Di saat harga kebutuhan pokok makin susah dijangkau, rupiah menyentuh Rp17.700 per dolar, dan ancaman PHK terus menghantui banyak keluarga, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh usulan dari DPR.
Bukan soal memperbaiki kualitas pendidikan.
Bukan soal menaikkan gaji guru honorer.
Bukan soal membangun sekolah di daerah terpencil.
Yang diusulkan justru pembangunan 1.000 layar bioskop di desa menggunakan dana APBN 2027.
Usulan itu datang dengan niat yang terdengar indah. Katanya untuk mendukung perfilman daerah, mempromosikan budaya lokal, dan memberi akses hiburan bagi masyarakat desa. Di atas kertas, semuanya terdengar mulia.
Masalahnya, rakyat hari ini sedang tidak kekurangan hiburan.
Rakyat sedang kekurangan penghasilan yang layak.
Di banyak desa, masih ada orang tua yang bingung membayar uang sekolah anak. Masih ada guru honorer yang gajinya hanya Rp1,5 juta sampai Rp2,8 juta per bulan. Bahkan ada sekolah yang fasilitasnya masih jauh dari layak: atap bocor, internet tidak ada, laboratorium kosong, perpustakaan seadanya.
Di tengah kenyataan seperti itu, bioskop terasa seperti jawaban untuk pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan rakyat.
Pertanyaan sederhananya begini:
kalau penghasilan warga desa pas-pasan dan harga sembako terus naik, siapa yang rutin beli tiket bioskop?
Yang lebih penting lagi, apakah bioskop bisa mengubah masa depan anak-anak desa?
Jawabannya jelas: tidak.
Yang mengubah masa depan adalah pendidikan.
Guru yang berkualitas.
Sekolah yang layak.
Akses buku dan internet.
Lingkungan yang mendorong anak berpikir kritis.
Indonesia hari ini justru sedang menghadapi masalah serius di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Skor pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Stunting masih tinggi. Banyak anak tumbuh tanpa gizi cukup dan pendidikan memadai. Dampaknya bukan cuma pada ekonomi keluarga, tapi juga pada kemampuan berpikir generasi berikutnya.
Ironinya, ketika masalah sebesar itu belum selesai, anggaran pendidikan malah dipangkas besar-besaran demi program lain. Tetapi di saat bersamaan, muncul ide membangun bioskop desa dengan uang rakyat.
Ini yang membuat publik bertanya-tanya:
apakah para wakil rakyat benar-benar memahami kebutuhan rakyat yang mereka wakili?
Sebab kalau yang dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup, maka prioritasnya seharusnya jelas. Negara mestinya fokus memperbaiki pendidikan dari akar.
Bayangkan kalau dana untuk 1.000 bioskop itu dipakai untuk hal lain:
membangun perpustakaan desa,
memperbaiki sekolah rusak,
menyediakan internet gratis untuk sekolah terpencil,
memberi beasiswa anak putus sekolah,
atau menaikkan kesejahteraan guru honorer.
Dampaknya akan jauh lebih nyata dan jangka panjang.
Karena guru yang baik bisa mengubah satu generasi.
Sekolah yang layak bisa memutus rantai kemiskinan.
Pendidikan yang kuat bisa membuat rakyat lebih kritis dan mandiri.
Sedangkan bioskop, pada akhirnya, hanya memberi hiburan beberapa jam.
Inilah yang membuat banyak orang merasa DPR semakin jauh dari realitas rakyat. Ketika rakyat memikirkan biaya hidup, sebagian elite justru memikirkan layar hiburan.
Padahal rakyat desa tidak butuh distraksi.
Mereka butuh kesempatan.
Mereka tidak butuh gedung bioskop megah kalau anak-anak mereka masih kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas.
Karena hiburan tidak pernah cukup untuk mengubah nasib.
Yang mengubah nasib tetap pendidikan. (*)
No comments:
Post a Comment