Ironi Anggaran Makan Gratis: Antara Gizi Anak dan Belanja Perangkat Elektronik

JAKARTA – Klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, terkait rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memicu gelombang skeptisisme publik. Alih-alih meredakan kekhawatiran, rincian pagu anggaran yang dipaparkan dinilai mencerminkan prioritas yang janggal: program yang seharusnya berfokus pada isi piring siswa, kini tampak lebih menyerupai proyek pengadaan barang dan jasa skala besar.

1. Laptop dan "Digitalisasi" Perut Lapar

Poin pertama yang menjadi sorotan tajam adalah pengadaan laptop. Meski Dadan Hindayana mengklarifikasi bahwa jumlah unit yang dibeli pada tahun 2025 "hanya" 5.000 unit—bukan 32.000 unit seperti isu yang beredar—angka ini tetap menyisakan tanda tanya besar.

Jika diasumsikan harga satu unit laptop standar perkantoran mencapai Rp10 juta, maka negara merogoh kocek hingga Rp50 miliar. Publik mempertanyakan urgensi birokrasi digital yang begitu masif di saat urgensi utama adalah distribusi pangan di daerah pelosok. Apakah efektivitas gizi anak sekolah diukur dari kecanggihan perangkat keras di meja kantor pusat?

2. Dapur Umum atau Restoran Mewah?

Klarifikasi mengenai anggaran alat masak juga tak kalah kontroversial. Dadan memaparkan bahwa dengan realisasi sebesar Rp245 miliar untuk 315 titik, artinya satu unit dapur satuan pelayanan mendapatkan alokasi sekitar Rp780 juta.

Angka fantastis ini dinilai terlalu tinggi jika tujuannya hanya untuk menyediakan fasilitas masak standar. Dengan modal hampir satu miliar per lokasi, ekspektasi publik tentu bukan sekadar dapur umum biasa, melainkan fasilitas kelas atas. Namun, kekhawatiran muncul: apakah anggaran sebesar itu benar-benar akan berdampak pada kualitas makanan, atau hanya menjadi ajang pengadaan alat-alat bermerek yang tidak menyentuh kesejahteraan petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku?

3. Ketergantungan pada Event Organizer (EO)

Mungkin poin yang paling mengusik rasa keadilan adalah alokasi Rp113 miliar untuk membayar jasa Event Organizer (EO). Alasan BGN bahwa internal mereka "belum siap" dianggap sebagai pengakuan atas ketidaksiapan manajerial sebuah badan yang sudah memegang mandat triliunan rupiah.

Kritik pedas mengalir: mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk memberdayakan kelompok masyarakat bawah, seperti Ibu-ibu PKK di desa-desa, untuk mengelola konsumsi secara swakelola? Penggunaan EO korporasi dianggap sebagai pemborosan yang hanya memperkaya segelintir pengusaha di Jakarta, ketimbang mendistribusikan ekonomi ke akar rumput.

4. Polemik Kaos Kaki dan Akuntabilitas

Terkait isu pengadaan kaos kaki yang dikaitkan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam skema program ini, Dadan Hindayana memberikan jawaban yang bersifat teknis "swakelola", yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab. Bagi publik, baik itu BGN maupun Unhan, keduanya menggunakan dana APBN yang berasal dari pajak rakyat. Penjelasan teknis mengenai perpindahan anggaran antarlembaga tidak menghapus pertanyaan mendasar: Mengapa dana program makanan harus bersinggungan dengan belanja perlengkapan pakaian di institusi militer?

Kesimpulan: Strategi Pemadam Kebakaran?

Rentetan klarifikasi dari Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku pimpinan BGN ini lebih terlihat sebagai strategi "pemadam kebakaran" untuk meredam opini negatif ketimbang memberikan transparansi yang substansial.

Program Makan Bergizi Gratis berada dalam ancaman serius jika anggaran "lumer" di tengah jalan untuk urusan administratif, laptop, dan jasa pihak ketiga. Tanpa pengawasan ketat, dikhawatirkan ambisi besar untuk mencerdaskan bangsa melalui gizi justru berakhir menjadi pesta pora pengadaan barang yang menjauh dari perut anak-anak sekolah yang membutuhkan.

Rakyat kini menunggu: kapan anggaran triliunan ini benar-benar mewujud menjadi daging, telur, dan susu di atas meja makan anak-anak pelosok, bukan sekadar angka di layar laptop baru pejabat? (*)