Selasa, 23 September 2025 — Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mengeluhkan adanya pemotongan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang dialokasikan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keluhan itu mencuat setelah beredar surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mewajibkan pemotongan mulai triwulan II tahun anggaran 2025.
Dalam edaran bernomor *12528/MDM.A/PR.06.00/2025* tertanggal 23 Juni 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengimbau pemerintah daerah untuk melaksanakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini merujuk pada *Perpres Nomor 59 Tahun 2024* tentang perubahan atas Perpres 82/2018 tentang JKN. Aturan tersebut menegaskan, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib membayar iuran sebesar *5% dari gaji per bulan*, dengan pembagian 4% ditanggung pemberi kerja (pemerintah daerah) dan 1% dibayar oleh peserta.
Keluhan ASN
Meski berlandaskan regulasi, sejumlah guru ASN menilai potongan tersebut semakin memberatkan. “Hari ini kami para ASN dipaksa menandatangani surat kuasa dari Bank Jatim untuk pemotongan TPP per triwulan sebesar 4% per kepala, dan 1% dibayarkan peserta JKN bersangkutan. Gaji yang tidak seberapa, yang kami gunakan untuk makan sehari-hari dan pendidikan anak-anak kami, masih mau diambil juga,” tulis salah seorang ASN di media sosial Threads.
ASN tersebut juga menyoroti beban tugas yang berat namun tetap harus dijalankan, meski penghasilan bersih kini berkurang.
Penyaluran dan Pemotongan
Berdasarkan *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025*, penyaluran tunjangan guru ASN dilaksanakan secara triwulanan, mulai Maret, Juni, September, dan November. Mulai triwulan II tahun anggaran 2025, pemotongan iuran JKN dilakukan secara terpusat melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah sebagai pemberi kerja diwajibkan mengalokasikan anggaran JKN bagi ASN dalam APBD 2025, sesuai *Permendagri Nomor 15 Tahun 2024*.
Reaksi dan Dampak
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ASN. Sebagian menilai langkah pemerintah sesuai dengan upaya optimalisasi perlindungan kesehatan, sebagaimana diamanatkan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022*. Namun, sebagian lainnya merasa pemotongan langsung dari TPP menambah beban, apalagi bagi guru dengan penghasilan relatif rendah.
Hingga kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan ASN yang merasa dipaksa menandatangani surat kuasa pemotongan. (*)
Dialog ini membahas kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan pejabat di Kementerian Agama, dari staf hingga pimpinan tertinggi. Dua narasumber, mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan peneliti ICW Almas Sjafrina, memberikan pandangan mereka tentang akar masalah dan penanganan kasus ini.
Penyebab Korupsi: Tata Kelola yang Lemah & Konflik Kepentingan
Menurut Saud Situmorang, potensi korupsi haji sudah terdeteksi sejak kajian KPK tahun 2010. Masalahnya bukan hanya pada kuota tambahan, tetapi pada tata kelola dan manajemen yang buruk di setiap aspek penyelenggaraan haji, seperti transportasi dan katering. Kasus korupsi kuota haji 2024, yang muncul setelah pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan 20.000 jemaah, adalah puncak dari masalah ini.
Almas Sjafrina dari ICW menambahkan bahwa kasus ini bermula dari keputusan Menteri Agama yang membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal, UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota. Keputusan ini dinilai sangat disayangkan karena melukai hati masyarakat yang sudah mengantre belasan bahkan puluhan tahun.
Lambatnya Penanganan KPK: Adanya "Pemain Utama" dan "Penyimpan Uang"
Kedua narasumber sepakat bahwa penanganan kasus ini oleh KPK dinilai lamban. Padahal, menurut Saud Situmorang, kasus ini relatif sederhana karena pelanggarannya sudah jelas tertera di undang-undang.
Laporan Masyarakat: Saud menjelaskan bahwa KPK biasanya memulai penyelidikan dari laporan masyarakat. Kasus ini menjadi ramai karena adanya konflik kepentingan dan melibatkan figur-figur penting, yang sebelumnya jarang terjadi pada kasus-kasus sepele di tingkat operasional.
Tantangan dalam Penyidikan: Almas menyebutkan bahwa KPK sedang mencari "juru simpan" atau pihak yang mengelola aliran uang dari praktik ini. Hal ini, bersama dengan upaya pengembalian uang oleh pihak biro perjalanan, menunjukkan adanya upaya untuk menutupi jejak korupsi.
Menurut Almas, ICW bahkan telah melaporkan dugaan korupsi lain terkait penyelenggaraan haji 2025, yaitu pungutan 0,8 riyal per jemaah untuk pengadaan katering. Praktik ini, jika terjadi pada seluruh jemaah, bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Sistem Korupsi yang Terorganisir
Saud Situmorang menegaskan bahwa korupsi haji adalah praktik sistemik yang terjadi di seluruh jajaran, dari staf hingga pimpinan tertinggi.
Tidak Cukup Pengawasan Internal: Almas mengkritik lemahnya pengawasan di Kementerian Agama. Ia menyoroti bahwa pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal seringkali tidak efektif karena adanya relasi kekuasaan.
Perlu Penguatan Lembaga Pengawas: Almas mengusulkan reformasi sistem pengawasan haji. Ia menyayangkan dihapusnya Komisi Pengawas Haji yang pernah ada, karena pengawasan eksternal dari DPR atau BPK saja tidak cukup.
Saud juga menambahkan bahwa penegak hukum perlu berhati-hati dalam menangani kasus ini karena bisa menimbulkan "kegaduhan". Namun, ia mendesak KPK untuk segera mengungkap dan menetapkan tersangka agar kepercayaan publik tidak menurun. (*)
JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat peran baru di kancah internasional sebagai Penasihat Global Bloomberg New Economy, sebuah dewan yang dibentuk untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Penunjukan ini, yang diumumkan langsung oleh laman resmi Bloomberg pada 22 September 2025, menuai beragam tanggapan dari publik, khususnya di media sosial.
Sorotan terhadap Penunjukan Jokowi
Penunjukan Jokowi sebagai penasihat di dewan prestisius ini dilihat sebagai pengakuan terhadap pengalamannya memimpin salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Perannya diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait isu-isu ekonomi global, khususnya dari perspektif negara berkembang. Bloomberg New Economy adalah sebuah inisiatif yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pejabat pemerintah, dan akademisi untuk merumuskan solusi atas tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga ketidaksetaraan.
Reaksi Netizen: dari Apresiasi hingga Kritik Pedas
Pengumuman ini segera memicu perdebatan di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter). Netizen terbagi dalam dua kubu: mereka yang memberikan apresiasi dan mereka yang melontarkan kritik pedas.
Apresiasi dan Dukungan: Beberapa netizen menyambut baik penunjukan ini, menganggapnya sebagai prestasi dan pengakuan internasional bagi Indonesia. Mereka berharap Jokowi dapat membawa pengalaman dan pandangannya ke forum global.
"Selamat atas jabatan baru pak Jokowi," tulis seorang netizen, menunjukkan dukungan positif.
Kritik dan Skeptisisme: Di sisi lain, banyak netizen yang merespons dengan nada sarkastis dan skeptis. Komentar-komentar ini menyoroti berbagai isu, mulai dari kondisi ekonomi dalam negeri hingga gaya bicara Jokowi yang khas.
Akun @shandyharahap secara langsung mempertanyakan kelayakan Jokowi: "Negara yang dia pimpin aja hancur ekonominya."
Beberapa pengguna lain mengaitkan penunjukan ini dengan gaya pidato Jokowi yang dianggap unik. Akun @sulaimanariefst berkomentar, "Bloomberg mungkin cari penghibur yang bisa pidato wok de wok tok de tok yang amat legend itu..."
Kritik juga datang dari akun @spektadata yang menyindir pernyataan Jokowi di masa lalu: "Saat jadi presiden, 'I want to test my minister', nanti yang dites siapa dong?"
Beragam komentar ini mencerminkan polarisasi pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi, bahkan setelah ia pensiun dari kursi presiden. Di satu sisi, ada pengakuan internasional, namun di sisi lain, masih ada keraguan dan kritik dari dalam negeri yang berakar dari kebijakan dan performa ekonomi selama masa jabatannya. (*)
Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberi pemaparan APBN Kita di Kantor kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kinerja APBN Agustus 2025: Optimisme di Tengah Tantangan Global
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya, menyampaikan laporan terkini mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2025. Konferensi pers ini menyoroti tren positif ekonomi global dan domestik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai.
Situasi Global dan Domestik yang Membaik
Purbaya mengawali paparannya dengan kabar baik dari ekonomi global. Kebijakan moneter di berbagai negara, terutama Amerika Serikat, mulai melunak.
Kebijakan The Fed: Federal Reserve (The Fed) telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% dan diperkirakan akan ada dua kali pemangkasan lagi tahun ini. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam tekanan eksternal dan memacu pertumbuhan ekonomi global.
Revisi Proyeksi IMF: International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke atas. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi positif, dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik dari 4,7% menjadi 4,8% pada tahun 2025.
Meskipun demikian, Menkeu mengingatkan agar tetap waspada terhadap risiko global, seperti ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta fluktuasi harga komoditas akibat dinamika geopolitik.
Kinerja APBN hingga Agustus 2025
1. Pendapatan Negara
Hingga 31 Agustus 2025, pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun, atau 57,2% dari target. Kinerja ekspor, terutama dari sektor industri pengolahan seperti nikel dan tembaga, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Neraca perdagangan kumulatif (Januari-Agustus) tumbuh 52,3% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam jalur yang positif.
2. Belanja Negara
Belanja negara tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun, atau 55,6% dari target.
Belanja Kementerian/Lembaga: Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan dana disalurkan untuk berbagai program, termasuk Bantuan Pangan, PKH, KIP Kuliah, dan PIP.
Program Prioritas: Sejumlah program prioritas pemerintah telah bergulir, seperti:
Makan Bergizi Gratis: Telah melayani 22,7 juta penerima di seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat: 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 siswa.
Sekolah Unggulan Garuda: Pembangunan 3 lokasi baru dan transformasi 12 SMA unggulan sedang berjalan.
Cek Kesehatan Gratis: Telah melayani 27,4 juta penduduk.
Pembangunan Infrastruktur: Melalui Inpres, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan daerah, dan transmigrasi terus digulirkan.
3. Transfer ke Daerah dan Pembiayaan
Transfer ke Daerah: Sebesar Rp571,5 triliun (62,1% dari target) telah ditransfer. Namun, Menkeu mencatat bahwa belanja daerah cenderung melambat, yang berakibat pada peningkatan dana pemerintah daerah di perbankan.
Keseimbangan Primer:APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun, namun keseimbangan primer masih positif di Rp22 triliun. Menkeu mengindikasikan bahwa belanja pemerintah perlu dipercepat agar target APBN 2025 dapat tercapai.
Menkeu juga menjelaskan penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, menurunkan biaya pinjaman (cost of fund), dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ini adalah konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai berjalan," pungkasnya. (*)
Pidato Presiden Prabowo di Sidang Darurat PBB: Seruan Persatuan Umat Muslim
NEW YORK – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang lugas dan berani dalam sidang darurat PBB, menyerukan persatuan di antara negara-negara Muslim. Senin, 22/9/2025. Pidato tersebut, yang disampaikan dalam bahasa Inggris, menyoroti realitas pahit yang dihadapi dunia Muslim di tengah konflik dan krisis kemanusiaan.
Berikut adalah rangkuman dan terjemahan dari pidato tersebut:
Sorotan Utama Pidato Prabowo
Kecaman Atas Pelanggaran Hukum Internasional: Prabowo mengawali pidatonya dengan mengutuk pelanggaran hukum internasional yang keterlaluan dan kekejaman yang terang-terangan. Namun, ia menekankan perlunya melihat situasi ini secara realistis.
Kritik Terhadap Persatuan yang Lemah: Presiden menyoroti bahwa meskipun umat Muslim berjumlah dua miliar orang—25% dari populasi dunia—dengan sumber daya yang melimpah, mereka sering terpecah-belah dan bertikai. Ia mengkritik kebiasaan negara-negara Muslim yang hanya memberikan deklarasi dukungan dan bantuan kemanusiaan setelah saudara-saudara mereka menjadi korban.
Pentingnya Kerja Sama dan Satu Suara: Prabowo menyerukan kerja sama yang erat dan kesatuan suara di antara negara-negara Muslim. Ia memperingatkan bahwa strategi kuno "divide et impera" (pecah belah dan kuasai) masih digunakan untuk memecah belah mereka. Ia mencontohkan konflik di Sudan, Libya, dan Yaman, di mana pemimpin Muslim saling bertarung.
Kejujuran dan Realitas Hak Asasi Manusia: Dengan nada prihatin, Prabowo menyatakan bahwa dunia Muslim tidak dihormati. Ia menegaskan, "Mereka tidak peduli dengan suara kita." Ia bahkan menyebut bahwa hak asasi manusia seolah-olah tidak berlaku bagi umat Muslim, yang menurutnya adalah sebuah "realitas yang sangat menyedihkan."
Ringkasan Pidato (Terjemahan)
"Para kepala pemerintahan, kepala negara yang terhormat, kita berkumpul hari ini sekali lagi untuk mengutuk pelanggaran hukum internasional yang keterlaluan, kekejaman yang mencolok dan keji yang sedang berlangsung.
Namun, saya ingin menyampaikan beberapa komentar. Kita harus melihat situasi ini apa adanya, melihat realitas situasi. Kita akan selalu mengatakan bahwa kita mendukung (tetapi dukungan itu tidak dihormati). Negara-negara kita tidak dihormati.
Populasi Muslim dunia berjumlah dua miliar orang. 25% dari populasi dunia adalah Muslim. Kita memiliki sumber daya yang luas, tetapi kita tidak bisa bersatu. Kita bertengkar di antara kita sendiri, dan kemudian ketika saudara-saudara kita dihancurkan, kita hanya memberikan deklarasi dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf, ini adalah pendapat saya. Mari kita lihat kenyataan.
Kita harus bekerja untuk memiliki kerja sama yang erat di antara kita. Kita harus bekerja untuk memiliki satu suara dan tidak terpecah-belah. Divide et impera—itulah hukum imperialisme selama ribuan tahun dan kita dipecah-belah setiap hari. Kita melihat pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim di Sudan. Kita melihat pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim di Libya. Kita melihat pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim di Yaman. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu warga Palestina jika kita bertengkar di antara kita sendiri? Mari kita jujur. Mari kita jujur pada rakyat kita.
Maaf, saya harus mengatakan ini karena saya menghadiri begitu banyak pertemuan puncak dan yang kita lakukan hanyalah memberikan deklarasi dukungan.
Indonesia akan mencoba melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita bisa. Namun, saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar negara-negara Muslim menyadari apa yang sedang terjadi. Kita tidak dihormati. Mereka tidak peduli dengan suara kita. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak peduli dengan suara kita. Hak asasi manusia bukan untuk umat Muslim. Ini adalah kenyataan. Ini sangat menyedihkan. Mari kita lakukan apa yang kita bisa, tetapi mari kita hadapi kenyataan dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Terima kasih banyak." (*)
Rey Achmad: Indonesia Produsen Nikel Terbesar, Ke Mana Hasilnya?
Rey Achmad, seorang pekerja di perusahaan tambang nikel multinasional, membahas status Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Ia membandingkan produksi nikel Indonesia dengan negara lain seperti Kanada dan Rusia yang meskipun memiliki wilayah yang jauh lebih luas, produksi nikelnya tidak sampai setengah dari produksi Indonesia.
Ia menyebutkan, Indonesia memproduksi 1,1 juta metrik ton nikel per tahun. Dengan populasi 270 juta jiwa, jika dibagi rata, setiap 245 orang di Indonesia akan mendapatkan 1 metrik ton nikel.
Mengacu pada data harga nikel tahun 2023, harga rata-rata 1 metrik ton adalah sekitar $21.500. Dengan perhitungan tersebut, Rey Achmad menyimpulkan bahwa setiap individu di Indonesia, dari bayi hingga lansia, seharusnya mendapatkan pembagian sekitar $87,7 per tahun dari hasil nikel saja.
Rey kemudian mempertanyakan ke mana perginya seluruh kekayaan alam ini. Selain nikel, Indonesia juga memiliki sumber daya lain seperti emas, batu bara, dan sawit. Namun, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. (*)
SURABAYA – Program Dialog Wawasan di Suara Surabaya, Senin 22/9/2025, membahas fenomena job hugging, di mana pekerja cenderung bertahan di posisi mereka, bahkan jika tidak puas. Fenomena ini disebut-sebut sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang tidak menentu. Narasumber yang hadir antara lain pakar ketenagakerjaan UGM, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, dan sejumlah pendengar yang berbagi pandangan.
Pandangan Akademisi: Fenomena Job Hugging Akibat Ketidakpastian Ekonomi
Prof. Tadjuddin menjelaskan bahwa job hugging terjadi karena situasi ekonomi yang tidak stabil. Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), tingkat pengangguran tinggi, dan sulitnya mencari pekerjaan baru membuat para pekerja lebih berhati-hati untuk keluar dari pekerjaan lama.
Menurutnya, bagi perusahaan, fenomena ini dapat menguntungkan karena mempertahankan karyawan lama cenderung lebih efisien daripada merekrut dan melatih karyawan baru. Namun, ia juga menyoroti potensi penurunan produktivitas jika karyawan bertahan hanya karena terpaksa, bukan karena loyalitas.
"Perusahaan perlu mengukur engagement level karyawannya untuk menjaga produktivitas. Orang yang bekerja karena engaged akan lebih produktif dibanding yang terpaksa," jelasnya.
Suara Pendengar: Job Hugging dan Job Hopping Tergantung Sikap
Seorang pendengar bernama Antonio Sadi Nugroho, yang pensiun dini dan kini kembali bekerja, berpendapat bahwa fenomena ini sangat bergantung pada sikap personal. "Menurut saya, job hugging atau job hopping tergantung dari attitude kita masing-masing," katanya.
Hal ini senada dengan pandangan pendengar lain, Pak Jupri, yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan dapat menumbuhkan loyalitas.
Mencintai Pekerjaan sebagai Kunci Kebahagiaan
Di akhir diskusi, Prof. Tajudin memberikan tips agar pekerja dapat mencintai pekerjaannya:
Jaminan Sosial dan Kesejahteraan: Perusahaan harus memberikan jaminan dan bonus yang membuat karyawan merasa dihargai.
Hubungan Kekeluargaan: Pemimpin perusahaan harus membangun hubungan yang dekat dan peduli terhadap pekerjanya.
Ia mencontohkan kondisi buruh di Malaysia yang jarang berdemo karena mereka merasa memiliki perusahaan. "Jika kita merasa memiliki perusahaan, kita akan berpikir ulang untuk merugikannya," ujarnya.
Restu Indah, pembawa acara, menutup dialog dengan pesan inspiratif: "Mencintai pekerjaan itu bukan sekadar soal gaji, tapi juga tentang bagaimana kita bisa belajar, berkontribusi, dan menebar kebaikan di dalamnya." (*)
SURABAYA – Dalam program Dialog Fajar Radio Suara Surabaya, Senin 22/9/3025, Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah membahas perumpamaan teman baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Ustadz Mim mengawali penjelasannya dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat relevan.
Mengutip hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad, Ustadz Mim menjelaskan bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi.
Penjual Minyak Wangi (Teman Baik):
"Teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi," kata Ustadz Mim. "Meskipun kita tidak membeli parfum darinya, setidaknya kita akan mendapatkan keharuman atau diberi hadiah." Perumpamaan ini, jelasnya, menggambarkan bahwa kebaikan dari teman yang baik akan menular dan memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya.
Pandai Besi (Teman Buruk):
Sebaliknya, perumpamaan pandai besi menggambarkan teman yang buruk. "Percikan apinya bisa membakar bajumu, atau setidaknya kamu akan mendapatkan aroma yang tidak sedap," tutur Ustadz Mim. Ia menekankan bahwa pertemanan dengan orang yang buruk dapat membawa dampak negatif, bahkan jika kita tidak terlibat langsung dalam perbuatan buruknya.
"Seringkali kita tidak berbuat apa-apa, tapi karena berdekatan dengan teman yang buruk, kita ikut terkena imbas dan akibatnya," imbuhnya.
Ustadz Mim mengajak jamaah untuk tetap bergaul dengan siapa saja, namun dengan tujuan mengajak mereka ke arah kebaikan, bukan sebaliknya. "Datangi mereka, ajak berbuat baik. Jangan sampai kebiasaan buruk mereka menjadi biasa bagi kita," pesannya. (*)
JAKARTA – Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar, mengungkapkan adanya praktik manipulasi dan jual beli kuota haji yang memanfaatkan data jemaah yang tidak valid atau telah meninggal dunia. Dalam wawancara, ia menyebut praktik ini sebagai "data batu" dan menjadi celah bagi oknum untuk memperdagangkan kuota haji.
Saat ini, antrean haji di Indonesia mencapai 5,4 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 200.000 jemaah per tahun. Secara rata-rata, masa tunggu jemaah mencapai 26 tahun, meskipun faktanya ada yang harus menunggu hingga 40 tahun. Masa tunggu yang panjang inilah yang menciptakan peluang manipulasi.
"Data batu itu adalah orang yang sudah meninggal tapi datanya masih ada dan dibiarkan. Data inilah yang kemudian dijual," ujar Dahnil.
Menurutnya, manipulasi ini dilakukan agar seseorang bisa berangkat lebih cepat dari jadwal seharusnya. Misalnya, seseorang yang seharusnya berangkat tahun 2048 bisa dimanipulasi berangkat pada tahun 2026. Praktik ini sering dilakukan oleh oknum di tingkat provinsi dan daerah yang bekerja sama dengan pihak lain.
Langkah Pemerintah Atasi Masalah Kuota Haji
Dahnil Anzar menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap data jemaah haji sebagai langkah pertama.
"Perhitungan kasar kami, ada sekitar 12.000 data batu yang bisa diperdagangkan. Itu angka yang besar sekali," jelasnya.
Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengaudit dan membersihkan data tersebut. Setelah diaudit, data yang tidak valid akan dihapus, yang diharapkan dapat mengurangi jumlah antrean secara signifikan.
Selain itu, Dahnil juga menegaskan bahwa pemerintah akan menertibkan kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji (KUA) di daerah, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH), sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk mencegah praktik serupa terjadi lagi. (*)
PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Pasuruan menggelar acara Jalan Sehat 5.000 Langkah di GOR pada Sabtu pagi (21/9/2025). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan kupon undian yang disediakan habis terbagi, menandakan antusiasme tinggi dari masyarakat.
---
*Wali Kota Ajak Warga Wujudkan Pasuruan Sehat*
Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo, yang hadir didampingi Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda, secara resmi membuka dan memberangkatkan para peserta. Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya mewujudkan Pasuruan sebagai kota yang sehat.
"Kegiatan olahraga semalam sudah dimulai dengan berbagai kegiatan, mulai dari bersih-bersih pelabuhan, menggambar, melukis, dan kegiatan Merah Putih dalam Harmoni. Pagi ini, kita laksanakan Jalan Sehat 5.000 langkah," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk selalu mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat Kota Pasuruan di berbagai sektor, termasuk mewujudkan warga yang sehat dan bahagia.
*Jaga Kebersihan dan Ketertiban*
Sebelum memberangkatkan peserta, Wali Kota berpesan agar seluruh warga menjaga ketertiban dan kebersihan selama kegiatan. "Mari kita selalu tertib. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bawa jajanan, mohon buang pada tempatnya," tegasnya.
Dengan mengucap basmalah, Wali Kota Adi Wibowo secara simbolis memberangkatkan peserta jalan sehat yang akan melewati rute di sekitar Makmur.
Dalam kesempatan ini, Muhammadiyah juga turut serta memeriahkan acara Jalan Sehat, kata Slamet Suharto dari PDM Muhammadiyah kota Pasuruan.
Seluruh komponen organisasi Muhammadiyah turut serta, mulai dari lembaga pendidikan, AUM, dan lain-lain. "Kita ikut terlibat di semua rangkaian kegiatan, yaitu Bersih-bersih di kawasan pesisir kemarin (Sabtu 20/9/2025), lomba jingle, donor darah, lomba melukis untuk anak-anak, dan lain-lain. Diantara ormas yang paling banyak ikut kegiatan ini adalah Muhammadiyah," paparnya. (*)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Berita dari KumparanNews ini mengungkap sebuah kasus yang sangat jarang terjadi dan mengejutkan: sebuah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dijadikan jaminan utang ke bank dan kini terancam dilelang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Berikut adalah ulasan dan analisis mendalam dari kasus ini:
1. Keganjilan Hukum dan Verifikasi Bank
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar terkait proses hukum dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank. Seperti yang diungkapkan Menteri Yandri, sangat aneh bagaimana sebuah bank bisa menerima desa—entitas administratif yang berisi wilayah dan ribuan penduduk—sebagai jaminan pinjaman pribadi seorang pengusaha.
Entitas Hukum: Desa bukanlah aset pribadi yang bisa diagunkan. Desa adalah wilayah administratif yang diatur oleh negara. Proses verifikasi oleh bank seharusnya menolak jaminan semacam ini sejak awal. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius, atau bahkan praktik ilegal, dalam sistem perbankan.
Hak Milik: Tanah yang ada di desa, termasuk lahan permukiman dan fasilitas umum, dimiliki oleh masyarakat dan negara, bukan oleh satu individu yang bisa menjadikannya jaminan.
2. Dampak Sosial dan Kemanusiaan yang Mengerikan
Ancaman lelang terhadap Desa Sukawangi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga krisis kemanusiaan. Jika proses lelang ini terus berlanjut, ribuan warga desa terancam diusir dari tanah kelahiran mereka.
Hilangnya Tempat Tinggal: Masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di sana akan kehilangan rumah dan mata pencaharian.
Ketidakadilan: Warga desa tidak bersalah dan tidak terlibat dalam urusan utang piutang pengusaha tersebut. Mereka menjadi korban dari kesepakatan yang dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.
3. Langkah Mitigasi dan Reaksi Pemerintah
Menteri Yandri Susanto telah mengambil langkah cepat dengan menyurati pihak terkait. Reaksi kerasnya, "Enggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang," menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Produk Hukum: Kasus ini mempertegas urgensi regulasi yang lebih kuat. Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk membebaskan desa dari kawasan hutan/taman nasional mungkin menjadi payung hukum awal, namun perlu ada produk hukum spesifik yang mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Peran Negara: Kasus ini adalah contoh nyata di mana intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi rakyatnya dari praktik yang merugikan dan tidak masuk akal. Ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan keadilan bagi masyarakat kecil.
4. Kesimpulan: Sebuah "Ironi yang Menyedihkan"
Seperti yang disimpulkan oleh Menteri Yandri, kasus ini "lucu tapi menyedihkan." Lucu karena idenya absurd, tetapi sangat menyedihkan karena dampaknya yang mengerikan bagi ribuan nyawa. Ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat, bahwa integritas dan verifikasi adalah hal fundamental dalam setiap transaksi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (*)
Lampiran :
Mendes: Ada Desa di Bogor Jadi Jaminan Utang Bank, Dipasangi Plang Lelang
kumparanNEWS
20 September 2025 17:46 WIB
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengungkap adanya sebuah desa di Bogor, Jawa Barat yang dijadikan jaminan utang ke bank.
Hal ini ia sampaikan dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (16/9). Desa itu adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
“Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri dari sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1980 ada seorang pengusaha pinjam ke bank, yang dijadikan agunan desa, Pak. Sekarang desanya dilelang,” ujar Yandri, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Sabtu (20/9).
Rapat Yandri bersama Komisi V itu membahas tentang pembebasan desa dan kawasan transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan atau taman nasional.
Di kesimpulan rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk membebaskan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional. Kedua kementerian itu diminta segera membuat produk hukum yang mendasari keputusan itu.
Yandri mengungkap bahwa desa yang dimaksud itu telah dipasangi plang.
“Sudah dikasih plang, bahwa akan disita,” ucap Yandri.
“Rakyatnya akan diusir, tidak boleh. Di Bogor, dekat sama kita,” tambahnya.
Menurutnya, ia sudah memulai langkah mitigasi untuk menyelesaikan permasalahan di desa tersebut.
“Saya sudah surati para pihak Pak. Enggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang, sudah saya lakukan pendekatan keras ini Pak,” ucap Yandri.
Ia pun kemudian menyebut heran dengan fenomena ini. Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi bank hingga meloloskan sebuah desa menjadi agunan.
“Jadi, bagaimana dulu check and recheck-nya bagaimana di lapangan? Masa desa dijadikan agunan? Sementara desa ini sebelum merdeka sudah ada,” ucap Yandri.
PASURUAN – Di tengah kesibukan Kota Pasuruan, ada kisah unik dari seorang pedagang bubur keliling bernama Sokhe. Bersama istrinya, ia berjualan bubur mutiara, bubur sumsum, dan bubur safar dengan cara yang tidak biasa, berkeliling di area pabrik.
Sebelum menjadi pedagang bubur, Sokhe memiliki perjalanan hidup yang berliku. Ia pernah bekerja di sebuah perusahaan besar asal Korea Selatan, Samsung, setelah lulus sekolah.
"Dulu saya lulus tahun 1991, langsung diterima di Samsung. Saya kerja di bagian packing. Pernah juga menjadi tukang.becak. Dan menjadi karyawan Pelayaran Meratus bagian forwarding, mengecek barang-barang yang keluar masuk pabrik," kenangnya.
Namun, di Meratus Sokhe terkena PHK tahun 2017. Dari terdampak PHK inilah ia mencoba peruntungan lain, salah satunya menjadi pedagang. "Dulu saya pernah jualan nasi kebuli juga, tapi akhirnya kembali ke Pasuruan dan mencoba jualan bubur," ujarnya.
Ia dan istrinya, yang biasa dipanggil "Pak/bu Bubur" memulai usaha bubur mereka sekitar dua tahun lalu. Istrinya bertugas memasak bubur di rumah, sementara ia sendiri berkeliling menjajakan dagangan. Setiap hari, mereka bisa menjual hingga 60 porsi bubur.
"Istri yang masak, saya yang keliling. Kami mulai berangkat setelah subuh, keliling ke pabrik-pabrik di kawasan Rembang. Kadang jam 8 pagi sudah habis," cerita Sokhe.
Pendapatannya per hari ia serahkan sepenuhnya kepada sang istri, yang ia sebut sebagai "Menteri Keuangan." "Saya tidak pernah hitung untung bersihnya. Begitu dapat uang, langsung saya kasihkan ke istri," katanya sambil tertawa.
Sokhe mengakui, meskipun pekerjaannya sekarang jauh berbeda dengan dulu, ia menikmati kehidupannya. Ia merasa lebih bebas, bahkan tidak terbebani dengan persaingan dari pedagang lain. "Kadang ada pedagang lain yang tidak suka, tapi saya santai saja. Yang penting fisik kuat dan terus berjuang," ungkapnya.
Kisah Pak Sokhe mengajarkan tentang arti perjuangan, kerja keras, dan pentingnya saling percaya dalam berumah tangga. Dari seorang karyawan perusahaan multinasional, ia menemukan kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalani hidup sebagai pedagang bubur sederhana. (*)
PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan, bersama TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat, menggelar apel kebersihan di kawasan pelabuhan dalam rangka memperingati World Clean Up Day (WCD) 2025. Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, memimpin langsung gerakan ini sebagai bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Bersih 2029. Apel yang dihadiri sekitar 488 orang ini juga menjadi rangkaian penutup dari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang sempat tertunda.
Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah langkah strategis untuk menata kawasan pelabuhan yang memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan. "Pelabuhan ini adalah kawasan strategis. Selain punya sejarah, kita sadar hari ini kita punya potensi luar biasa, tapi juga tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan teknis pelabuhan yang semakin kompleks," ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Pelabuhan
Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada TNI dan Polri yang selama ini konsisten membantu menata kawasan pelabuhan, termasuk menertibkan para pedagang. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
"Terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang terjalin. Insya Allah, setelah kita bersihkan, kita akan membuat peta jalan untuk memanfaatkan potensi di pelabuhan ini," tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih, yang pada akhirnya akan mengungkit sektor ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya.
Kebersihan sebagai Bagian dari Iman
Wali Kota juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari keimanan, sesuai dengan ajaran Islam. "An-nadhaafatu minal iimaan, kebersihan adalah sebagian daripada iman," tuturnya. Ia menjelaskan bahwa dengan lingkungan yang bersih, hati dan pikiran akan ikut bersih, sehingga mampu memikirkan masa depan Kota Pasuruan yang lebih baik.
"Setelah ini, mari kita jaga bersama. Jangan sampai setelah selesai, ya selesai," pesannya. "Yang paling penting adalah mengawal, sehingga sesuai dengan target kita: menjadikan pelabuhan yang nyaman dan bersih."
Apel ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang rohaniwan, memohon agar seluruh upaya yang dilakukan mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. (*)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik biaya percepatan haji khusus tanpa antre, yang mengharuskan jemaah membayar $2.400 hingga $7.000 atau setara Rp39 juta hingga Rp114 juta per orang. Temuan ini diungkapkan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntun Rahayu, saat mengumumkan dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama terhadap Khalid Basalamah.
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag menjanjikan calon jemaah haji bisa langsung berangkat tanpa perlu menunggu antrean, asalkan membayar "uang percepatan". Khalid Basalamah diduga mengumpulkan uang sebesar $2.400 per kuota dari 122 calon jemaah untuk diserahkan kepada oknum tersebut.
Namun, uang ini kemudian dikembalikan kepada Khalid Basalamah karena oknum Kemenag merasa khawatir setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus) haji. Uang tersebut kini disita KPK sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024.
Penyelidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama, pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kasus ini diduga melibatkan penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
Berdasarkan aturan, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar 8% dan haji reguler 92%. Namun, diduga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan aturan tersebut. Akibat dugaan penyelewengan ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp1 triliun.
Untuk kepentingan penyelidikan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yaitu:
Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama)
Isfah Abidal Aziz (Staf Khusus Yaqut)
Fuad Hasan Masyur (Pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah)
KPK terus mendalami kasus ini untuk membongkar praktik korupsi yang merugikan negara dan jemaah haji. (*)
Pasuruan – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jawa Timur menggelar Safari Podcast bertajuk "Sapa dengan Inspirasi Literasi". Acara ini bertujuan mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis digital, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi. Talk show ini diadakan di Kelurahan Kebonsari, Kota Pasuruan, dengan menghadirkan para pejabat terkait sebagai narasumber.
Sinergi Lintas Sektor untuk Transformasi Ekonomi
Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Erwin Indrawijaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Timur untuk mendukung program literasi kewirausahaan. Menurutnya, koperasi dan UMKM adalah dua pilar ekonomi yang saling menguatkan.
"Kegiatan literasi ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan kami dengan masyarakat, agar mereka lebih paham tentang pengembangan koperasi dan UMKM," ujar Erwin. Ia juga menyoroti pentingnya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan menyebut bahwa di Jawa Timur terdapat 8.000 koperasi desa.
Adi Rianto, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Disperpusip Jawa Timur, menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari program "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial". Program ini bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai media yang dapat diakses semua kalangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami dapat bersinergi dengan siapa pun, baik OPD, badan usaha, maupun komunitas, karena tujuan kita sama: meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Adi.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Kota Pasuruan
Susilo Rifai, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, mengapresiasi kolaborasi yang digelar di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki komitmen kuat dalam memajukan UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan "Patas" (Pembinaan Tuntas) yang berfokus pada literasi keuangan dan akses permodalan.
Susilo juga menyoroti pentingnya adopsi teknologi oleh pelaku UMKM. "Kami bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee untuk melatih mereka. Selain itu, kami juga menyediakan galeri dan etalase di kantor-kantor OPD untuk memfasilitasi pemasaran produk," jelasnya.
Mulyono, Kepala Kelurahan Kebonsari, menyambut baik kegiatan ini. Ia mengungkapkan bahwa Kelurahan Kebonsari memiliki beragam produk UMKM, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan seperti tas rajut, hingga jasa. Ia berharap kegiatan ini dapat memotivasi warganya untuk terus mengembangkan potensi usaha mereka.
Harapan untuk Masa Depan: Pelatihan Berkelanjutan dan Sinergi Masif
Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi ini harus terus berlanjut. Erwin berharap ada pelatihan khusus yang berkelanjutan agar UMKM dapat "naik kelas". "Kami ingin melatih mereka, memamerkan produk mereka, dan terus mengulanginya. Tidak bisa hanya dilatih lalu ditinggal," tegas Erwin.
Sementara itu, Adi Rianto berharap model sinergi antara dinas provinsi ini dapat ditiru oleh dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota. "UMKM tanpa ilmu seperti sungai tanpa air, yaitu kering. Kami harap perpustakaan desa/kelurahan dapat dimanfaatkan untuk mendukung UMKM berbasis literasi," pungkas Adi.
Susilo Rifai pun optimis, "Ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya memajukan bangsa. Kami akan terus mendorong kolaborasi agar potensi yang ada bisa dikembangkan." (*)
Pasuruan – Dalam khutbah Jumatnya di Masjid At-Taqwa, Jagalan, Muhammad Raizel Zaidan Al Rizki menyampaikan pentingnya menjaga adab dan etika dalam bergurau menurut ajaran Islam. Gurauan yang tidak berlebihan, kata dia, dapat menjadi hiburan, bukan sumber perpecahan.
Mengutip kisah Rasulullah SAW yang pernah bergurau dengan seorang nenek tua, khatib mengingatkan jamaah bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pun dikenal memiliki selera humor. Suatu ketika, seorang nenek tua meminta didoakan agar masuk surga. Rasulullah SAW dengan lembut menjawab, "Wahai ibu si Anu, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek tua."
Melihat nenek itu menangis, beliau segera menjelaskan bahwa wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta, melainkan akan diubah menjadi gadis-gadis perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Waqi'ah.
Rambu-Rambu Bergurau dalam Islam
Khatib menjelaskan enam rambu utama dalam bersenda gurau yang harus dipegang teguh oleh setiap Muslim:
Tidak Berbohong: Gurauan harus dilandasi kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Aku hanya bergurau, tapi aku selalu berkata benar."
Tidak Menakut-nakuti: Dilarang menakut-nakuti sesama Muslim, bahkan dalam bercanda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang seorang Muslim mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, meskipun dalam gurauan, karena perbuatan itu dilaknat oleh malaikat.
Tidak Mengambil Barang Orang Lain: Bercanda dengan menyembunyikan atau mengambil barang orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius."
Tidak Terlalu Banyak Tertawa: Tertawa yang berlebihan dapat "mematikan hati". Khatib mengutip hadis yang mengingatkan bahwa terlalu banyak tawa bisa membuat hati menjadi keras dan jauh dari kepekaan spiritual.
Tidak Mengolok-olok Agama: Mengguraukan atau mempermainkan agama dan ajaran Rasulullah SAW adalah dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah, mengolok-olok agama dapat menyebabkan kekufuran.
Menggunakan Perkataan yang Baik: Gurauan haruslah disampaikan dengan kata-kata yang baik, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain.
Khatib menutup khutbahnya dengan mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa berhati-hati dalam bertutur kata, memperbaiki akhlak, dan menjadikan gurauan sebagai sarana mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya.(*)
Pernyataan permohonan maaf yang disampaikan oleh Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melalui akun X (Twitter), Kamis 18 September 2025, terkait acara di Universitas Indonesia menunjukkan beberapa poin penting:
1. Pengakuan Kelalaian
Permohonan maaf ini dimulai dengan pengakuan atas "kelalaian yang menimbulkan keresahan." Kata "kelalaian" menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan karena niat buruk, melainkan adanya kesalahan atau ketidakcermatan dalam persiapan acara. Pernyataan ini secara langsung mengakui adanya dampak negatif yang dirasakan oleh publik.
2. Penegasan Dukungan terhadap Palestina
Sebagai respons atas keresahan yang muncul, Yahya Staquf menegaskan kembali posisi Universitas Indonesia dan bangsa Indonesia yang "konsisten mendukung Palestina." Penegasan ini berfungsi untuk meredakan kekhawatiran publik dan mengklarifikasi bahwa insiden tersebut tidak mengubah sikap resmi Indonesia terhadap isu Palestina. Ia mengaitkan dukungan tersebut dengan "amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan," yang memperkuat legitimasi sikap tersebut di mata masyarakat.
3. Komitmen Kemanusiaan
Kalimat terakhir, "Kemanusiaan tak boleh kalah," berfungsi sebagai penutup yang kuat. Pernyataan ini bukan hanya tentang isu Palestina, tetapi juga tentang prinsip moral yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari permohonan maaf ini adalah komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlawanan terhadap penindasan.
Secara keseluruhan, permohonan maaf ini dirancang untuk mengatasi masalah yang ada secara langsung, mengklarifikasi posisi yang salah dipahami, dan mengakhiri dengan pernyataan prinsip yang mengikat. Teks yang singkat dan padat ini berupaya memulihkan citra dan membangun kembali kepercayaan publik. (*)
Bapak Muhammad Natsir, seorang tokoh yang dikenal dengan kesederhanaannya, memiliki peran besar yang tidak banyak diketahui orang. Kisah ini diceritakan oleh Agus Maksum, seorang dai dan kader terakhir Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang pernah dididik langsung oleh beliau.
Ketika Natsir wafat pada Februari 1993, kesedihan mendalam menyelimuti seluruh kader DDII. Di kantor DDII Jawa Timur, telepon berdering tanpa henti, namun tiba-tiba berhenti karena ada faks masuk. Faks tersebut berasal dari Perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa, yang berisi ucapan duka cita luar biasa.
Bunyi ucapan itu mengejutkan: “Mendengar Muhammad Natsir meninggal, serasa Jepang mendapatkan serangan bom atom ketiga yang tepat jatuh di tengah kota Tokyo. Duka yang sangat mendalam bagi kami, seluruh bangsa Jepang.”
Agus Maksum merasa heran dengan ucapan dramatis ini dan bertanya kepada para tokoh senior, termasuk Ketua MUI Jawa Timur, KH Misbach. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan makna di balik ucapan tersebut. Misteri itu tersimpan selama lebih dari 10 tahun, hingga pada tahun 2003, Agus Maksum bertemu dengan seorang diplomat senior Jepang di Jakarta bernama Hamada San.
Hamada San sangat menghormati Natsir dan berani mengungkap kisah yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Ia menceritakan bahwa Jepang pernah mengalami krisis besar akibat embargo minyak bumi. Berbagai upaya diplomatik gagal, hingga Laksamana Maeda—yang dianggap pengkhianat di negaranya karena membantu kemerdekaan Indonesia—memberikan usulan yang tidak terduga. Maeda menyarankan pemerintah Jepang mengirim utusan untuk menemui Muhammad Natsir yang saat itu sedang dipenjara.
Pemerintah Jepang mengutus Nakajima San untuk menemui Natsir. Tanpa banyak bicara, Natsir hanya meminta selembar kertas dan pulpen, lalu menulis surat singkat dalam bahasa Arab. Surat itu ia titipkan kepada Nakajima untuk diserahkan kepada Raja Arab Saudi, Raja Faisal.
Dengan bekal surat tersebut, Nakajima terbang ke Arab Saudi. Atas penghormatan Raja Faisal terhadap Natsir, Nakajima diterima dengan baik. Setelah membaca surat dari Natsir, Raja Faisal segera memerintahkan pengiriman pasokan minyak ke Jepang melalui Pertamina.
"Hanya sepucuk surat dari seseorang yang mendekam di penjara, Jepang mendapatkan pasokan minyak dari Raja Minyak Dunia," ungkap Hamada San, menjelaskan betapa besarnya pengaruh Natsir.
Berkat bantuan Natsir, industri Jepang kembali bangkit dan menguasai pasar global. Namun, yang paling membuat bangsa Jepang kagum adalah sikap Natsir. Ia menolak semua hadiah dan imbalan dari pemerintah Jepang dan tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun di Indonesia.
Itulah alasan mengapa Perdana Menteri Miyazawa mengucapkan duka yang begitu mendalam. "Itu bukan ucapan dramatis seperti yang kamu bilang, itulah perasaan hati kami bangsa Jepang," kata Hamada San. Kisah ini menjelaskan mengapa nama Natsir begitu dihormati di Jepang, meski jasanya tak pernah diceritakan dalam buku sejarah bangsa sendiri. (*)
Tradisi Tarhim di Masjid-Masjid Kampung: Mengapa Menjelang Subuh?
Pasuruan – Ada fenomena menarik yang sering kita jumpai di masjid-masjid dan musala-musala kampung, yaitu lantunan tarhim yang terdengar melalui pengeras suara sekitar 15-20 menit menjelang waktu Subuh. Tradisi ini ternyata memiliki dasar kuat dalam ajaran agama.
Menurut penjelasan, waktu menjelang subuh adalah momen terbaik untuk berdoa. Pada saat itu, tidak ada lagi salat sunah yang dianjurkan, terutama bagi yang sudah melaksanakan salat witir. Membaca Al-Qur'an pada waktu itu juga dinilai tidak seutama saat malam hari.
Dua doa yang paling dianjurkan pada waktu ini adalah istigfar dan tarhim. Doa tarhim yang sering dilantunkan adalah Ya Arhamar Rahimin, irhamna yang artinya "Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi, kasihanilah kami."
Doa ini terinspirasi dari Nabi Ayub a.s., yang juga berdoa dengan lafaz serupa saat menghadapi cobaan. Dengan melafalkan doa tersebut, Allah SWT akan mengangkat segala kesulitan, penyakit, dan masalah yang dialami.
Oleh karena itu, tradisi tarhim yang marak di masjid-masjid kampung sebelum subuh bukan sekadar kebiasaan, melainkan praktik yang sangat dianjurkan untuk memohon rahmat dan pertolongan Allah di waktu yang mustajab. (*)
Gus Baha: Tafsir Surat Yasin Ayat 1-12 dan Relevansinya dengan Kehidupan Sehari-hari
Dalam sebuah kajian tafsir, Gus Baha menjelaskan Surat Yasin, yang termasuk surat Makkiyah (diturunkan di Makkah) dan memiliki 83 ayat. Beliau mengawali tafsirnya dengan lafaz Yasin. Menurut Gus Baha, mayoritas ulama menafsirkan Yasin sebagai nama lain dari Nabi Muhammad ﷺ, meskipun secara kehati-hatian (ikhtiat) sebagian mufassir memilih untuk tidak menafsirkannya secara spesifik.
"Kita tahu secara tradisi ulama bahwa Yasin itu maknanya 'wahai Muhammad'. Buktinya, ayat selanjutnya menyebutkan, Innaka laminal mursalin (Sesungguhnya engkau [Muhammad] termasuk para rasul). Siapa 'engkau' yang dimaksud jika bukan Nabi Muhammad?" jelas Gus Baha.
Beliau juga membandingkan dengan lafaz Thaha yang memiliki pola serupa, seperti dalam Surat Thaha yang diikuti dengan ayat Ma anzalna alaikal qurana litasyqa (Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi susah). Penggunaan kata alaika (kepadamu) secara jelas merujuk pada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa baik Yasin maupun Thaha adalah nama-nama Rasulullah ﷺ.
Gus Baha juga mengkritisi pola pemahaman yang sempit dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Ia mencontohkan kata Fattaqu (maka takutlah kamu), yang sering diartikan sebatas takut pada neraka. Padahal, makna takut jauh lebih luas, seperti takut berbuat salah, takut menjadi bodoh, atau takut menzalimi orang lain. "Ulama terdahulu takutnya bukan hanya masuk neraka, tapi juga takut merasa malu jika masuk surga namun tidak pernah berkontribusi untuk agama Allah," ungkapnya.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan makna adil yang juga sering disalahpahami. Adil bukan sekadar menyamakan, melainkan menempatkan sesuatu secara proporsional. Misalnya, bagi seorang ulama, adil adalah menyeimbangkan antara mengajar dan memperhatikan keluarga, serta menyadari bahwa semua ilmu dan kemampuan berasal dari Allah SWT, sehingga tidak ada ruang untuk kesombongan.
Menurut Gus Baha, ibadah yang sejati adalah ketika seseorang menyadari bahwa setiap amal perbuatannya adalah anugerah dari Allah, bukan semata hasil usahanya. "Seseorang belum bisa dikatakan abid (hamba) sejati jika dia belum tahu bahwa ibadahnya adalah minallah (dari Allah)," ujarnya.
Pada akhir ceramahnya, Gus Baha menekankan pentingnya menjaga jejak kebaikan. Beliau mengutip ayat yang menjelaskan bahwa semua perbuatan, termasuk tradisi baik yang kita tinggalkan, akan dicatat oleh Allah SWT. "Setiap hal yang kita lakukan dan meninggalkan bekas kebaikan akan ditulis. Contohnya, ketika anak kita bisa salat, tunjukkanlah kegembiraan kita. Hal itu akan menanamkan di hati mereka bahwa salat adalah hal yang sangat penting," pungkasnya.
Ceramah ini memberikan pemahaman mendalam bahwa ajaran Al-Qur'an sangat relevan dengan setiap aspek kehidupan dan mengajak audiens untuk memiliki cara pandang yang lebih luas dan adil dalam memahami agama. (*)
