokan'' dan perendahan terhadap the other (Barat). Hal inilah yang disayangkan ketika diskursus holocaust di Iran berubah menjadi karikatur yang ''mengolok-olok''. Kecenderungan itu bisa jadi disebabkan oleh inferiority complex akibat menjadi objek imperialisme dan orientalisme selama beberapa dekade.
Tapi, jika hal itu terus terjadi, maka oksidentalisme tidak lagi menjadi suatu kajian yang netral dan objektif, melainkan menjadi senjata yang digunakan untuk merendahkan the other semata.
Tentu terlalu dini untuk menilai sejauhmana objektivitas proyek kajian oksidentalisme. Waktu akan mengujinya. Diskursus tentang peristiwa holocaust bisa menjadi pintu masuk yang menguji sejauhmana kualitas occsidental studies ini. Maka sejatinya, pemerintah Barat tidak perlu tergesa-gesa menuduh oksidentalisme sebagai anti-semit. Sikap tersebut justru menunjukkan reaksioner. Suatu sikap yang tidak kondusif bagi upaya membangun mutual understanding antara Islam dan Barat.
DialogHarapan kita, oksidentalisme akan mencapai kematangannya, sehingga dialog antarperadaban yang sesungguhnya dapat terjadi. Barat melakukan dialog dengan berpijak pada orientalisme sedangkan Islam dengan oksidentalisme. Keduanya dapat menjadi cermin yang membimbing kepada kearifan kedua pihak.
Kajian kritis tersebut diharapkan membuka ruang introspeksi. Betapapun modern dan majunya peradaban Barat, tetap menyisakan krisis kemanusian dan spiritual. Dan betapapun terbelakangnya peradaban Islam, masih memiliki tradisi dan warisan klasik yang kaya. Umat Islam tidak sepenuhnya terbelakang. Keterbelakangan adalah produksi makna yang tidak sepenuhnya mengandung kebenaran.
- Karena mengingkari holocaust, sejarawan Inggris, David Irving dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Wina, Austria. Sebelumnya, Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad juga mengingkari holocaust.
- Wacana holocaust adalah produk oksidentalisme, yaitu kajian masyarakat Timur terhadap Barat, dengan menggunakan ukuran-ukuran Timur.
- Istilah dan disiplin keilmuan oksidentalisme mula-mula diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Muslim asal Mesir, Hassan Hanafi. Tujuannya untuk mengurai kesadaran yang terbelah antara ego (Barat) dan the others (Islam).
- Selama ini Barat telah banyak melakukan kajian terhadap the others (Islam), yang dikenal luas sebagai orientalisme, di mana Barat mengidap superiority complex.
- Kajian-kajian yang dilakukan sarjana Muslim terhadap Barat, memberikan perspektif baru bagi Barat. Oksidentalisme memberi temuan-temuan baru yang berguna bagi Barat untuk memperbaiki peradabannya.
- Harapan kita, oksidentalisme akan mencapai kematangannya, sehingga dialog antarperadaban yang sesungguhnya dapat terjadi. Barat berdialog dengan berpijak pada orientalisme, sedangkan Islam dengan oksidentalisme.

REPUBLIKA, Sabtu, 25 Februari 2006
Sumber : http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=236876&kat_id=16

Wajah Narcistis Pemerintahan Kita
Sri Palupi

Apabila pemerintah bisa diidentikkan dengan person, respons para pejabat terhadap berbagai tragedi kemanusiaan menunjukkan, pemerintahan negeri ini kian menegaskan identitasnya sebagai pribadi berwajah narcistis. Pribadi narcistis memandang tubuh sendiri sebagai cermin dan sumber identitas.

Kaget dan bingung adalah dua kata yang kian akrab di telinga rakyat sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla berkuasa. Masyarakat kaget dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang keterlaluan. Masyarakat bingung mendengar presiden kaget dengan kenaikan anggaran kepresidenan, padahal kenaikan itu sudah dibahas dalam rapat kabinet. Masyarakat kaget dengan keputusan pemerintah menaikkan tunjangan DPR di saat rakyat dipaksa berkorban. Masyarakat kaget ketika Gubernur DKI Sutiyoso menghias kota dengan patung, sementara rakyatnya bingung bagaimana hidup bisa disambung.

Di berbagai daerah, masyarakat dibuat tidak mengerti dengan merebaknya busung lapar di tengah kemewahan elite politik yang busung uang. Malah ada belasan wakil rakyat yang pelesir ke Mesir atas nama studi banding. Pendek kata, masyarakat kaget dan bingung dengan beragam kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tak berorientasi kepada mayoritas rakyat.

Menolak realitas

Bukan hanya kebijakan pemerintah yang bikin kaget, tapi juga sikap pejabat dalam merespons kritik dan ketersingkapan berbagai skandal yang dinilai tak masuk akal. Kasus busung lapar di berbagai provinsi yang menewaskan puluhan anak-anak pun dinilai hanya sebagai kecelakaan atau kejadian luar biasa.

Padahal, assessment terhadap kasus busung lapar yang dilakukan Jaringan Solidaritas Penanggulangan Busung Lapar di NTT menunjukkan, busung lapar adalah realitas keseharian masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin di NTT. Hingga kini kematian akibat busung lapar di NTT masih terus berlangsung, sementara pemerintah sudah menganggapnya selesai.
Kini, tragedi kelaparan di Yakuhimo yang menewaskan 80-an warga, dinilai Menko Kesra Aburizal Bakrie, hanya sebagai gejala awal kelaparan dan bukan tragedi kelaparan besar-besaran. Menteri Kesehatan Siti Fadilah menilai, kelaparan itu bukan kelaparan hebat karena korban yang tewas kebanyakan orang dewasa dan bukan anak-anak. Kalau kelaparan itu wabah hebat, menurut dia, korbannya kebanyakan adalah anak-anak.

Jika demikian, mengapa kasus busung lapar yang menimpa anak-anak di berbagai provinsi hanya disebut kejadian luar biasa dan bukan wabah kelaparan hebat? Mengapa pemerintah cenderung menghindar dari tatapan realitas kemiskinan dan kelaparan, bukannya menatap realitas dengan kedalaman agar masalah bisa dituntaskan?

Wajah narcistis

Modernitas yang dipicu oleh kapitalisme global tidak hanya menghasilkan budaya massa dan masyarakat konsumeris, tetapi juga melahirkan pribadi-pribadi narcistis. Pribadi narcistis membangun identitasnya dengan berorientasi pada tubuh sendiri. Pada tubuh itulah makna diri ditanamkan, sambil berilusi akan keabadian badan. Keterbatasan tubuh diingkari dan diperangi dengan membangun dan menjaga citra diri, lebih menghargai masa depan dan cenderung memutus ikatan dengan yang lampau. Sosok narcistis pada akhirnya tak pernah mampu membangun relasi sosial dengan yang lain.

Sosok berwajah narcistis bisa ditemukan bukan hanya pada individu-individu modern, tetapi juga tergores pada wajah pemerintahan kita. Betapa tidak. Pemerintahan negeri ini, di pusat dan daerah, cenderung memandang penting image atau pencitraan diri, alergi terhadap kritik, dan keputusan-keputusannya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan parsial orang-orang di tubuh pemerintahan dan partai.

Dalam memandang waktu, pemerintah lebih berorientasi pada masa depan. Konsekuensinya, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi, termasuk pembunuhan Munir, dianggap bagian dari masa lampau dan karenanya tidak relevan untuk dituntaskan.
Dalam konteks wajah narcistis pemerintahan, bisa dimengerti jika para pejabat cenderung menolak realitas kemiskinan dan kelaparan. Realitas kemiskinan dan fakta kelaparan mengancam citra diri pemerintah dan tak relevan dengan masa depan. Sebab, masa depan dimaknai hanya sebagai janji untuk memikat suara rakyat tanpa disertai kewajiban untuk memenuhinya. Bisa dipahami, walau sudah merdeka selama 60 tahun, masih banyak wilayah negeri ini yang terisolasi dan warganya mati tanpa diketahui.

Bisa dimengerti juga kalau gaji bersih presiden yang sebesar Rp 62.497.800 per bulan itu dinilai Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra masih terlalu kecil. Dianggap rasional kalau Mendagri Moh Maruf menetapkan pungutan Rp 50 per liter minyak tanah meski kenaikan harga BBM sudah keterlaluan.

Pemerintah berwajah narcistis hanya berjumpa dengan diri sendiri. Dengan hanya menatap diri sendiri, tak ada lagi referensi eksternal (suara rakyat) yang secara nyata memberikan justifikasi atas realitas persoalan dalam konteksnya. Dengan menyandang wajah narcistis, pemerintah akan selalu miskin empati terhadap yang miskin dan kelaparan sebab wajah seperti itu tak akan mampu merasakan apa artinya miskin dan lapar.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights, Peserta Program Pascasarjana STF Driyarkara
Dikutip dari Kompas Selasa 27 Desember 2005

PERLU PEMETAAN KORUPSI

M Amien Rais

Kadang kala terasa masyarakat kita sudah apatis dengan masalah korupsi. Sejak awal 1960-an sampai sekarang korupsi di Indonesia belum pernah dapat ditaklukkan.
Bung Hatta mengatakan, korupsi telah melembaga. Mochtar Lubis berpendapat, korupsi telah membudaya. Begitu melembaga dan membudayanya korupsi, seorang pengamat asing mengatakan korupsi telah menjadi way of life di Indonesia.

Media massa internasional sekitar empat tahun lalu menyebut Indonesia sebagai the sick man of Asia. Ketika krisis moneter menghantam pada pertengahan 1990-an, sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, oleng. Kini, ekonomi negara-negara itu sudah sehat, kecuali Indonesia. Indonesia masih terkapar. Gebrakan reformasi yang menghadirkan periode transisi ternyata belum berhasil mengubah kondisi sosial ekonomi seperti diharapkan. Periode transisi yang ditandai carut-marut sosial, politik, ekonomi, dan hukum masih menyertai bangsa Indonesia.

Periode transisi itu hakikatnya penataan ulang, rekonstruksi sosial dalam arti luas. Diharapkan setelah 5-7 tahun masa transisi, kita memperoleh kehidupan yang mantap. Kira-kira law and order sudah tegak, ekonomi relatif sudah pulih, stabilitas politik mantap, citra internasional bangsa membaik, dan anak-anak bangsa melihat masa depan dengan optimisme.

Namun, keadaan kita masih mengenaskan. Potret bangsa masih suram. Pengangguran meningkat, kemelaratan meluas, dan hampir semua human development index bangsa di bidang kesehatan dan pendidikan belum membaik. Kiranya kita sepakat, korupsi adalah biang keterbelakangan kita. Korupsi telah menyusup ke sel-sel kehidupan kita.

Tetap meradang

Berbagai lembaga internasional yang mendeteksi korupsi di berbagai negara selalu meletakkan Indonesia sebagai salah satu pemegang peringkat tertinggi korupsi. Awal Desember lalu kita dikejutkan (bagi yang masih bisa terkejut ) temuan PERC (Political and Economic Risk Consultancy) yang membanting Indonesia di panggung regional dan internasional.

Sebanyak 96 eksekutif asing meletakkan Indonesia pada urutan tertinggi kejahatan korupsi. Skala penilaian itu bergerak dari angka nol (terbaik) dan 10 (terburuk). Angka Indonesia 9,44; Singapura 0,89; Hongkong 1,22; diikuti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Taiwan, China, India, Filipina, dan Vietnam.

Tingginya korupsi, menurut PERC, menyebabkan Indonesia tidak menarik bagi investor asing. Kejuaraan juga menunjukkan, penegakan hukum masih lemah. Kalangan bisnis tetap khawatir tidak mendapat payung hukum jika mereka terjerembab dalam suatu masalah.

Bahwa di era reformasi korupsi terus meradang sudah menjadi pengetahuan publik. Sudah setahun lebih pemerintahan SBY–JK mencoba memerangi korupsi, tetapi kejuaraan korupsi regional tetap melekat pada kita. Mengapa?

Perlu pemetaan
Akhir-akhir ini korupsi kian menyeruak ke semua lembaga negara. Hampir dalam setiap lembaga negara ditemukan kelompok mafioso, para mafia hukum, politik, ekonomi, dan bisnis yang memiliki jaringan rapi. Bila Departemen Agama saja juga dihajar skandal korupsi, haqqul yakin, semua departemen pasti mengalami hal sama. Cuma belum dikuak, dan skalanya mungkin lebih dahsyat.

Rimba korupsi di negara kita amat kompleks dan meriah. Ada pohon korupsi yang akar tunggangnya amat dalam dan batangnya menjulang tinggi, ada pohon berukuran menengah, ada pohon-pohon kecil dan banyak pohon korupsi mini yang hanya bermotivasi survival, lain tidak.
Dalam kaitan ini amat logis bila dibutuhkan semacam road map of corruption, peta lika-liku korupsi. Bila peta korupsi tidak dibuat, langkah-langkah pemberantasan korupsi akan selalu bersifat hit and run. Baik yang bertugas memberantas dan yang akan diberantas lalu terjebak permainan petak umpet alias hide and seek.

Lebih gawat lagi bila pemberantasan korupsi bernuansa selektif, diskriminatif, dan mungkin ada unsur politisasi serta kosmetikisasi, seperti kesan selama ini. Meski petir dan geludhug pemberantasan korupsi keras membahana, tetapi yang turun baru gerimis. Yang terjaring baru korupsi skala kacang goreng. Andaikata Probosutedjo tidak berulah, mungkin kasusnya akan menjadi dark number yang kemudian hilang diembus angin.

Pemetaan korupsi sangat urgen. Seharusnya KPK, Tipikor, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BPK, BPKP, ditambah lembaga swadaya masyarakat seperti Masyarakat Transparansi Indonesia, Indonesia Corruption Watch, duduk bersama, membuat peta korupsi dimaksud. Hasilnya akan lebih bagus.

Ibarat masuk medan perang yang sulit, lewat peta hasil temuan bersama, akan terlihat mana sasaran strategis, mana sasaran taktis, mana sasaran substantif, mana simbolis dan lainnya. Hal ini dapat menghapus keraguan masyarakat yang kian besar pada usaha pemerintah memberantas korupsi. Selain itu dapat dibuat skala prioritas dan time schedule perang terhadap korupsi sekaligus dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya.

Kepada seorang anggota KPK, saya bertanya, mengapa penyelidikan atau pengusutan KPK belum mengarah kasus BLBI, skandal korupsi terbesar? Jawabannya mengejutkan. Data BLBI sudah lenyap. Namun saya yakin, data itu pasti dapat diperoleh dengan langkah tegas dan berani. Tidak mungkin data korupsi ratusan triliun rupiah hilang tanpa dapat dilacak, seolah lenyap dari file BI, BPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan lain-lain!

Perlu dicatat pesan Nabi Muhammad SAW, dan semua agama, ”Bila penguasa hanya berani menegakkan keadilan pada orang kecil dan lemah dan takut menegakkan keadilan orang kuat dan berkuasa, maka tunggullah kehancurannya.”

Bila Khairiansyah langsung menjadi tersangka karena memanfaatkan Rp 10 juta Dana Abadi Umat, bagaimana oknum-oknum yang menjarah uang ratusan miliar sampai puluhan triliun rupiah? Mengapa mereka tidak terjangkau hukum?

Comprehensive road map of corruption sungguh amat mendesak. Lembaga-lembaga yang diharapkan dapat memberantas korupsi diharapkan bekerja sama, bukan bekerja berserakan, hit and run, hide and seek. Rakyat menunggu implementasi semboyan ”Bersama kita bisa”. Kalau tidak, tahun depan dikhawatirkan Indonesia tetap di urutan terakhir PERC.

M Amien Rais Guru Besar Fisipol UGM, Yogyakarta

Dikutip dari KOMPAS, Senin 19 Desember 2005

Ahmadinejad: Pembantaian Hanya Mitos

Teheran, rabu - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Rabu (14/12), menyatakan, peristiwa pembantaian kaum Yahudi (holocaust) oleh rezim Nazi Jerman dalam Perang Dunia II hanyalah mitos yang dipakai bangsa Eropa untuk menciptakan negara Yahudi di jantung dunia Islam. Pernyataan ini mengakibatkan Ahmadinejad kembali dihujani kecaman, termasuk dari Israel dan Jerman.

Mereka telah menciptakan mitos bernama holocaust dan menganggapnya lebih penting dari Tuhan, agama, dan para rasul, kata Ahmadinejad di hadapan ribuan warga Iran di Zahedan, kota di Iran tenggara.

Dalam kunjungannya ke berbagai tempat di Iran tenggara Ahmadinejad juga menyatakan, jika bangsa Eropa berkeras menyatakan bahwa pembantaian kaum Yahudi itu benar-benar pernah terjadi, merekalah yang seharusnya bertanggung jawab dan membayar harganya. Jika Anda (bangsa Eropa) yang melakukan kejahatan besar itu, lalu kenapa bangsa Palestina yang tertindas yang harus menanggung akibatnya? kata Ahmadinejad.

Setelah akhir pekan lalu mengecam usulan Ahmadinejad agar Israel dipindahkan ke Eropa, kemarin Israel kembali mengecam pernyataan Presiden Iran itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Mark Regev mengatakan, Pernyataan kasar yang berulang kali dilansir presiden menunjukkan dengan jelas pola pikir kelompok yang berkuasa di Iran.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menyebut pernyataan itu sebagai mengejutkan dan tak bisa diterima. Ia mengingatkan, pernyataan Ahmadinejad akan berpengaruh dalam perundingan tiga besar Eropa soal program nuklir Iran. Steinmeier juga mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil kuasa usaha Iran di Berlin untuk menyampaikan kekecewaan Pemerintah Jerman. (AP/Reuters/muk)

Dikutip dari KOMPAS, Kamis 15 Desember 2005

Apakah diri kita senilai dengan uang ?


Malam itu, usai rapat di sebuah kampung di Surabaya, Ngagel Rejo, seorang tokoh masyarakat menyampaikan pesan kepada saya, “Pak Firnas, nanti pada pencairan II kita akan bagikan dana operasional proyek buat bapak. Kalau sekarang kan masih tahap I.”

Saya hanya tersenyum saja mendengarnya. Tanpa banyak komentar, saya terus saja berjalan menuju pintu pagar. Saya berjanji kepadanya bahwa besok akan datang lagi untuk melihat persiapan administrasi yang kurang sebelum Pimpinan Pelaksana Proyek Pembangunan Kampung melakukan monitoring proses pencairan dana tahap I, yaitu dana bergulir yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Sepanjang perjalanan pulang dari kampung itu pikiranku terus terusik dengan pesan tadi. Sebenarnya tidak sekali ini saja pesan itu disampaikan pada saya, tetapi sudah sejak awal sosialisasi proyek perbaikan kampung dia sudah memberikan sinyal seperti itu kepada saya. Dan sekarang, menjelang detik-detik pencairan dana, dia bersama rekan-rekan tokoh masyarakat di kampung acapkali membicarakan dana itu dengan berbagai bahasa.

Saya terus terang sering risih dengan pembicaraan seperti ini. Bahkan saya sangat menyesalkan dan prihatin dengan ‘kebudayaan’ ini. Bagaimana tidak, masyarakat kecil saja sudah cukup fasih dengan bahasa-bahasa yang berbau korupsi dan suap seperti ini, apalagi mereka yang di lingkungan kerjanya tak bisa melepaskan dari budaya korupsi dan suap. Di kantor pemerintahan, tempat dimana saya mesti bernegosiasi masalah pekerjaan proyek, acapkali saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sering berpikiran dan bertindak korup dan mentalitas selalu minta disuap!

Setahun yang lalu peristiwa serupa ini sudah saya alami, bahkan terjadi 2 kali. Pertama, dengan warga kampung Wonokusumo. Dan yang kedua warga kampung Rungkut Menanggal. Alhamdulillah, godaan pemberian uang ‘jasa’ pendampingan masyarakat ini bisa saya tolak dengan cara halus. Kenapa pemberian uang ‘jasa’ ini saya tolak ? Pertama, bagi saya, sudah cukup uang gaji atau honorarium – meski pas-pasan -- yang saya peroleh dari perusahaan Konsultan yang telah memberi saya kesempatan bekerja. Walaupun pas-pasan, uang yang sudah saya peroleh dari hasil keringat bekerja bisa memberi ketentraman batin. Yang kedua, saya memang merasa tidak berhak dengan uang uang ‘jasa’ itu. Karena pada dasarnya uang itu dipergunakan untuk warga masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi, dana itu ada embel-embel dana pengentasan kemiskinan. Jadi, sangat tidak etis kalau saya ikut menikmati uang itu.

Ketika saya dipaksa menerima uang ‘jasa’ itu, saya punya kiat tersendiri. Biasanya, dalam posisi terpojok, saya menerima uang itu. Tetapi pada saat itu juga saya bilang pada orang yang memberikan uang tersebut,” Kalau bapak memang memaksa, saya terima uang ini. Tapi izinkan juga uang ini saya sumbangkan untuk warga disini melalui bapak.” Sekali lagi, uang itu saya terima. Tetapi pada saat itu juga saya menyumbang warga dengan uang itu.

Dengan cara seperti ini, Alhamdulillah, orang yang tadinya terus memaksa saya untuk menerima uang itu bisa memahami sikap saya. Tak hanya itu, ketika proyek sudah habis, hubungan persaudaraan diantara kami menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, saya pun tak dinilai orang dengan uang beberapa ratus ribu atau jutaan rupiah.

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku.” Al Baqoroh 152

Semoga Allah senantiasa menuntun saya ke jalan yang lurus yang diridloi-Nya. Amin. (*)

Kemarin, Rabu 1 Desember, hampir semua famili dari ibuku pada ngumpul di Jombang. Mereka sedang Tasyakuran untuk mendoakan anak-anak dari bu Lik Iah, demikian ia dipanggil, yang akan berangkat menjalankan ibadah Haji tahun ini.
Sayang aku nggak bisa hadir. Tapi aku masih bisa bersyukur karena usai acaranya aku bisa ddatang ke Jombang meski telat banget. Nggak apa-apa khan? Yang penting Silaturrohminya. Mudah-mudahan mereka (Fanny, Nelly, Ririn dan Mbak Nur) bisa menjalankan ibadah Haji sebaik-baiknya dan kembali selamat pulang ke tanah air. Dan yang lebih penting lagi, ada perubahan yang mesti mereka tampilkan sepulang dari sana. Semoga !

BELAJAR ARIF

Belajar Arif Dengan Segala Keterbatasan

Setiap langkah waktu yang berjalan kucoba terus maknai hidup ini. Dengan langkah dan bekal apapun yang ada. Hidup memang perjuangan Karena itu, setiap kejadian atau peristiwa yang ada dihadapanku mesti disikapi dengan bijak nan arif. Mungkin ini sebuah perkataan manis belaka bagi sebagian orang karena tidak setiap orang memang bisa bijak menghadapi tantangan hidup.

Meski bekalku tak seberapa dalam mengarungi hidup ini, saya harus terus mencoba bersikap bijak kepada diri sendiri, lalu kepada keluarga sendiri dan baru kemudian tetangga. Saya katakan bekalku tak seberapa karena memang dari segi materi maupun kekayaan jiwa (soul), dibandingkan dengan orang lain tak ada apa-apanya. Bahkan kepada teman hidupku sendiri. Semakin memahami diri semakin kecil pula nafas hidupku. Semoga kesadaran ini membawa makna yang lebih berarti di kelak kemudian hari ketika saya harus menghadap Ilahi Robbi.

Surabaya, 15 November 2005