Pelantikan Tertutup Dirjen SDA di Hari Buruh Picu Pertanyaan Transparansi dan Kompetensi

Pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara tertutup melantik Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pelantikan yang berlangsung di hari libur nasional tanpa publikasi luas ini segera memicu perhatian karena menyangkut jabatan strategis dengan kewenangan besar dalam pengelolaan sumber daya air nasional.

Pemilihan waktu dan cara pelantikan menjadi sorotan utama. Jabatan eselon I setingkat direktur jenderal lazimnya diisi melalui proses formal yang terbuka dan dilakukan pada hari kerja, memungkinkan pengawasan publik dan media. Pelaksanaan pada tanggal merah secara tertutup menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik keputusan tersebut, serta sejauh mana prinsip transparansi dijalankan dalam proses pengangkatan pejabat publik.

Dari sisi latar belakang, Arnold Aristoteles dikenal sebagai purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari kecabangan Zeni, dengan pengalaman terakhir sebagai Gubernur Akademi Militer dan tenaga pengajar di Lemhannas. Namun, ia bukan berasal dari jalur karier birokrasi sipil di Kementerian PUPR maupun dari bidang teknis pengelolaan sumber daya air. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan yang menuntut keahlian spesifik di bidang hidrologi, infrastruktur air, dan manajemen proyek berskala besar.

Posisi Direktur Jenderal Sumber Daya Air sendiri memiliki peran krusial dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait bendungan, irigasi, sungai, serta pengelolaan air nasional. Dengan anggaran besar dan dampak langsung terhadap sektor pertanian serta kehidupan masyarakat luas, jabatan ini membutuhkan kapasitas teknis dan administratif yang kuat serta pengalaman relevan di bidangnya.

Menteri Dody Hanggodo dalam pernyataannya menyinggung pentingnya “statecraft” atau kemampuan mengelola kebijakan negara. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa jabatan teknis seperti Dirjen SDA lebih menuntut keahlian substantif daripada pendekatan strategis umum. Pertanyaan mengenai dasar pertimbangan pemilihan kandidat pun mengemuka, terutama terkait indikator kompetensi yang digunakan dalam proses seleksi.

Konteks yang lebih luas turut memperkuat kekhawatiran publik. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tren penempatan purnawirawan militer di berbagai posisi sipil strategis disebut semakin terlihat. Fenomena ini sebelumnya telah disoroti oleh pengamat politik Saiful Mujani, yang mengingatkan pentingnya menjaga batas antara ranah militer dan sipil, termasuk memastikan bahwa pengisian jabatan didasarkan pada kompetensi yang relevan.

Secara regulasi, undang-undang memang mengharuskan prajurit TNI aktif untuk pensiun sebelum menduduki jabatan sipil. Namun, bagi purnawirawan, isu yang mengemuka bergeser pada aspek kecocokan keahlian dan potensi konflik kepentingan. Dalam konteks ini, transparansi proses seleksi menjadi krusial untuk menjaga akuntabilitas publik.

Pelantikan yang dilakukan tanpa keterbukaan di hari libur nasional menambah dimensi lain dalam polemik ini. Transparansi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika proses penting seperti pengangkatan pejabat strategis dilakukan secara tertutup, ruang spekulasi terbuka lebar dan berpotensi merusak legitimasi institusi.

Pada akhirnya, perdebatan ini tidak semata tentang sosok Arnold Aristoteles sebagai individu, melainkan tentang sistem. Tata kelola pemerintahan yang sehat mensyaratkan proses rekrutmen yang terbuka, berbasis merit, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketidakhadiran prinsip-prinsip tersebut dalam kasus ini menjadi perhatian yang lebih besar dibandingkan sekadar pergantian satu jabatan. (*)