Morowali: Ketika Tanah Kaya Nikel Tak Lagi Dimiliki Rakyatnya

Ada satu kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang membuka tabir tentang wajah lain hilirisasi nikel di Indonesia. Bukan wajah pembangunan yang megah di brosur investasi. Bukan pula narasi kebangkitan industri nasional yang sering diperdengarkan di panggung-panggung politik.

Melainkan cerita tentang sebuah daerah kaya raya yang justru merasa kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri.

Nama tokoh itu Irwan Arya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali periode 2014–2019. Putra asli daerah yang selama bertahun-tahun berada di lingkar kekuasaan lokal. Namun ketika datang ke Jakarta, ia tidak membawa proposal proyek, tidak meminta jabatan, dan tidak mencari keuntungan politik. Ia datang membawa peringatan.

Menurut Irwan, wilayah Morowali kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri.

“Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana,” ujarnya.

Pernyataan itu terdengar berlebihan. Tetapi ketika fakta-fakta di lapangan diurai satu per satu, kekhawatiran itu menjadi sulit diabaikan.

Morowali saat ini adalah pusat industri nikel terbesar di Indonesia, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan industri PT IMIP berdiri di atas ribuan hektare lahan dengan tiga smelter raksasa, pabrik baja stainless, pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik, hingga pelabuhan besar yang mampu menampung puluhan kapal sekaligus.

Nilai bisnisnya mencapai puluhan triliun rupiah. Satu perusahaan tambang saja disebut mampu menghasilkan jutaan ton nikel hanya dalam hitungan bulan.

Namun di tengah perputaran uang sebesar itu, pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali hanya berkisar sekitar Rp200 miliar per tahun.

Perusahaan menikmati keuntungan triliunan rupiah, sementara daerah penghasil hanya menerima bagian yang oleh Irwan diibaratkan “seperti anak kecil diberi permen sebiji.”

Ironi itu menjadi semakin tajam ketika lembaga pengawas daerah justru tidak memiliki akses terhadap kawasan industri tersebut.

Irwan mengaku selama lima tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali, ia hampir tidak pernah bisa masuk ke kawasan IMIP. Satu-satunya kesempatan hanyalah ketika Presiden Joko Widodo datang meresmikan smelter. Itu pun sekadar menghadiri acara seremonial.

Di luar itu, akses disebut sangat dibatasi. Permintaan kunjungan harus melalui kantor pusat di Jakarta dan kerap berujung tanpa kepastian.

Akibatnya, DPRD sebagai representasi rakyat tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam kawasan industri.

Mereka tidak memperoleh data pasti mengenai jumlah tenaga kerja asing yang masuk, volume produksi smelter, maupun besaran keuntungan yang dihasilkan.

Di tanah Indonesia sendiri, wakil rakyat daerah mengaku tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan.

Sorotan paling serius muncul dalam isu tenaga kerja asing dan pengawasan negara.

Di kawasan IMIP terdapat bandara khusus milik perusahaan. Menurut Irwan, setiap hari pesawat berbadan besar seperti Airbus dan Boeing bisa mendarat dua hingga tiga kali.

Persoalannya, ia menilai pengawasan negara di kawasan itu sangat minim.

Ia mempertanyakan keberadaan imigrasi, bea cukai, maupun institusi pengawasan resmi lainnya di bandara tersebut. Dalam kesaksiannya, penerbangan dari luar negeri sempat disebut dapat langsung masuk ke kawasan industri tanpa pengawasan memadai.

Belakangan pola penerbangan disebut berubah: penumpang dari China transit lebih dahulu ke Manado sebelum melanjutkan penerbangan domestik menuju Morowali. Namun menurut Irwan, substansi persoalan tetap sama — negara dianggap tidak hadir secara penuh dalam pengawasan.

Klaim lain yang lebih kontroversial juga disampaikan. Ia menyebut setiap kali ada upaya investigasi terkait tenaga kerja asing, para pekerja tertentu justru disembunyikan dari pantauan.

Di sisi lain, kawasan industri terus berkembang menjadi kota tersendiri. Jalan-jalan internal disebut menggunakan tulisan Mandarin, tersedia apartemen khusus pekerja asing, hotel berbintang, hingga fasilitas modern yang jika dilihat dari udara disebut menyerupai kota maju.

Kontras dengan kondisi di luar kawasan.

Warga lokal masih menghadapi jalan rusak, listrik yang kerap padam, dan lapangan kerja yang menurut banyak warga semakin sulit diakses. Alih-alih menikmati limpahan kekayaan nikel, sebagian masyarakat justru merasa tersisih di tanah mereka sendiri.

Narasi “negara dalam negara” bahkan sempat muncul dalam diskursus nasional. Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin, pernah mengingatkan tentang potensi masalah kedaulatan di kawasan industri strategis seperti Morowali.

Namun menurut Irwan, hingga kini tidak ada perubahan besar yang dirasakan masyarakat lokal.

Kritiknya tidak berhenti pada soal industri dan investasi. Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya berhadapan dengan hukum.

Irwan mengaku pernah dipenjara karena meneruskan voice note mengenai warga negara asing yang meninggal akibat COVID-19 di kawasan industri. Informasi itu, menurutnya, diteruskan untuk dilaporkan kepada tim penanganan COVID daerah.

Namun ia justru ditangkap dengan tuduhan menyebarkan hoaks.

Baginya, pengalaman itu memperlihatkan bagaimana hukum terasa lebih keras kepada warga biasa dibanding kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Kasus Morowali kemudian menjadi simbol pertanyaan yang lebih luas: untuk siapa sebenarnya hilirisasi nikel dijalankan?

Indonesia memang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah mempromosikan hilirisasi sebagai jalan menuju industrialisasi dan kemajuan ekonomi nasional. Nikel Indonesia menjadi rebutan dunia karena merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Tetapi di Morowali, banyak warga merasa hanya menjadi penonton dari kekayaan yang keluar dari tanah mereka sendiri.

Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi. Tidak memiliki kuasa pengawasan. Tidak menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan nilai sumber daya yang diambil.

Sementara mereka yang bersuara keras kerap berhadapan dengan tekanan, kriminalisasi, atau marginalisasi.

Karena itu, kritik Irwan sesungguhnya bukan sekadar kritik terhadap perusahaan atau tenaga kerja asing. Ini adalah kritik terhadap negara yang dianggap gagal memastikan bahwa industrialisasi tetap berada dalam kendali rakyat dan konstitusi.

Pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto terdengar sederhana, tetapi mengandung kegelisahan mendalam.

“Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang selalu bilang semua baik-baik saja di lapangan. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung.”

Kalimat itu menggambarkan jurang antara laporan resmi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Tanpa pengawasan yang kuat, distribusi manfaat yang adil, dan keberpihakan kepada rakyat lokal, sumber daya justru bisa melahirkan ketimpangan baru.

Morowali hari ini adalah cermin dari pertarungan besar itu: antara investasi dan kedaulatan, antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara pembangunan nasional dan hak masyarakat lokal.

Di tengah gemerlap smelter, hotel mewah, dan lalu lalang pesawat industri, masih ada pertanyaan yang belum terjawab:

Apakah rakyat Morowali benar-benar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri?